GATRANEWS

Waspada! Kekerasan Anak Juga Terjadi Lewat Media Online
Thursday, 07 November 2013

Jakarta, GATRAnews - Praktek kekerasan terhadap anak dibawah umur kini merambah dalam ruang...
Sebanyak 556 Juta Orang Kena Cybercrime
Thursday, 25 October 2012

Yogyakarta, GATRAnews - Sebanyak 556 juta orang dewasa di seluruh dunia terkena cybercrime atau...
Aturan Siber Filipina Diprotes
Thursday, 04 October 2012

Jakarta - Hukum kontroversial yang mengatur tindak kriminal siber di FIlipina menuai banyak protes...
Tugboat Terdampar, 11 WNI Selamat
Wednesday, 22 August 2012

Jakarta - Sebuah kapal penarik (tugboat) asal Indonesia terdampar di perairan San Felipe, Zambales,...
SINNOB Hadirkan Pelumas Khusus Rantai
Tuesday, 27 March 2012

Jakarta – PT Sinnob Manufacturing Indonesia, produsen sprocket gear merk SINNOB, merilis produk...
Call Center TAM Terbaik
Friday, 09 March 2012

Jakarta - Feedback konsumen adalah sumber berharga bagi kemajuan sebuah perusahaan. Toyota-Astra...
Teknologi SKYACTIV-G Raih Penghargaan Bergengsi
Friday, 02 March 2012

Jakarta – Teknologi mesin SKYACTIV-G yang merupakan jantung utama beberapa lineup Mazda versi...
TMMIN Sertifikasi Die Finishing Tingkat Nasional
Tuesday, 07 February 2012

Jakarta – PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), baru-baru ini dipercaya oleh Badan...
Mitsubishi Rambah Kelas Large Truck
Tuesday, 20 December 2011

PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB),  agen pemegang merek Fuso  meluncurkan produk baru...

Filipina Tangguhkan Cybercrime Prevention Act

Protes Cybercrime Prevention Act of 2012 (REUTERS/Romeo Ranoco)Jakarta, Gatranews - Pengadilan tertinggi Filipina telah menangguhkan undang-undang (UU) siber menyusul munculnya berbagai protes dan kritik yang mengatakan hukum tersebut melanggar kebebasan berpendapat. UU baru yang disebut UU Pencegahan Kriminal Siber (Cybercrime Prevention Act) 2012 tersebut mulai menuai banyak protes dan kritik keras pada awal bulan ini.

Hukum tersebut sebelumnya disahkan untuk mencegah tindakan pornografi terhadap anak-anak, pencurian identitas, dan spamming.

Hukum ini juga mengatur pencemaran nama baik dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Menurut laporan BBC, hukum tersebut ditangguhkan selama 120 hari.

Keputusan penangguhan sementara tersebut dikeluarkan Mahkamah Agung Filipina untuk menghindari terjadinya aksi menyusul masuknya 15 petisi yang mempertanyakan legalitas hukum siber tersebut.

Pihak pemerintah mengungkapkan hukum tersebut dikeluarkan untuk mencegah kekerasan dan perilaku kriminal di dunia maya. Namun, para pemrotes mengatakan pemerintah dapat menyalahgunakan UU tersebut untuk menekan kritik terhadap pemerintah dan menjegal kebebasan berpendapat.

Di bawah hukum siber baru tersebut, orang yang terbukti bersalah karena memberikan komentar di dunia maya yang mampu mencemarkan, termasuk komentar di jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, atau blog, bisa dipenjara atau didenda.

Hukum tersebut juga didesain untuk mencegah terjadinya seks siber, yang didefinisikan secara eksplisit, yakni chatting, menggunakan webcam yang menampilkan aksi seksual.

Pemerintah juga memiliki kekuatan baru untuk mencari dan menghapus data dari akun dunia maya. Hukum tersebut akhirnya menuai banyak protes, bahkan aktivis-aktivis anonim meretas situs-situs pemerintah, dan para jurnalis menggelar demonstrasi. (EL, Ant)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?