GATRANEWS

Error
  • Could not create image:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_globalnews/thumbs/01/b_90_90_16777215_63771_sambutan-tarian-tni-italia.jpg.
    Check if the folder exists and if you have write permissions:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_globalnews/thumbs/01
  • Could not create image:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_59995_Mekkah_JamaahHaji_ANTARA_PrasetyoUtomo.jpg.
    Check if the folder exists and if you have write permissions:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_globalnews/thumbs/05
  • Could not create image:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_globalnews/thumbs/03/b_90_90_16777215_59803_Google_REUTERS_StephenLam.jpg.
    Check if the folder exists and if you have write permissions:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_globalnews/thumbs/03
  • Could not create image:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_globalnews/thumbs/01/b_90_90_16777215_62251_peresmian-jembatan-tni-afrika-puspen.JPG.
    Check if the folder exists and if you have write permissions:
    /var/www/vhosts/gatra.com/htdocs/modules/mod_globalnews/thumbs/01

Etnis Rohingya Dianiaya, Indonesia Jangan Diam Saja


Eskalasi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar terus meningkat. Namun, dunia seakan bungkam melihat adanya indikasi 'pembasmian etnis' (genosida) di negeri Jiran itu.

Konflik antar etnis (Rohingya dan Rakhain) yang berkobar sejak lama dan mencapai puncaknya pada bulan Mei dan Juni itu mengakibatkan 77 orang meninggal, 109 orang luka, 5.000 rumah rusak atau terbakar, 17 masjid rusak, dan 15 monastri (tempat ibadah umat Budha) rusak. Konflik etnis berskala tinggi itu memicu gelombang pengungsi Rohingya, dari 28.000 orang di tempat pengungsian, kini meningkat menjadi 53 ribu. Sedangkan pengungsi Rakhain sekitar 24 ribu.

Meski bentrokan antar etnis itu kian membara, toh pemerintah Myanmar belum melakukan upaya signifikan untuk mengatasi konflik menahun itu. Pemerintah Myanmar bahkan cenderung bersikap diskriminatif, kurang memberikan proteksi kepada kaum minoritas, dalam hal ini etnis Rohingya, dan penyelesaiannya tidak tuntas. Seperti diketahui, etnis Rohingya mayoritas beragama Islam dan etnis Rakhain agama Budha.

Rohingya sesungguhnya berasal dari Bangladesh. Meskipun sudah sampai tingkat 4 generasi keberadaan etnis Rohingya di Myanmar, tetapi memang kebijakan dasar pemerintah Myanmar belum mengakui salah satu dari 135 etnis yang ada di negeri itu. "Memang benar, ada kecemburuan penanganan kedua komunitas itu, tetapi sejauh ini tidak ada indikasi genosida," ujar presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu, (4/8/2/2012).

Menurut SBY, meskipun etnis Rohingya berasal dari Bangladesh, tetapi dalam konflik Rohingya dengan Rakhain, pemerintah Bangladesh memilih tidak ikut campur dan tidak membantu etnis Rohingya. "Bahkan, ketika terjadi clash antar kedua etnis itu, perbatasan Bangladesh ditutup," ungkapnya.

Sebenarnya, kata SBY, pemerintah Mynmar berusaha untuk mengatasi konflik ini. "Pemerintah Myanmar sekarang ini tengah melakukan upaya yang juga sangat serius untuk melakukan demokratisasi, rekonsiliasi di antara pihak yang berseberangan dan nation building di antara komponen yang ada di Myanmar setelah dilaksanakan pemilu beberapa saat lalu, yang dilanjutkan dengan rekonsiliasi," papar SBY.

Atas konflik etnis di negara tetangga itu, pemerintah RI telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Myanmar. Surat Presiden SBY kepada Presiden Myanmar Thein Sein itu menghimbau agar pemerintah Myanmar segera menyudahi konflik antar etnis itu.

Toh surat berkirim surat saja dinilai tidak cukup. Kini muncul desakan agar Indonesia segera mengambil peran signifikan demi menegakkan amanat Undang-undang Dasar 1945, yakni menjaga ketertiban dunia. "Sudah sepatutnya, sebagai negara besar, Indonesia maju memimpin gerakan penyelamatan kemanusiaan dan penegakan hak azasi manusia di wilayah ASEAN maupun dunia pada umumnya, " ujar presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin dalam rilis yang diterima gatranews, Senin (6/8/2012).

Menurut Ahyudin, Indonesia adalah bangsa cinta damai, bangsa besar dengan sumberdaya luar biasa. Negeri ini juga menjadi tumpuan harapan bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa di sekitarnya. Sikap kepemimpinan, sepantasnya hadir dalam tindakan konkret. "ACT tidak hanya menunggu upaya nyata itu, melainkan sudah berikhtiar sesuai kemampuan, untuk menggalang kepedulian nasional dan global," ujarnya.

Ahyudin mengaku, ACT menerima dukungan masif publik Indonesia untuk bergabung dalam Jaringan Posko Kemanusiaan membantu Rohingya. Dukungan itu, hingga kini terus mengalir. Mereka telah menyeleksi lembaga dan pihak-pihak untuk membantu Muslim Rohingya yang teraniaya.

"Harap jangan keliru, kapasitas ACT itu di ranah kemanusiaan. Maka kami hanya bisa mengajak aksi kemanusiaan, mengimbau dan sedapat mungkin menolong korban yang selamat, baik yang masuk ke negeri kita maupun yang mencari pertolongan di negeri-negeri lain seperti Bangladesh, Malaysia, dan lainnya," ungkap Ahyudin.

ACT dengan lini program khusus ke Rohingya dengan nama Sympathy of Solidarity (SOS) Rohingya, tidak sekadar bergerak di fase darurat. Begitu fase darurat terjabar dengan baik di lapangan, ACT teruskan sampai fase pemulihan sosial-ekonomi.

"Tapi kami melihat, fase darurat saja, perlu dukungan besar dari bangsa-bangsa humanis di dunia ini. Kami merasa bangga, Indonesia sudah maju dan memimpin, karena secara formal pun kepemimpinan di regional ASEAN juga sangat terpengaruh sikap Indonesia," katanya.

Menilik pengalaman menangani kawasan konflik serupa di Indonesia, seperti Maluku Tenggara, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, yang menyebabkan korban jiwa dan luka serta kerusakan fisik yang parah, ACT mendorong elemen kemanusiaan dunia, sekaligus menitipkan gagasan ini sebagai bagian sikap Indonesia.

Setidaknya, ada 5 himbauan yang dilontarkan ACT. Pertama. Lakukan segera pencegahan jatuhnya korban lanjutan akibat ketiadaan penghentian kekerasan dan sanksi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih. Tidak bisa dipungkiri, terjadi pelanggaran berat HAM dengan fakta puluhan ribu orang lari menyelamatkan diri dari sebuah negara dalam kurun yang panjang, lebih satu dasawarsa terakhir. Dan ribuan menjadi korban kekerasan di dalam negeri Myanmar sendiri.

Kedua, lakukan segera penanganan korban selamat di pengungsian. Mereka mungkin selamat dari kekerasan, tetapi akhirnya tewas karena penyakit, kurang gizi, kurang pangan dan hidup di kawasan tak layak huni. Untuk itu, dunia internasional saatnya memaksa Myanmar membuka akses masuknya lembaga-lembaga kemanusiaan untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan.

Ketiga, bagi negara-negara yang menjadi sasaran pencarian suaka, sedapat mungkin melanjutkan peran kemanusiaannya dan bergandengan tangan dengan elemen kemanusiaan lintas bangsa untuk menolong Muslim Rohingya. Bagaimana pun, menolong siapapun yang mencari keselamatan, dan membuka diri dalam upaya itu, sebuah kerja mulia yang akan mengundang kepedulian global pula.

"Indonesia, bisa memastikan diri, akan bergandeng-tangan bersama elemen kemanusiaan manapun dalam proses ini," tegas Ahyudin.

Keempat, jika dalam perkembangannya, Myanmar bersikukuh menolak keberadaan etnik Muslim Rohingya sebagai bagian Myanmar, sementara fakta sejarahnya, Muslim Rohingya pernah menjadi negeri merdeka, demi kemanusiaan, pisahkan secara resmi dan tegakkan Wilayah Historis Arakan sebagai Negeri bagi Muslim Rohingya. Melawan akal sehat, jika hanya memilih fakta sejarah tertentu sebagai dalih menolak etnik Muslim Rohingya di Myanmar, dan mengabaikan fakta sejarah yang lain.

"Biarkan, Muslim Rohingya secara transisional menjadi bangsa merdeka, jangan hanya menolak Muslim Rohingya, tapi menguasai wilayah historisnya. Kebersamaan bangsa-bangsa yang berdaulat dan humanis, pasti bisa membantu mewujudkan itu. Bukan pilihan bijaksana, membiarkan sebuah etnik secara masif terlunta-lunta tanpa kewarganegaraan dan tertolak di mana-mana dalam waktu yang sangat lama," tutur Ahyudin.

Kelima, Indonesia sebagai negeri nan luas dan bangsa cinta damai, pasti sanggup menerima kehadiran etnik Rohingya. Memberi kesempatan mereka hidup manusiawi di Indonesia, dikenang dunia sebagai sebuah sikap bangsa besar. Indonesia tidak lebih kecil dan lebih melarat dibanding negeri lainnya, dan rasanya tidak elok membiarkan mereka tak jelas nasibnya setelah masuk Indonesia, atau enggan menerima permintaan suaka mereka.

"Semoga pertolongan kita kepada sesama manusia, menjadi sebab curahan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, seperti ketika Sang Maha Kuasa memberikan bangsa Indonesia Kemerdekaan, bebas dari penjajahan," kata Ahyudin.

Dukungan kepada etnis Rohingya juga mengalir dari Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mereka juga menyatakan sikapnya atas aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya. Sikap DKN Garda Bangsa ini ditunjukan dengan aksi protes massa yang dilakukan di depan Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia yang berlokasi di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2012).

Aksi massa Garda Bangsa ini dilakukan untuk menyuarakan kecaman dan kutukan terhadap aksi pembantaian terhadap mulsim Rohingya, di Myanmar. Dalam aksinya, DKN Garda Bangsa ini juga membentangkan spanduk berisi kritikan terhadap aksi pembantaian, massa kemudian melakukan salat ghoib di depan Kedubes Myanmar.

Ketua Umum DKN Garda Bangsa M. Hanif Dhakiri didampingi Sekjen Abdul Malik Haramain, dalam sikap resmi DKN kepada Pemerintah Myanmar melalui Kedubes Myanmar, meminta pemerintah Myanmar mengambil sikap dengan menghentikan bentuk tindakan kekerasan apapun terhadap etnis minoritas Rohingya.

Pasalnya kekerasan fisik, pengusiran maupun kekerasan simbolik yang dilakukan pemerintah Myanmar akan meningkatkan eskalasi politik, mendatangkan tekanan dunia internasional yang akan menghadirkan sanksi PBB maupun hubungan diplomatik oleh sejumlah negara tetangga Myanmar. "Ini justru merugikan bangsa Myanmar seluruhnya," tegas Hanif.

Selain itu, pemerintah Myanmar diminta membuka akses yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang hendak mengetahui duduk masalah sebenarnya termasuk pengusutan pelanggaran HAM, Baik itu kepada minoritas Rohingya, maupun kepada pihak yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan, kesehatan dan pendampingan pasca konflik.

"Mendesak pemerintah Myanmar mengusut tuntas dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada semua pihak yang terindikasi melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM berat kepada minoritas Rohingya," papar Hanif.

Dia mengatakan, pemerintah Myanmar harus bersikap adil dalam mengatasi permasalahan ini. Sehingga penyelesaian kekeran ini bisa segera selesai. "Harus berorientasi pada penyelesaian secara adil, berprikemanusiaan dan berlandaskan pada nilai-nilai HAM. Semuanya dapat diselesaikan dengan musyawarah, pendekatan sosio-budaya dan kemanusiaan. Sama sekali jauh dari pendekatan kekerasan maupun refreshif aparat keamanan," tandasnya.

Menanggapi reaksi organisasi massa di Indonesia terhadap tragedi yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar, Ketua Bidang Hubungan Antar Agama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Slamet Effendi Yusuf mengingatkan, konflik etnis itu harus dilihat dalam bingkai kemanusian, bukan bingkai agama. "Masyarakat Indonesia harus meresponnya dengan dewasa," ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/8/2012).

Slamet menghimbau agar masyarakat Muslim dan Budha di Indonesia tidak terprovokasi dan tetap damai. Ia menilai, saat ini ada upaya mempersempit persoalan Rohingya menjadi persoalan agama.

Kendati demikian, Slamet menegaskan tidak ada indikasi di Tanah Air benturan antara masyarakat Muslim dan Hindu. "Tidak ada indikasi. Kami rukun-rukun saja," ujar Slamet.

Bekas politikus Partai Golkar ini meminta agar pemerintah melakukan diplomasi kepada pemerintah Myanmar menghentikan aksi di Rohingya. Dia juga meminta lembaga dunia dapat memaksimalkan perannya untuk membantu masyarakat Rohingya. (HP)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?