Konstelasi Pilkada DKI Putaran Kedua

Jakarta, GATRAnews - Pilkada DKI Jakarta 2017 baru saja kita lihat hasilnya dengan pasangan calon nomor 2 dan nomor 3 lolos ke putaran kedua. Dalam quick count yang diselenggarakan Indo Barometer bekerja sama dengan Metro TV, pasangan Basuki-Djarot mendapat 43.73%, pasangan Anies-Sandi mendapat angka 39.36%, dan Agus-Silvi mendapat 16.91% dari total data yang masuk sebanyak 85% pada pukul 16.31 WIB, Rabu lalu.

Pertanyaannya, tentu saja, seperti apa dan bagaimana konstelasi pilkada Gubernur DKI putaran kedua pada 9 Maret 2017 yang akan datang? Di   titik ini, kita berbicara tentang tiga jenis konstelasi pilkada. Pertama, konstelasi pasangan calon. Kedua, konstelasi partai politik. Dan ketiga, konstelasi pemilih para calon.

Konstelasi pertama berkaitan dengan kepada siapa dukungan pasangan Agus-Sylvi yang telah tersingkir di putaran pertama akan diberikan. Apakah kepada Basuki-Djarot ataukah kepada Anies-Sandi? Untuk menjawab pertanyaan ini bukanlah hal yang mudah, karena tidak cukup hanya diatribusikan pada Agus, apalagi Sylvi semata. Mengingat status Agus sebagai anak Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat dan presiden keenam RI, dan peran besar SBY dalam proses kampanye pilkada, kita harus juga mempertimbangkan SBY sebagai variabel (ter)penting dalam memprediksi dukungan Agus pada putaran kedua.

Di sini kita mau tidak mau harus melihat siapa tokoh-tokoh nasional yang dianggap atau secara jelas-jelas berada di belakang pasangan Basuki-Djarot dan Anies-Sandi. Dalam kasus Basuki-Djarot, kita tahu bahwa pasangan calon (pasangan calon) ini dianggap dekat dengan Jokowi (karena Basuki adalah wakil Jokowi saat menjadi Gubernur DKI) dan secara resmi didukung oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang resmi mendukung paslon Basuki-Djarot. Patut ditambahkan bahwa Djarot adalah kader tulen dan pimpinan PDIP sebelum menjadi Wagub DKI.

Di sisi lain, pasangan Anies-Sandi didukung oleh Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, bersama tokoh-tokoh Partai Keadilan Sejahtera.  Jika melihat tokoh-tokoh di belakang para paslon dan dinamika politik di antara para tokoh nasional tersebut, patut diduga bahwa SBY dan Agus --dan mungkin juga Mpok Sylvi-- lebih mudah bergabung dengan pasangan Anies-Sandi ketimbang Ahok-Djarot. Dugaan ini kiranya semakin dikuatkan oleh kemarahan SBY pada ''kekuasaan'' sehubungan tudingan penyadapan telepon, unjuk rasa mahasiswa, dan tudingan Antasari bahwa SBY terlibat dalam rekayasa kasusnya.

Lalu, bagaimana dengan konstelasi partai politik pendukung Agus-Sylvi? Ke mana mereka akan melabuhkan dukungannya? Ada dua faktor yang akan berperan. Pertama, komunikasi parpol dengan para calon dan tokoh nasional di belakangnya. Kedua, afiliasi partai politik dalam konstelasi nasional: apakah pendukung pemerintah atau non-pendukung pemerintah? Sekadar mengingatkan, ada empat partai politik pendukung Agus-Sylvi di putaran pertama: Demokrat, PAN, PKB, dan PPP (kubu Romahurmuzy).

Dari kedua faktor ini, yang lebih mudah dibaca tentu saja faktor kedua. Partai Demokrat walaupun resminya menyatakan diri sebagai partai penyeimbang, sesungguhnya dalam perilaku politiknya lebih layak dikategorisasikan sebagai partai oposisi dengan seringnya SBY melancarkan kritik dan polemik dengan pemerintah. Sejalan dengan analisis sebelumnya, logikanya Partai Demokrat akan bergabung dengan Gerindra dan PKS mendukung Anies-Sandi. Adapun PKB, PAN dan PPP, secara resmi merupakan bagian dari koalisi pemerintah. Dengan demikian, ketiga partai ini kelak akan bergabung dengan Basuki-Djarot yang sudah didukung kumpulan partai pemerintah: PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hanura.

Tentang konstelasi ketiga, yakni konstelasi pemilih, kita bisa memprediksinya dengan mempertimbangan dua variabel. Pertama, tingkat kepuasan kepada kinerja Ahok-Djarot sebagai calon petahana. Kedua, berdasarkan emosi atau sentimen keagamaan pada Ahok akibat dua kali polemik berbasis agama, yakni polemik Al-Maidah ayat 51 dan polemik Ahok dengan KH Maruf Amin.

Berkaitan dengan variabel pertama, hukum reward and punishment dalam demokrasi mengatakan bahwa jika puas terhadap kinerja petahana, maka pemilih akan kembali memilih petahana tersebut. Dan demikian pula sebaliknya. Dalam kerangka ini, maka pemilih Jakarta di putaran kedua akan terbagi dalam dua kelompok, yang puas dan tidak puas dengan kinerja Basuki-Djarot. Yang puas akan cenderung memilih keduanya, dan yang tidak puas akan lari ke Anies-Sandi. Mengingat tingkat kepuasan pada Ahok-Djarot dalam survei-survei terakhir mencapai 70%, maka secara teoretis peluang Ahok-Djarot untuk menang kedua lebih besar.

Masalahnya dalam pilkada DKI Jakarta 2017, pertimbangan memilih calon gubernur tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kepuasan terhadap kinerja petahana, melainkan juga dipengaruhi secara sangat signifikan oleh faktor emosi, khususnya sentimen keagamaan seperti yang ditulis di atas. Dalam aspek ini, pemilih beragama Islam yang tidak tersinggung pada pernyataan Ahok mengenai surat Al-Maidah 51 tetap cenderung memilih Ahok, namun sebaliknya yang tersinggung cenderung memilih non-Ahok (dalam hal ini Anies-Sandi).

Pengaruh dari emosi keagamaan tersebut terlihat dari survei Indo Barometer yang menunjukkan dua hal. Pertama, kurang dari separuh yang puas pada Ahok-Djarot yang memilih Ahok-Djarot. Sementara sisanya lari ke calon lain. Kedua, walaupun yang puas pada Ahok angkanya sekitar 70%, yang menginginkan kembali Ahok menjadi gubernur angkanya di bawah 50%.

Pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan memenangkan putaran kedua? Pertama, tidak ada jaminan atau kepastian bahwa yang unggul di putaran pertama akan tetap unggul di putaran kedua walaupun mayoritas pilkada di Indonesia selama ini kecenderungannya memang demikian seperti tercermin pada pilkada DKI 2012. Kedua, tarik-menarik antara rasionalitas politik (kepuasan kinerja) dan emosi politik (sentimen agama). Jika yang unggul adalah kepuasan kinerja, maka yang terpilih Basuki-Djarot. Namun bila yang dominan adalah sentimen agama, maka yang unggul adalah Anies-Sandi. Kita lihat saja nanti.


M. Qodari
Direktur Eksekutif, Indo Barometer, Jakarta

Share this article