Ahok dan Kiai

Jakarta, GATRAnews - Dan sepanjang Islam masih berartikulasi mengayomi kehidupan rohani sebagian besar penduduk Indonesia, sepanjang itu pula keberadaan kiai atau ulama tetap berada dalam posisi terhormat.

Penelitian Kampung Improvement Program (Program Perbaikan Pemukiman Rakyat di Kota-Kota Besar) yang disponsori Bank Dunia telah membawa saya, pada 1981, ke Kampung Nyamplungan Balokan, Surabaya. Kampung tak jauh dari Masjid Ampel itu dipenuhi penduduk Madura. Dari kalangan mereka terdengar pernik cerita yang, pada waktu itu, tak masuk akal saya. Bagaimana tidak? Jangankan kiai, ternak peliharaannya pun tak berani mereka ganggu.

''Jika ayam atau kambing milik kiai masuk ke pekarangan atau kebun saya,'' tukas Haji Abdul Muthalib, asal Sampang, Madura, ''Saya akan membiarkannya.'' Dan, seorang perempuan muda, juga asal Sampang, menyatakan banyak perempuan bersedia dinikahi kiai, walau telah berumur. Ada mitos yang berkembang awal 1980-an itu bahwa kiai yang telah berumur itu akan terlihat seperti pemuda di bawah 30 tahun malam hari --ketika melaksanakan kewajiban biologisnya.

Apa inti kedua fakta di atas? Secara sederhana, saya cenderung melihat kiai sebagai ''jantung masyarakat''. Tetapi, antropolog Clifford Geertz, dalam tulisannya The Javanese Kijaji: the Changing Role of Cultural Broker (1960), malah menyebut kiai sebagai God's agent (agen Tuhan).

Setelah abad berganti, apakah mitos serta cerita Haji Abdul Muthalib itu masih berlaku? Insiden Basuki Purnama (Ahok) dengan Ketua Umum MUI dan Rais Am Syuriah PBNU Kiai Ma'ruf Amin dalam pengadilan penistaan agama baru-baru ini seperti memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Bahwa secara langsung atau tidak, cerita dan mitos itu masih tetap hidup. Reaksi keras warga Nahdliyyin dan kalangan Islam atas keraguan Ahok terhadap keterangan Kiai Ma'ruf Amin di dalam persidangan itu memperkuat indikasi ini.

Dalam perspektif ''antropologi-kesejarahan'', para kiai atau ulama adalah golongan profesi asli Indonesia. Kata asli di sini harus kita lihat dari perspektif garis kontinum keberadaan mereka. Anggaplah bahwa Islam ''baru'' hadir di Tanah Air pada abad ke-14, seperti diteorikan ilmuwan Barat. Toh, dengan itu, ada rentang waktu tujuh abad masa artikulasi Islam di Indonesia hingga abad ke-21 ini. Rentang waktu ini sama sekali tidak pendek, jika dihitung bahwa Indonesia baru lahir pada 17 Agustus 1945. Dan sepanjang Islam masih berartikulasi mengayomi kehidupan rohani sebagian besar penduduk Indonesia, sepanjang itu pula keberadaan kiai atau ulama tetap berada dalam posisi terhormat.

Dan posisi terhormat kiai atau ulama ini sangat bermakna bagi Indonesia. Sebab, kelahiran negara-bangsa ini dibidani kaum, apa yang disebut Geertz, metropolitan intelligentsia. Mereka ini, lanjut antropolog ini, lebih mengenal alam pikiran para pemimpin India, Meksiko, atau Gold Coast daripada penduduk sendiri. Sebagai akibatnya, konsep negara-bangsa Indonesia modern berhadapan dengan parokialitas rakyat. Jurang pemisah konseptual inilah yang ditengahi para kiai atau ulama.

Dengan frasa dan bahasa agama, para kiai atau ulama mendesiminasikan konsep abstrak negara-bangsa Indonesia modern kepada rakyat. Dalam konteks peristilahan, Geertz menyebut kiai atau ulama sebagai cultural broker, kalangan yang memperkenalkan konsep negara-bangsa modern kepada rakyat --dengan menggunakan bahasa-bahasa yang dikenal di dalam Islam. Dan dalam konteks konseptual, kiai atau ulama, dengan pengetahuan ajaran Islam, adalah pencipta Indonesia di dalam struktur kesadaran rakyat kebanyakan. Dalam arti kata lain, penerimaan konsep Indonesia di kalangan rakyat adalah karena posisi kiai atau ulama begitu dihormati.

Maka, jauh dari pengertian kalangan dewasa ini yang meneriakkan NKRI, tanpa Islam --yang digunakan kiai atau ulama untuk menjelaskan konsep abstrak negara-bangsa-- sulit membayangkan konsep Indonesia diterima oleh seluruh rakyat Nusantara. Di sini kita melihat qua profesi dan fungsi, kiai atau ulama bukan saja asli dan bagian tak terpisahkan dari negara-bangsa, melainkan juga ''pencipta'' konsep Indonesia di dalam ingatan rakyat.

Dilihat dari perspektif ''anropologi-kesejarahan'' ini, di mana tempat Ahok? Jawabannya, ia berada di dalam struktur kehidupan merdeka yang fondasinya telah dibangun kiai atau ulama. Dalam konteks profesi, Ahok, seperti rekan-rekannya yang lain adalah pendatang baru yang tumbuh dan besar pasca modernisasi Indonesia: demokrasi. Proses modernisasi telah turut menyingkirkan panggung utama kiai atau ulama berartikulasi.

Struktur kehidupan modern didasarkan pada division of labor dan structural differentiation hanya memberikan tampat tokoh dan kalangan masyarakat baru yang mampu beradaptasi untuk mengambil peran lebih besar di dalam kehidupan. Kecuali bergabung ke dalam partai-partai politik, peran kiai atau ulama termarginalisasikan hanya di sudut keagamaan.

Di dalam sejarah politik Indonesia, proses modernisasi ini berjalan efektif di masa Orde Baru (1967-1998) karena rezim (rule of the game) yang dikenakannya bersifat ''semi-otoriter''. Sifat rezim semacam ini hanya memberi tempat kaum militer mengambil peran dominan. Kepemimpinan kiai atau ulama serta kalangan sipil hanya mengambil peran minimal.

Keruntuhan rezim ini melahirkan periode demokrasi di atas pelataran modernisasi yang telah dibangun sebelumnya. Sebagaimana di tempat lain, rezim terakhir ini menekankan kontestasi yang, secara teoretis, bersifat impersonal. Tokoh seperti Ahok hanya mungkin tampil ke dalam kancah politik di bawah naungan rule of the game terakhir ini.

Sebab kita ketahui, kecuali dalam dunia perdagangan dan industri, rezim ''semi-otoriter'' Orde Baru tak memberikan tempat kepada para tokoh Tionghoa. Dalam arti kata lain, kelahiran Ahok, sebagai pemimpin politik, baru dimungkinkan ketika Nusantara telah mengalami demokratisasi --setelah melampaui periode perumusan dan perwujudan kebangsaan dan modernisasi.

Melihat perioderisasi dalam pola ''antropologi-kesejarahan'' ini, menjadi logis jika kita melihat ada jurang budaya antara Ahok dan kiai atau ulama. Insiden Ahok-Kiai Ma'ruf Amin yang kita lihat baru-baru ini, setidak-tidaknya, memberikan indikasi ke arah itu. Dari sini bisa disimpulkan bahwa siapa pun yang berkeinginan menjadi pemimpin di Indonesia harus sangat mengenal ''antropologi-kesejarahan'' Nusantara.


Oleh: Fachry Ali
Analis politik dan keislaman  

Last modified on 07/03/2017

Share this article