Jalur Cepat Penggulangan AIDS

Jakarta, GATRAnews - Upaya penanggulangan itu tak terlepas dari peran masyarakat dan lembaga, salah satunya Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN). Pada tahun 1994, pemerintah membentuk KPAN yang bertugas menyusun strategi penanggulangan, mengoordinasi kegiatan berbagai kementerian terkait, serta juga menggerakkan masyarakat termasuk populasi kunci.

Ketika Zubairi Djoerban melaporkan kasus pertama AIDS di Jakarta akhir tahun 1985, pemerintah dan masyarakat belum dapat menerima bahwa AIDS telah masuk ke Indonesia. Pada 2016, jumlah kasus infeksi HIV di Indonesia diperkirakan lebih dari 600.000 orang --angka yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, kita bersyukur upaya penanggulangan HIV di Indonesia, seperti juga di tingkat global, mengalami banyak kemajuan.

Ada tiga penyakit yang mendapat perhatian khusus badan PBB, yaitu TBC, malaria, dan AIDS. Di antara ketiga penyakit tersebut, upaya penanggulangan AIDS yang dianggap paling berhasil. Sekitar tahun 1987, jika dokter menemukan kasus infeksi HIV stadium lanjut (AIDS), maka kemungkinan pasien untuk bertahan hidup hanya sekitar 6 bulan sampai 2 tahun.

Akibatnya, usia harapan hidup di negara-negara Sub-Sahara yang penduduknya paling banyak terinfeksi HIV menurun tajam. Jumlah orang dewasa muda yang meninggal dunia akibat AIDS meningkat. Namun, sekarang usia harapan hidup orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sudah hampir menyerupai orang yang tak terinfeksi HIV.

Ini akibat penemuan obat antiretroviral (ARV) pada tahun 1997. Obat itu mampu menekan virus yang berkembang biak sehingga jika digunakan dalam waktu 6 bulan terus-menerus dengan benar akan dapat menekan jumlah HIV dalam darah sampai keadaan tak terdeteksi. Obat ARV memang belum mampu menyembuhkan infeksi HIV. Artinya, jika obat dihentikan, HIV yang bersembunyi di kelenjar limfa akan berkembang biak kembali di darah.

ODHA yang berobat pada 2001 di Indonesia, sekarang banyak yang sudah bekerja dan berkeluarga. Pasangannya tak terinfeksi, begitu pula anak mereka karena obat ARV juga berfungsi untuk mencegah penularan. Obat ARV di Indonesia telah diproduksi lokal sejak akhir 2004 dan digunakan dalam program penanggulangan sejak tahun 2005 secara cuma-cuma. Seorang ODHA yang telah minum obat ARV di Indonesia selama 23 tahun dewasa ini aktif bekerja dan menjadi penggiat HIV yang menonjol.

Apakah keberhasilan penanggulangan AIDS di Indonesia hanya ditentukan oleh obat ARV? Keberhasilan penanggulangan AIDS selama ini berkat kerja sama pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Peran lembaga swadaya masyarakat, termasuk populasi kunci, amat menentukan.

Jika kita ingat, pada tahun 2000 mulai marak penggunaan narkoba suntikan di kota-kota besar Indonesia. Di Jakarta, penggunaan obat narkoba suntikan ini sedemikian maraknya, sehingga boleh dikatakan tak ada satu kelurahan di Jakarta yang bebas penggunaan narkoba suntikan. Dari sekitar 3.000 orang yang berobat ke RS Cipto Mangunkusumo pada 2005, sekitar 70% merupakan penyuntik narkoba. Namun, sekarang jumlahnya menurun menjadi di bawah 10%.

Bagaimana mengajak masyarakat berhenti menggunakan narkoba suntikan, menjalani tes HIV, serta minum obat secara teratur? Perubahan perilaku tersebut hanya akan dapat dilakukan melalui program yang terkoordinasi yang melibatkan berbagai kementerian, universitas, serta masyarakat.

***

Upaya penanggulangan itu tak terlepas dari peran masyarakat dan lembaga, salah satunya Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN). Pada tahun 1994, pemerintah membentuk KPAN yang bertugas menyusun strategi penanggulangan, mengoordinasi kegiatan berbagai kementerian terkait, serta juga menggerakkan masyarakat termasuk populasi kunci.

Manfaat peran KPAN sangat dirasakan sehingga pada 2006 KPAN diperkuat serta pada tahun 2007 melalui keputusan Menteri Dalam Negeri dibentuk KPA Provinsi dan Kabupaten. Sampai tahun 2016 terdapat sekitar 34 KPA Provinsi dan 325 KPA Kabupaten/Kota. Insitusi inilah yang menggerakkan penanggulangan AIDS di daerah.

UNAIDS --Organisasi di bawah PBB yang menangani masalah AIDS-- mencanangkan kebijakan penangulangan AIDS melalui jalur cepat (fast track). Diharapkan, pada 2020, jumlah orang yang terinfeksi baru HIV akan menurun tajam melalui strategi 90-90-90. Artinya semua orang yang diperkirakan terinfeksi HIV sedikitnya 90% menjalani tes HIV. Mereka yang ternyata positif, 90% minum obat ARV. Sedangkan, kelompok yang minum obat ARV ini, 90% virusnya tak terdeteksi secara terus-menerus.

Apabila kita dapat mencapai keadaan tersebut, pada 2020 jumlah infeksi baru HIV akan menurun amat tajam dan para pakar optimistis bahwa pada 2030, AIDS tidak lagi menjadi masalah kesehatan yang mengkhawatirkan. Indonesia sebagai anggota UNAIDS juga berkomitmen untuk menjalankan upaya penanggulangan AIDS melalui jalur cepat ini.

Untuk menjalankan penanggulangan melalui jalur cepat ini kita menghadapi berbagai tantangan. Laporan epidemiologi HIV/AIDS di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus di kalangan ibu rumah tangga serta kelompok laki-laki suka laki-laki (LSL). Untuk dapat menurunkan risiko penularan di kalangan kedua kelompok ini tidak hanya kalangan kedokteran yang harus berperan, pendekatan agama dan budaya mungkin diperlukan.

Usia harapan hidup ODHA sekarang hampir menyerupai orang yang tak terinfeksi HIV, artinya ODHA dapat hidup sampai usia lanjut. Namun, timbulnya penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, diabetes melitus, penyakit ginjal, dan kanker pada ODHA dapat terjadi lebih dini.

Jika semula HIV ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam, paru, anak, kebidanan, kulit, dan saraf, sekarang keterlibatan dokter spesialis jantung serta konsultan yang menagani penyakit diabetes melitus, ginjal, dan kanker perlu digalakkan. Organisasi profesi kedokteran perlu berperan untuk menyiapkan pakar-pakar kedokteran tersebut.

Meski jumlah pengguna narkoba suntikan sudah mulai menurun tajam, sejumlah masalah tetap memerlukan perhatian kita. Obat substitusi metadon sudah mulai dikenal namun jumlah peserta yang menjalani terapi rumatan metadon ini harus ditingkatkan. Warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara sebagian besar adalah pengguna narkoba. Mereka perlu didampingi secara berkesinambungan. Sebagian mereka juga memerlukan akses pengobatan ARV.

Maka diperlukan kerjasama antara kementerian Kesehatan dan Kementerian HUKUM dan HAM. Peran lembaga swadya masyarakat juga penting termasuk menghubungkan warga binaan yang telah bebas hukuman dengan layanan kesehatan di luar lembaga pemasyarakatan.

Kesempatan bekerja untuk ODHA sebenarnya telah terbuka. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan berbagai aturan yang mencegah diskriminasi terhadap tenaga kerja. Namun kenyataannya peluang kerja untuk ODHA masih terbatas. Perusahaan masih khawatir memperkerjakan calon tenaga kerja yang terinfeksi HIV. Akibatnya, peluang kerja bagi ODHA lebih banyak di sektor informal.

Untuk itu perlu dibuka kesempatan yang lebih luas bagi ODHA untuk jadi pengusaha kecil dengan pelatihan usaha, dukungan modal maupun kesempatan berusaha. Kementerian sosial telah memulai usaha memberikan dukungan kepada ODHA untuk memulai usaha. Namun upaya ini perlu didukung oleh instansi lain seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Teman-teman ODHA cukup terampil untuk memproduksi barang dagangan baik berupa kaos, makanan atau mainan namun hambatannya adalah pada pemasaran. Belum ada lembaga yang ,menampung produk mereka, agar mereka memperoleh uang tunai dengan cepat.

Jumlah ODHA anak di negeri kita cukup banyak. Di RS Cipto Mangunkusumo saja, jumlah mencapai sekitar 500 orang. Mereka tertular HIV dari ibu yang positif. Usia mereka sekarang sudah ada yang mencapai 20 tahun. Beberapa orang sudah kuliah dan tak lama lagi siap untuk bekerja dan berumah tangga. Di Thailand berkat keberhasilan upaya pencegahan penularan dari ibu HIV ke anak maka tak ada lagi bayi yang tertular HIV.

Di Indonensia kita masih harus bekerja keras karena jumlah ibu hamil yang menjalani tes porsinya masih dibawah 10 %, begitu pula ibu hamil yang HIV positif, belum semuanya mendapat ARV. Ini berarti masih akan ada bayi d Indonesia yang tertular HIV dari ibunya. Kita tak dapat menyerahkan upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak ini hanya pada dokter spesialis kebiadanan dan bidan.

Masyarakat harus memahami pentingnya tes HIV pada ibu hamil serta pemerintah perlu menyediakan layanan yang mudah diakses serta terjangkau. Patut diingat jumlah ibu hamil di nengeri kita hampir 5 juta setiap tahun sehingga diperlukan upaya bersama untuk menyadarkan ibu hamil tentang pentingnya tes HIV ini

Tantangan yang kita hadapi ke depan untuk dapat bersama UNAIDS mencapai keadaan AIDS tidak lagi menjadi masalah kesehatan pada tahun 2030 memerlukan kerja yang lebih keras serta koordinasi yang lebih baik. Sebab, Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 yang terbit akhir tahun lalu akan menjadikan KPA provinsi dan kabupaten menjadi mandul serta KPAN akan berakhir pada akhir 2017 dirasakan oleh para penggiat AIDS di Indonesia sebagai petir di siang hari.

Tanpa peran KPAN, kita akan kembali ke upaya penanggulangan AIDS yang tak jelas strateginya serta setiap institusi dan kelompok masyarakat akan berjalan sendiri-sendiri. Anggaran penanggulangan AIDS juga semakin tak jelas sehingga kita akan memerangi AIDS dengan pasukan yang tercerai-berai.


Oleh: Samsuridjal Djauzi

Ketua Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia

Share this article