Data Penyandang Disabilitas di Indonesia Bermasalah

Jakarta,GATRAnews-Kepala Pusat Kajian Disabilitas FISIP UI, Irwanto mengatakan, hingga kini pendataan penyandang disabilitas di Indonesia masih bermasalah. Hal ini terlihat dengan tidak adanya sinkronisasi antara data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah berbasis Internasional dengan dana kementerian/lembaga terkait masalah sosial.


Dengan permasalah ini tentu saja merugikan penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-haknya.

"Datanya ada BPS berbasis internasional itu saat ini penyandang disabilitas 11-13%. Tapi lagi-lagi yang digunakan data Riset Kesehatan Daerah (Riskesdas) serta Sistem Kesehatan Nasional (Siskenas) 2009 ini sekitar 1,6% dari jumlah penduduk Indonesia. Ini sangat merugikan," jelasnya dalam diskusi forum legislasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).

Dengan permasalahan ini, menurut Irwanto, pemerintah dan DPR yang tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas, perlu memperjelas masalah pendataan ini. Sebab, penyandang disabilitas juga punya kekampuan yang lebih baik dari orang lain.

"Ini perlu diatur dalam UU agar ada satu data penyandang disabilitas yang akurat," tegas Irwanto.

Senada dengan Irwanto,  Wakil Ketua Komisi VIII  DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengakui data penyandang disabilitas belum akurat sehingga berdampak dalam pemenuhan hak-hak mereka. Oleh karenanya, dalam pembahasan RUU akan diakomodir hal ini.

"Kita tidak pernah punya pendataan disabilitas ini. Kita juga tidak perhatikan hak-haknya," jelas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ledia Hanifa menambahkan, gangguan kejiwaan dapat juga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Akibatnya, 80% penyandang disabilitas di Indonesia yang saat ini sekitar 11-13%  dari jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data BPS, itu rentan diskriminasi dan tindak kriminal.
"Ini temuan komisi VIII. Makanya, ini semakin mengkuatkan UU ini dibuat," jelas Ledia Hanifa.

Selain itu, sebut Ledia Hanifa, dalam RUU Penyandang Disabilitas yang terdiri dari 200-an pasal ini mengatur dibentuknya komite penyandang disabilitas.

"Pembentukan komite disabilitas karena penyandang disabilitas bukan harus masuk panti, tapi lebih kepada pembinaan/pendekatan keluarga," kata Ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas ini.{jcomments on}


Reporter : Wem Fernandez
Editor : Arief Prasetyo

Share this article