Friday, 10 February 2012 23:55
Jakarta - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, masifnya korupsi di Tanah Air disebabkan dua sumber, yakni hukum dan aparat penegaknya yang buruk, sehingga menghancurkan sebuah peradaban.
"Kalau kita membiarkan persoalan seperti benang bundek, peradaban budaya suatu bangsa akan digerogoti, gagal, dan hancur," tegasnya, saat acara diskusi "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bebas Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat", yang dihadiri kepala daerah, pimpinan DPD PDIP, serta pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (10/2).
Menurutnya, proses penegakkan hukum negeri ini seperti air sungai yang berhulu dan hilir. Kalau hulu sudah keruh, tak mungkin hilir menjadi jernih dan alirannya tak berkelok-kelok. Itu terjadi lantaran hukum dipolitisasi.
"Sama dengan proses hukum, mengalir seperti sungai, ketika manusia moralnya rendah. Nilai keadilan dipolitisasi, hingga pada waktu tertentu, hukum di Indonesia tidak akan bergeser dari tebang pilih," ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut mengembalikan bangsa ini pada masa Orba. Atas dasar itu, PDIP yang juga warga Indonesia tidak berada di lingkungan pemerintahan.
"Korupsi adalah masalah ideologis, survivalitas sebuah bangsa, dan peradaban. Harus dipahami berkali-kali, hati-hati, awas, jangan sampai terperangkap masalah ini," terangnya.
Kalau tidak dilakukan gerakan antikorupsi, maka bangsa akan musanah karena kekuasaan sangat menggiurkan.
"Skala dan daya penetrasi korupsi selalu ada. Nah, apakah ini akan terus dibiarkan. Alangkah menyakitkan saya sebagai Ketum," terangnya.
Menurutnya, lambanya penanganan berbagai kasus besar lantaran ada yang mengendalikan. "Itu seperti asap dan api. Kenapa perkara kecil cepat sekali, tapi perkara besar sangat lambat? Di mana rasa keadilan?" ujarnya.
[IS]
Tambah Komentar