GATRANEWS

Ahok : e-KTP Harusnya Contoh Kartu Jakarta Pintar

Jakarta, GATRAnews - Mantan anggota Komisi II DPR RI yang sekarang menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama rupanya pernah menolak program elektronik KTP (e-KTP) yang digulirkan Kementerian Dalam Negeri. Terbukti program yang menghabiskan uang negara triliuan rupiah tersebut menuai banyak masalah, termasuk kualitas kartu yang jelek.

 

"Ngapain bikin e-KTP sampai uang triliunan. Dari dulu saya sudah protes di Komisi II karena enggak perlu bikin e-KTP," tegasnya, Selasa (7/5) di Balaikota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Komisi II DPR RI membidangi pemerintahan dalam negeri dan daerah provinsi atau kabupaten/kota. 

 

Salah satu mitra kerja komisi strategis di pemerintahan (eksekutif) adalah Kementerian Dalam Negeri, yang sekarang dipimpin Gamawan Fauzi. Pria yang akrab disapa Ahok ini, awalnya berharap KTP dibuat layaknya kartu ATM melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ada di setiap daerah. Dengan cara itu, anggaran dapat dihemat sekecil mungkin karena tidak terkumpul di pusat. Ahok mencontohkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang berfungsi juga sebagai kartu ATM.

 

Mantan orang nomor satu Belitung Timur ini menambahkan, memanfaatkan BPD secara tidak langsung warga yang menjadi nasabah akan memiliki KTP tersebut. Hal tersebut, justru akan menguntungkan warga karena dapat kartu bisa dipergunakan sebagai tarik tunai. "Kita lihat lah, kan di seluruh Indonesia kan punya BPD, semua orang jadi punya KTP, selesai itu kartu," lanjutnya.

 

Penggunaan BPD tidak akan disalahgunakan, sebab syarat bank dinilai ketat. Namun, jika dalam penerapan kebijakan itu masih ada ketakutan untuk disalahgunakan, maka tingkat keamanannya dapat dibuat ganda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

 

Belakangan Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa KTP elektronik atau e-KTP tidak boleh difotokopi. Bahkan, untuk mencegah kerusakan, Kementerian Dalam Negeri sampai mengeluarkan edaran akan larangan tersebut. Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ yang dikeluarkan pada 11 April 2013 menjelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, distapler, dan diperlakukan buruk hingga merusak fisik kartu. Edaran tersebut ditujukan kepada unit kerja pemerintah dan badan usaha untuk mencegah kerusakan data di setiap kartu penduduk. (*/Zak)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?