GATRANEWS

Polda Tunggu Laporan Tertulis Sebelum Ciduk Preman Tanah Abang

Jakarta, GATRAnews - Kepolisian Daerah Metro Jaya menanggapi serius laporan Jokowi - Ahok terkait adanya preman yang bercokol Tanah Abang. Namun, alangkah baiknya jika laporan tersebut dilayangkan secara tertulis agar jelas tindak pidana apa yang ingin di laporkan. Demikian yang disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, Jumat (26/7) siang.

 

"Laporan itu secara lisan (ke Kapolda-red). Tanpa laporan (tertulis) kita tidak bisa main ciduk-ciduk saja. Kalau tidak terbukti pelanggaran hukum kita tidak bisa proses. Kalau pelanggaran hukumnya di sini terkait isu bahwa preman yang menyewakan lapak, itu diperlukan laporan tertulis," jelasnya kepada wartawan.

 

Rikwanto menambahkan, dalam laporan tertulis jelas tercantum subjek yang dilaporkan dan siapa yang dirugikan. Dengan dasar inilah kepolisian bisa memprosesnya, menyelidiki perkara yang dilaporkan serta menindak sesuai prosedur hukum yang berlaku. "Dalam proses hukum harus ada orang yang dirugikan, objeknya apa," kata Rikwanto.

 

Lebih jauh Rikwanto mengatakan siapapun bisa melaporkan hal ini, bisa petugas dari Pemda DKI masyarakat atau PKL yang merasa lapaknya disewakan oleh preman dan sering di peras. "Ini harus dituangkan dalam bentuk laporan tertulis agar kita bisa bergerak ke sasarannya," paparnya.

 

Disamping itu, Rikwanto mengakui bahwa pihaknya belum melihat secara nyata temuan Pemda DKI soal adanya preman yang menyewakan lapak, yang menjadi hambatan pemerintah DKI dalam upaya melokalisir pedagang kaki lima. "Adanya preman yang menyewakan lapak itu kan katanya-katanya, tetapi secara faktual belum kelihatan. Preman ini masuk isu yang berkembang, kita memang belum sentuh premannya karena belum kelihatan dalam arti menghalang-halangi, melakukan pelangaran hukum atau sewakan lapak," tambahnya. (*/Zak)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?