GATRANEWS

RUU Ormas, Bentuk Kelancangan

Jakarta, GATRAnews - Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, mengatakan, Rancangan Undang-undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) yang diajukan Kementerian Dalam Negeri merupakan upaya mempersulit Ormas besar dan satu kelancangan.

"Banyak kalangan menilai, RUU Ormas persulit Ormas besar, lupa sejarah bangsa, dan dianggap sebagai kelancangan," ujarnya, dalam seminar "Optimalisasi Peran Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Ormas dalam Mengontrol Kinerja Pemerintah", di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (12/4).

Menurut Salamuddin, hal ini sangat janggal bagi beberapa Ormas besar seperti Muhammadiyah. Pasalnya, Muhammadiyah juga ikut melahirkan Pancasila dan negara ini, namun kemudian akan disingkirkan melalu RUU.

"Muhammadiyah yang ikut melahirkan Pancasila. Lalu mereka akan disingkirkan, makanya Muhammadiyah menolak," tandasnya.

Tetapi apa yang terjadi di era saat ini, ungkap Salamuddin, reformasi yang dilakukan dan pengamandemenan UUD 1945, malah mengkebiri kewenangan MPR. Pasca reformasi banyak upaya menyingkirkan Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga mereka tidak bisa urun rembuk dalam merumuskan kebijakan.

Selain itu, dalam konteks reformasi saat ini, LSM dan Ormas itu disebut sebagai civil society dan merupakan rakyat yang di luar kekuasaan, sehingga DPR dan pemerintah tidak wajib mendengarkan pendapatnya. "Kalau mereka mau dengar, ya didengar, kalau nggak, ya sudah," tandasnya.

Ide tersebut mengambil filosofi Barat. Padahal, di negara ini tidak mengenal society yang basisnya individualisme, sehingga ini menjadi permaslahan besar. Menurutnya, pemerintah bisa menyusun UU Ormas karena adanya perwakilan Muhammadiyah, NU, tentara, dan organisasi kepemudaan.

"Membuat keputusan yang terjadi sesuai dengan gagasan Ormas. Sekarang yang duduk di DPR itu merupakan wakil kepentingan Parpol, itu yang terjadi di dalam politik sekarang," nilainya.

Keadaan seperti itu, imbuh dia, yang bisa dilakukan elemen civil society hanyalah hiruk pikuk saja, di amana-mana orang riuh berteriak menuntut pertanggungjawaban DPR dan presiden, tetapi tidak bisa diminta pertanggungjawaban.

"Kita harus akui, ini perkara besar, akhirnya antara negara dan LSM semakin jauh, LSM makin kecil konstribusinya. Negara semakin tidak peduli dengan LSM, sekarang dipimpin oleh Parpol saja," bebernya.

Padahal, tandas Salamuddin, jauh sebelum negara didirikan, Ormas sudah memberi peran besar, tapi begitu selesai dan negara berdiri, masa mau diambil alih Parpol yang menjadikan partainya seperti perusahaan demi menguntungkan keluarga dan kerabatnya semata.

Hal senada dikatakan Pengamat Politik Sidratahta Mukhtar. Menurutnya, berdasarkan judul RUU Ormas, ada keinginan negara mengatur LSM dan hanya sebagai upaya otoriterisme Orde Baru.

Sidratahta lebih jauh menerangkan, adanya sejumlah Ormas anarkis seperti FPI, sehingga semua Ormas digeneralisasi dan dibuatlah RUU Ormas. Padahal, Ormas yang sudah mandiri, bahkan sebelum Indonesia didirikan, Ormas seperti Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Islam zaman Belanda seperti Syahrir sudah mempeloporinya.

Menurut Sidratahta, keberadaan RUU Ormas sangat disayangkan karena telah melemahkan kembali Ormas, khususnya oleh Mendagri dan Komisi II DPR RI. Pelemahan itu terjadi mulai dari definisi Ormas dan pasal-pasalnya. "Rencana pemerintah dan DPR mengundangkan RUU ini merupakan kemunduruan capaian demokrasi."

Titik lemah pemerintahan SBY, di antaranya, beberpa waktu lalu pemerintah membuat peraturan pemerintah (PP) tentang Keamanan Nasional. Menurutnya, belum ada ancaman keamanan nasional, namun pemerintah ingin mengatakan, negara dalam keadaan kacau seperi yang terjadi kerusuhan akibat Pemilukada Makasar.

Menurutnya, Ormas tidak boleh berafiliasi langsung dengan Parpol. Sedangkan NasDem menjadi Parpol itu suatu kewajaran, karena membiarkan masyarakat berkembang untuk maju.

"Syukurnya, hari ini RUU Ormas tidak dibahas di paripurna. Keinginan kuat mengesahkan RUU Ormas merupakan adanya politisi yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Tanpa melihat peluang nyata, Indonesia menjadi negara kuat, ada sebagian kecil anarkhis wajar saja, tanpa mengindahkan 60 ribu LSM dan Ormas," bebernya. (IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?