GATRANEWS

Fatwa MUI Tak Boleh Dijadikan Dasar Lakukan Aksi Kekerasan

Jakarta, GATRAnews - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat agar tidak menjadikan fatwa MUI sebagai dasar pembenaran melakukan aksi kekerasan atau main hakim sendiri terhadap orang atau aliran yang dinyatakan menyimpang.

"Jangan sampai fatwa MUI ini dijadikan dalil untuk digunakan tindak kekerasan," imbau Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, pada konferensi pers pengumuman hasil investigasi terhadap permasalahan Eyang Subur, di kantor MUI di bilangan Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Imbauan tersebut disampaikan karena banyak yang menuding MUI sebagai biang aksi brutalisme akibat fatwa yang dikeluarkan yang dijadikan dasar massa melakukan aksi kekerasan sebagai dalil menegakkan aturan.

"Seringkali gara-gara fatwa MU lakukan kekerasan. Fatwa tidak boleh dijadikan alasan untuk lakukan kekerasan, karena MUI sering dituding penyebab kekerasan, yakni gara-gara fatwa MUI," ujar Ma'ruf.

Menurutnya, jika pun sesudah MUI mengeluarkan fatwa dan orang atau kelompok tersebut masih mengabaikan fatwa MUI tersebut, maka masyarakat harus melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau yang berwenang menindaklanjutinya.

Ma'ruf menegaskan, fatwa terhadap Subur tersebut sudah cukup keras, yakni menyatakan dia menyimpang atas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Atas dasar itu, semua pengikut Subur harus menghentikan pemahaman dan pengamalan yang menyimpang tersebut.

"Pak Suburnya sudah dinyatakan harus dihentikan, berati pengikutnya harus ikut. MUI juga sudah menghimbau agar tidak mengikuti paham-paham serupa," bebernya.

Namun demikian, imbuh Ma'ruf, MUI tidak mempunyai personel yang cukup untuk mengawasi seluruh implementasi fatwa tersebut. Atas dasar itu, MUI menghimbau masyarakat, organisasi masyarakat dan Islam langsung melaporkannnya ke MUI jika menemukan hal-hal yang tidak wajar.

"MUI tidak cukup orang untuk melakukan pengawasan di mana-mana, sehingga ada Ormas Islam, masyarakat, MUI daerah, kalau ada sesuatu, langsung laporkan. Kalo melakukan pengawasan itu mungkin di Kejaksaan, namanya Fakem. MUI tidak bisa kerja sendiri, sehingga MUI minta diimformasikan kejadian seperti ini. Biasanya MUI belum tahu, kalau sudah tahu pasti action. Kalau ada apa-apa, langsung saja laporkan," saran Ma'ruf. (IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?