Kapolda Minta Istilah “Klitih” Dihilangkan

Yogyakarta, GATRAnews -  Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) DI Yogyakarta meminta istilah “klitih” yang saat ini digunakan masyarakatdiganti. Hal ini kata dia agar tercipta suasana kondusif dimasyarakat dan tidak menjadi stigma negatif bagi DI Yogyakarta.
       

Dalam diskusi terbatas “Strategi Jogja Istimewa Bebas Klitih” diGedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DI Yogyakarta, Brigjen Pol Ahmad Dofiri menjelaskan istilah atau fenomena klitih ini jika dicari di internet maka akan langsung terhubung dengan Yogyakarta.
       
“Padahal aksi yang dilakukan para pelaku ini adalah aksi kejahatan biasa yang mengakibatkan penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan pembunuhan. Ini adalah tindak kejahatan yang terjadi di mana saja dan kapan saja,” katanya, Kamis (16/3).
       
Mengingat masyarakat DI Yogyakarta sangat kreatif, Kapolda mengatakan, alangkah lebih baik aksi kejahatan yang kebanyakan melibatkan pelajar ini disebut dengan istilah lain seperti “anirat” atau kepanjangan dari penganiayaan berat. Bahkan akibat dari pengunaan istilah ini, banyak kalangan remaja yang membekali dirinya dalam bergaul dengan  senjata tajam
karena takut menjadi korban.

Merunut data kepolisian, istilah klitih pertama kali digunakan oleh masyarakat dan media pada akhir 2014 saat terjadi kasus penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di Sleman yang memakan empat orang korban jiwa dengan pelaku remaja.

“Jika kita mulai sekarang tidak lagi menggunakan kata klitih, maka ke depan keresahan di masyarakat terkait kenakalan remaja akan berkurang,” lanjut Kapolda.

Kapolda memaparkan selama 2016, terjadi aksi kenakalan, baik tawuran maupun tindak pidana, remaja di DI Yogkarta sebanyak 43 kasus. Sleman paling banyak mengalami aksi kenakalan dengan 21 kasus, Bantul 15 kasus, Gunungkidul 4 kasus, Kota Yogyakarta 2 kasus, dan Kulonprogo 1 kasus.
       
Dari kasus itu, berdasarkan usia pelaku maka remaja dengan usia 15-17 tahun adalah pelaku terbanyak dengan angka 30 orang, kemudian disusul lebih dari 18 tahun 12 orang dan dibawah 15 tahun 1 orang. Sedangkan untuk tingkat pendidikan terbanyak adalah pelaku aksi kenakalan yang bersekolah di SMA
dengan jumlah 34 orang, masih duduk di SMP 4 orang, dan tidak tamat sekolah 4 orang.
       
“Analisis kepolisian, alasan pelaku melakukan aksi kejahatan jalanan ini didominasi oleh faktor kesalahan pola asuh, kemudian akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta keluarga inti yang berpisah,” kata Kapolda.
       
Selain peran orang tua, sekolah, dan semua stakeholder terkait,alasan utama terjadinya aksi kejahatan jalanan ini karena banyak anak di bawah umur 17 tahun yang mendapatkan kendaraan roda dua. Kendaraan ini menjadi sarana utama bagi pelaku untuk bergerak dalam mencari korban bersama kelompoknya.
     
Sementara itu, Agung Supriyono, Kepala Kantor Kesatuan Kebangsaan danPolitik (Kesbangpol) DI Yogyakarta menyatakan ada 10 kawasan
rawan aksi kejahatan jalanan. Kawasan itu Jalan Magelang, Ring Road Barat dan Selatan, kawasan Jogja Expo Center, Jalan Timoho, Jalan Parangtritis, Jalan Ipta Tut Harsono, Jalan Tukad sampai Pojok Benteng Kulon, Wirobrajan, dan Jembatan Lempuyangan.
       
“Yang menjadi keprihatinan kami, kawasan Balai Kota yang berada di Timoho menjadi salah satu kawasan yang rawan tindak kejahatan jalanan, padahal di sana adalah pusat pemerintahan Kota Yogyakarta,” katanya.
       
Selain mengusulkan untuk membuat peraturan daerah atau peraturan
gubernur yang mengatur tentang  kenakalan remaja, Kesbangpol akan
menambah kehadiran kelompok keamanan warga “Jogowarga” yang saat ini mencapai 113 kelompok dan tersebar di seluruh wilayah DI Yogyakarta.




Reporter: Arif Koes Hernawan
Editor: Rosyid

Share this article