UGM Tolak Sosialisasi Revisi UU KPK

Yogyakarta,GATRAnews  -  Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) menolak sosialisasi revisi undang-undang korupsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Universitas Gadjah Mada (UGM). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai revisi UU dinilai melemahkan fungsinya.

Penolakan Pukat UGM terkait pelaksanakan seminar nasional pada Rabu (22/3) oleh Badan Legalisasi DPR tentang revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seminar ini merupakan rangkaian sosialisasi DPR ke berbagai universitas.

Ketua Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar menyatakan penolakan sosialisasi ini karena revisi UU dinilai akan melemahkan gerakan antirasuah. “Kami tidak setuju DPR melakukan revisi karena keberadaan KPK cukup efektif memberantas korupsi sampai saat ini,” jelasnya dalam seminar ‘Menelusuri Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi’ di UGM, Senin (20/3).

Pukat menilai revisi UU akan menambah kewenangan dan fungsi DPR, terutama dalam pengawasan upaya pemberantasan kasus korupsi, sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan sangat besar, terutama jika dugaan korupsi terjadi parlemen.

"Jika ini terjadi, peluang terjadinya pemerasan dan aksi suap menyuap akan kemungkinan terjadi karena pengawasan dilakukan tanpa dukungan komitmen serta kemampuan mumpuni,” lanjut Zainal.

Demikian juga dengan rencana DPR yang meminta kenaikan nominal kerugian negara yang seharusnya ditangani KPK dari Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar sampai R50 miliar. Sebagai perbandingan, institusi antisuap Singapura diberi kewenangan menangani kasus korupsi dengan kerugian 10 dollar saja.

“Jika inisiasi ini diteruskan DPR, ini bertentangan dengan keinginan dan menodai kepercayaan rakyat yang menuntut pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan revisi UU KPK memiliki dampak sistematis untuk melemahkan gerakan pemberantasan korupsi. “Seharusnya DPR mendengarkan dan membantu KPK terkait apa saja yang dibutuhkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi, bukan membatasi ruang gerak," ujarnya.

Laode melihat poin-poin dalam revisi UU yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi seperti penuntutan dikembalikan ke kejaksaan, pengaturan penyadapan, dewan pengawas, hingga menaikkan nominal anggaran kerugian yang ditangani KPK.

“Kami melihat proses penuntutan belum saatnya dikembalikan ke kejaksaan, terutama dengan kondisi terakhir institusi yang bersangkutan. Demikian juga dengan penyadapan, jika tidak bersalah kemungkinan orang tidak takut disadap. Kami juga melakukan penyadapan ini karena sudah didasari projusticia. Jadi tidak dilakukan sembarangan,” lanjut Laode.

Laode juga menilai, soal penyadapan, KPK seperti dianaktirikan. Sebab lembaga lain semisal Kepolisian, Badan Intelejen Nasional, dan Badan Narkotika Nasional juga melakukan penyadapan namun tidak dipermasalahkan. “Semua lembaga antikorupsi di dunia melakukan penyadapan dalam proses pengungkapan kasus. Kami tidak takut diawasi. Jika mau diatur maka semuanya harus turut serta diatur,” katanya.



Reporter: Arif Koes Hernawan
Editor: Rosyid

Share this article