GATRANEWS

Dua Calon Ketum KNPI Teken Kesepakatan Damai
Thursday, 26 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Dua dari enam calon ketua umum (ketum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)...
Bupati Jayapura Dukung Roni Jadi Ketum KNPI
Wednesday, 25 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mendukung Ahmad Sahroni menjadi calon ketua...
BKPM Targetkan Investasi di Luar Pulau Jawa Capai Rp 237 Trilyun
Monday, 23 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan investasi di luar Pulau...
Peserta Kongres KNPI Mulai Banjiri Papua
Monday, 23 February 2015

Jayapura, GATRAnews - Jelang Kongres Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) ke-14 di Jayapura,...
Kongres KNPI di Papua Jangan Direkayasa untuk Putra Daerah
Friday, 20 February 2015

Jayapura, GATRAnews - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Taufan EN Rotorasiko...
PT Freeport Akhirnya Sepakat Bangun Smelter di Papua
Sunday, 15 February 2015

Timika, GATRAnews - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menyatakan,...
Dua Perwira Polisi Diperintahkan Buru Labora Sitorus
Wednesday, 04 February 2015

Jayapura, GATRANews - Dua perwira menengah Kepolisian Daerah Papua dikerahkan ke Sorong, Papua...
Bangun Smelter di Papua Dongkrak Perekonomian Masyarakat Asli‏
Tuesday, 03 February 2015

Jayapura, GATRAnews - Pembangunan smelter di Papua akan memicu terjadinya industri-industri baru...
Polair Selamatkan Dua ABK Filipina di Raja Ampat
Saturday, 31 January 2015

Jayapura, GATRAnews - Satuan Polisi Perairan Polda Papua Barat, Jumat (30/1), berhasil...
Rapat Hingga Dini Hari, Komisi VII DPR Kasih Banyak PR ke Menteri ESDM
Wednesday, 28 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Rapat kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Kementerian Energi...
Freeport Langgar MoU, Pemerintah Siapkan Status Default‏
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menyangkal...
Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Freeport Indonesia
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah memberikan rekomendasi persetujuan ekspor PT Freeport Indonesia (PT...
Pemerintah Minta Freeport Lebih Berkontribusi bagi Masyarakat Papua
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan bahwa PT...
Gubernur Lukas: Masyarakat Papua Tolak Freeport Bangun Smelter di Gresik
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRANews - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, dan...
Tiga Rencana Kadin Tingkatkan Ekonomi Indonesia Wilayah Timur
Monday, 12 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Umum Kelompok Kerja (Pokja) Kamar Dagang dan Industri Indonesia...
Mahasiswa Tolak Pendekatan Militeristik Terhadap Papua
Friday, 09 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Barisan Aksi Pemuda dan...
Mantan Pejabat UP4B Ungkap Alasan Pembangunan Papua Tak Pernah Terwujud
Thursday, 08 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur, Unit Percepatan...
Kadin Minta Pemerintah Fokuskan Peningkatan Ekonomi Indonesia Timur
Thursday, 08 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk...
Wapres: Anggaran Pemerintah Untuk Papua 35 Trilyun Per Tahun
Thursday, 11 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah selalu memberi perhatian...
TNI Bakal Tambah Kodam di Papua
Thursday, 11 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Guna memperkuat kemanan dan pertahanan di wilayah Papua, Panglima TNI Jenderal...
Error
  • There was a problem loading image 20130517labora-sitorus1.jpg

Provinsi Baru Papua Tengah dan Papua Selatan pada 2013

Biak - Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan melalui pemekaran, diharapkan pada 1 Mei 2013, bertepatan dengan 50 tahun integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Jika 1 Mei 2013 pendirian Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan bisa diwujudkan maka hal itu dapat menjadi `kado manis` Presiden SBY kepada masyarakat di tanah Papua," kata Anselmus Petrus Youw, salah satu deklarator Papua Tengah di Biak, Senin (6/8).

Deklarator Papua Tengah asal Nabire itu menyebutkan bahwa kini tim masih menunggu rekomendasi MRP serta izin prinsip pemekaran Papua Tengah dari pejabat Gubernur Papua Dr Syamsul Arief Rivai MS.

"Masyarakat di 11 kabupaten berharap aspirasi pemekaran Provinsi Papua Tengah bersama Papua Selatan dapat diwujudkan pada 1 Mei 2013 sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta percepatan pembangunan di tanah Papua," harap AP Youw.

Hal itu diutarakannya, didampingi tokoh masyarakat Biak/Supiori Jhon Korwa, mantan Kadis Kependudukan Biak Marthinus Randokir.

Provinsi Papua Tengah bersama Provinsi Papua Barat serta sejumlah kabupaten di Papua dibentuk berdasarkan UU No 45 tahun 1999.

Namun, warga menilai bahwa karena pejabat Gubernur waktu itu Herman Monim tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga keberadaan UU pemekaran ini dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Pemekaran Provinsi Provinsi Papua Tengah disepakati bersama antara empat deklartor dengan pemerintah pusat, Majelis Rakyat Papua, DPR Papua serta pejabat Gubernur dengan mengacu kepada pasal 76 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua No 21 tahun 2001 tentang pemekaran wilayah.

Deklarator Papua Tengah selain Anselmus Petrus Youw, yakni Dick Henk Wabiser (Biak), Philips Wona (Serui), dan Andreas Anggaibak (Timika) sudah bersepakat untuk mewujudkan berdirinya Provinsi Papua Tengah.

"Keinginan empat pejuang pemekaran Papua Tengah untuk bersatu dan menghendaki pemekaran wilayah ini sudah disampaikan pejabat Gubernu, pimpinan Majelis Rakyat Papua, DPR Papua serta pemerintah pusat melalui Menko Polkam Djoko Suyanto di Jakarta.

Mantan Bupati Nabire Youw berharap agar aspirasi pemekaran Provinsi Papua Tengah dapat dijadikan bahan pidato kenegaraan tahunan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus 2012 supaya dapat diketahui masyarakat luas.

Mengenai kedudukan ibu kota provinsi dan careteker (pejabat sementara) gubernur Papua Tengah, menurut Youw, hal itu bukan urusan tim deklarator karena menjadi kewenangan pemerintah pusat. [TMA, Ant]

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?