GATRANEWS

Pemerintah Susun Cetak Biru Jalur KA Jabodetabek
Saturday, 04 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah akan menyusun rencana induk atau master plan untuk mewadahi...
Ini Hasil Rapat Terbatas Pengelolaan Blok Mahakam
Saturday, 04 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pertemuan pembahasan soal Blok Mahakam yang diadakan di Kantor Presiden,...
Vietnam-Rusia Bahas Pembangunan Infrastruktur PLTN
Friday, 03 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Langkah Vietnam untuk membangun sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)...
BKPM dan KemenPUPera Sinergi Perbaiki Indikator Kemudahan Berusaha
Friday, 03 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan...
Ini Tiga Tuntutan Industri Makanan Minuman kepada Pemerintah
Friday, 03 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI),...
Kepala Daerah Kembali Diminta Segera Salurkan Dana Desa
Friday, 03 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Medes PDTT),...
JHT Baru Cair Usia 56 Tahun, Fahri Hamzah: Mungkin Pemerintah Enggak Punya Duit!
Friday, 03 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan...
Sinergi Sosial Bantu Atasi Masalah Anak Indonesia
Friday, 03 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kerjasama antar stakeholder (pemangku kepentingan), baik sektor pemerintah,...
Ahok: Bank Daerah Selalu Jadi Kelas Bawah
Friday, 03 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Suntikan modal dalam Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk Bank DKI di APBD...
Djarot: Yang Dicopot Harus Introspeksi
Friday, 03 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menilai tujuh pejabat eselon II yang...
Ahok: Biaya Sekali Makan PMKS 28 Ribu
Friday, 03 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta ditingkatkan...
DKI Pertimbangkan Ajukan Judicial Review UU Rumah Susun
Friday, 03 July 2015

Jakarta, GATRAnews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertimbangkan mengajukan...
DPRD Kritik Kerja Pejabat yang Ketakutan Dipecat Gubernur
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Rencana perombakan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta...
Jakpro dan Pembangunan Jaya Bisa Groundbreaking LRT Tahun Ini
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sengaja memilih PT...
UU Rusun, DPRD: Bisa Jadi Pemprov Dianggap Penipu
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mendesak Pemerintah Provinsi...
DPRD Desak Pemprov DKI Uji Materi UU Rusun
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengajukan...
Kemensos Siapkan Rp 20 Milyar Bangun Pabrik yang Pekerjakan Tuna Rungu
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews- Pemerintah terus melakukan pemberdayaan terhadap para penyandang disabilitas....
Pengamat Ekonomi: Indonesia Tak Akan Seperti Yunani
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Dalam diskusi yang digelar oleh Humas MPR, Kamis (2/7), pengamat ekononi Arif...
Pengamat: Indonesia Tak Akan Seperti Yunani
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Dalam diskusi yang digelar oleh Humas MPR, Kamis (2/7), pengamat ekononi Arif...
Kementerian PUPR Alokasikan Rp 2,60 Trilyun Bangun Rusun untuk TNI dan Polri
Thursday, 02 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja...

Modal Sosial Jokowi Permudah Pemerintah Bangun Banjir Kanal

Jakarta, GATRAnews - Modal sosial (social capital) yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Dodo (Jokowi) diharapkan dapat mempermudah pembebasan lahan warga yang akan digunakan sebagai sarana pembangunan penanggulangan banjir di wilayah ibukota Indonesia ini. "Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berharap banyak, dengan social capital yang bagus, Jokowi bisa menertibkan pemukiman di sepanjang Sungai Ciliwung dan sebaginya ini, sehingga itu pasti dapat mempengaruhi dampak banjir ke depan," harap Deputi Penanggulangan Darurat BNPB, Dody Ruswandi di Jakarta, Senin, (24/12). 

 

Menurutnya, pembebasan lahan atau tanah milik warga untuk insfrastruktur penanggulangan banjir, seperti banjir kanal di Jakarta, kerap menjadi permasalahan, sehingga proyek ini menjadi terhambat."Beliau (Jokowi-Red) saya lihat tengah giat lakukan itu. Jadi BNBP berharap banyak, penanganan banjir, yang salah satunya disebabkan adanya pemukiman di sepanjang suangai, bisa diatasi," ujarnya. 

 

Dody berpendapat, karena Jokowi mempunyai modal sosial yang bagus, warga diharapkan tidak mempersulit atas proyek yang akan dilakukan pemerintah provinsi DKI itu. "Tapi dengan Jokowi, saya yakin karena orangnya langsung ke bawah dan masyarakat yang dulu sulit disentuh orang atas, sekarang kalau disentuh langsung oleh Jokowi akan menghargai dan mendukungnya," ujar Dody. 

 

Dijelaskan, solusi penanggulangan banjir di Jakarta tidak bisa instan, sehingga  siapapun gubernurnya tidak akan mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat. Pasalnya, diperlukan pembuatan insfratruktur yang pengerjaannya memakan waktu cukup lama, yakni lebih dari empat tahun. "Kita harus melihatnya secara fair, gak mungkin mengharapkan Jokowi dalam waktu singkat bisa atasi itu, itu tidak mungkin. Kalau bicara banjir, solusinya jangka panjang," ungkap Dody. 

 

Namun imbuhnya, dengan modal sosial yang dimiliki Jokowi tadi, diharapkan warga Jakarta tidak mempersulit pembebasan lahan yang kerap menjadi masalah. Selain itu, Jokowi juga berjanji akan membuat rumah susun unntuk memindahkan warga yang direlokasi tersebut.  "Dia punya social capital yang bagus dan ini tidak dipunyai gubernur DKI sebelumnya. Kita berharap dengan modal itu bisa membenahi pemukiman-pemukiman yang selama ini bisa membuat sungai itu menjadi menyempit, sehingga banjir meluap," pungkasnya.(IS)

 

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?