Warga Pulau Bangka: Pemerintah, Jangan Tipu Kami!

Pinehas Lombonaung menunjukkan salinan putusan pengadilan (GATRAnews/Ady Putong)

Manado, Gatranews — Aktivitas mobilisasi alat berat dan material yang dilakukan PT Mikgro Metal Perdana atau MMP di Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara pekan lalu kembali memanaskan emosi warga setempat, yang gencar menolak pengoperasian perusahan tambang bijih besi itu. 

“Mereka (manajemen MMP) menurunkan 4 unit ekskavator dan material pasir di Pulau Bangka pada Kamis 24 Maret pekan lalu, padahal sudah ada keputusan pengadilan yang mencabut, kami minta pemerintah daerah jangan diam,” sebut Jhon Haerani dan Pinehas Lombonaung, warga Desa Lihunu dan Kahuku di Pulau Bangka, Selasa (29/3), pada sejumlah wartawan di Manado.

Edward Gaghamu, warga Pulau Bangka lainnya, meminta pemerintah provinsi Sulut yang kini dipimpin Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou untuk merealisasi janji penolakan pertambangan. “Kalau pemerintah yang dulu sudah menipu kami, awalnya bilang tolak malah belakangan menyetujui MMP, kami berharap pak Olly dan Steven memihak masyarakat Pulau Bangka seperti pernyataan mereka di media, semoga kali ini pemerintah tidak menipu kami lagi,” ujar Edward.

Tak hanya alam Pulau Bangka yang berubah bentang, kondisi sosial warga pun jadi carut-marut saat MMP hadir. Memang banyak yang menolak karena menilai aktivitas tambang bijih besi hanya akan merusak alam. Tapi tak sedikit juga yang menerima dengan tangan terbuka, karena teriming uang dari penjualan tanah mereka ke perusahan asal Cina itu.

“Akhirnya sesama saudara jadi musuh karena ada yang tolak tapi ada juga menerima, padahal kompensasi pembayaran lahan dari MMP kebanyakan tidak terbayar seratus persen,” sebut Edward.

Masalah Pulau Bangka telah menjadi isu nasional seiring perjuangan mayoritas warganya yang menolak kehadiran PT MMP selang 5 tahun terakhir. Dalam keputusan PTUN dan Mahkamah Agung, masyarakat Bangka akhirnya menang karena pengadilan meminta Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara membatalkan izin operasional yang diberi ke perusahan tersebut.

Arus penolakan juga ikut dilakukan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, mengingat keberadaan Pulau Bangka dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Tapi yang kami belum lihat adalah sikap nyata pemerintah daerah terhadap PT MMP, sekalipun perusahan sudah berhenti menambang sejak Desember 2015 tapi mobilisasi alat berat yang mereka lakukan seperti menandakan akan ada lagi penambangan,” jelas Pinehas Lombonaung.

“Kami juga berharap pemerintah ada ketegasan, menyetop pertambangan akan kembali menggairahkan potensi wisata di Pulau Bangka, sayang sekali saat ini sudah banyak terumbu karang yang mati akibat sedimentasi dalam aktivitas yang dilakukan MMP,” timpal Angelique Batuna, pengelola salah satu resor di Pulau Bangka yang ikut hadir bersama warga.


Reporter: LFP

Editor: Nur Hidayat


Klik www.gatra.com/telkomsel untuk daftar online kartuHalo Telkomsel tanpa harus datang ke kantor GraPARI

Share this article