DPD Sebut Pemberitaan Soal Tenaga Kerja China Mengada-ngada

Pekerja (ANTARA/Hafidz Mubarak/HR02)

Jakarta, GATRAnews- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan Kunjungan klarifikasi ke Konawe, Sulawesi Utara (Sultra) pada hari Rabu (27/7) lalu untuk merespon isu masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China.

 
Kunjungan klarifikasi itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad bersama Wakil Ketua Komite III Fahira Idris dan para anggota DPD Dapil Sultra yaitu Muliati Saiman, Abdul Jabar Toba dan Yusran Silondae.
 
Sebelumya, rombongan anggota DPD RI disambut langsung Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara H. Sale Lasata bersama jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra. Selepas itu menuju lokasi mega industri konawe untuk melihat secara langsung kondisi serta aktivitas pembagunan smelter untuk memastikan apa benar mobilisasi tenaga kerja asing (TKA) asal China berjumlah 700 orang seperti yang selama ini beredar di media.
 
Setelah mengunjungi pabrik tersebut Farouk Muhammad memaparkan, berita di media massa dan media sosial tentang membanjirnya Tenaga Kerja China (TKC) ke Konawe ternyata terlalu di lebih-lebihkan.
 
"Saya dan delegasi DPD RI yang didampingi Wagub serta pejabat SKPD terkait dari Provinsi /Kabupaten Konawe meninjau langsung, TKC yang terdaftar baik di perusahaan dan pihak Imigrasi telah diverifikasi oleh Dinas tenaga kerja (Dinnaker) tercatat sebanyak 319 orang. Sementara jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 280 orang,” jelas Farouk di sela-sela acara Seminar Narkoba yang diselenggarakan Sespim Polri, Jumat (29/7).
 
Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menjelaskan, kecurigaan bahwa ada 700 orang TKC dan terus masuk sekitar 70 orang tiap hari tampaknya terlalu mengada-ada. Walau demikian, Farouk tetap meminta Pemda dan aparat keamanan untuk menyelidiki dengan seksama terkait masuknya TKA ilegal.
 
Farouk memaparkan, permasalahan yang ditemukan bahwa memang masing-masing TKC belum memegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan izin kerja karena masih dalam proses penyelesaian oleh instansi terkait.
 
Sementara untuk efisiensi proyek pembangunan konstruksi harus segera berjalan. Dirinya melihat, keberadaan TKC bersifat sementara hanya untuk pekerjaan konstruksi secara bertahap.
 
"Jadi mereka bekerja antara 4 bulan maksimal hingga 1 tahun bergantian. Sifat pekerjaan mereka membangun konstruksi secara knock down,” jelas Farouk
 
Awal 2017 diharapkan pabrik smelter tahap I akan selesai dengan 15 tungku yang mampu menyedot 3.000 TKI dan sekitar 600 TKC. Tahap II dan III juga butuh tenaga kerja sebesar itu pula. Gaji karyawan mulai dari 1,8 Juta (Setara UMR) hingga 12 juta. Total investasi bernilai USD 5 milyar,  sepenuhnya merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) oleh PT Virtue Dragon Nickel Industry.


Reporter; Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Share this article