GATRANEWS

Switch to desktop

Sidang DKPP Panas, Jimly Bentak Pengadu

Jakarta, GATRAnews - Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan agenda pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik Anggota KPU Kota Palembang berlangsung panas. Muhammad Aminudin, Calon Wali Kota Palembang selaku pengadu membuat kegaduhan dengan melakukan walk-out saat sidang berlangsung.

 

"Masuk angin, masuk angin. Buat apalagi di sini ayo keluar," ajak Aminudin kepada pendukungnya pasca pembaca putusan, Kamis (4/4) sore di ruang sidang DKPP, Sarinah, Jakarta Pusat. Ulah walk-out Aminudin dari persidangan mengundatng reaksi keras Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie. Dengan nada tinggi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menginstruksikan Aminudin untuk kembali ke tempat duduk dan tertib mengikuti sidang. "Saudara duduk, saya perintahkan duduk. Ini lembaga negara, saudara hormati dan pahami itu, silahkan duduk," bentak Jimly.

 

Suasana sidang sedikit ricuh ketika Jimly membentak dan menyuruh Aminudin tertib menjalani sidang. Tapi sekitar 15  pendukung calon Wali Kota Palembang dari jalur independen yang berseragam loreng ormas kepemudaan ini, ikut berdiri hendak keluar dari ruang sidang. "Keamanan, keamanan suruh mereka duduk. Petugas keamanan panggil polisi di bawah, mereka harus taati persidangan," kata Jimly lagi.

 

Maklum saja, mereka berang ketika DKPP menolak semua gugatan pelanggaran kode etik komisioner KPU Kota Palembang yang diadukan oleh Muhammad Aminudin dan Majnar Bai. DKPP juga menginstruksikan KPU dan Bawaslu Pusat untuk merehabilitasi ketua dan anggota KPU kota 'empek-empek' tersebut. 

 

Sengketa ini berawal ketika pendaftaran Aminudin - Majnar yang maju dalam Piwako Palembang ditolak oleh KPU. Alasannya, pendaftaran yang dilakukan pada hari terakhir itu sudah ditutup sejak pukul 16.45 WIB. Aminudin menduga keputusan DKPP tersebut tidak netral, ia menuding ada pihak-pihak yang bermain di balik penolakan pengaduannya.

 

Walhasil, DKPP dianggapnya 'masuk angin' dan berlaku tidak adil pada dirinya dalam Pilwako Palembang. "Sidang terakhir kasus ini 7 Maret 2013, namun putusan dibacakan sekarang, 4 April 2013. Dalam aturan main DKPP, dari sidang terakhir harus diputuskan dalam waktu tiga hari. Saya sudah menduga ini bakalan masuk angin," ungkap Aminudin. 

 

Atas putusan tersebut, Aminudin berencana melanjutkan kasusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT TUN). Bukan lagi KPU Kota Palembang yang jadi sasaran tembaknya, tetapi DKPP. "Bukan KPU yang saja PT TUN-kan, tapi DKPP," pungkasnya. (*/Zak)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version