GATRANEWS

Switch to desktop

Konflik Interen Parpol Jerat Penyelenggara Pemilu

Jakarta, GATRAnews - Sejak berdiri Juni 2012, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memecat 55 orang penyelenggara pemilu, 28 nama diberikan peringatan ringan/keras dan 55 lainnya direhabilitasi. Kian hari makin banyak penyelenggara pemilu yang disidang lembaga pimpinan Jimly Asshiddiqie, kenapa bisa demikian? Berikut wawancara GATRAnews dengan Anggota DKPP, Valina Singka Subekti, Kamis (25/4)

 

Sejak didirikan Juni 2012, DKPP makin sering menyidangkan komisoner penyelenggara pemilu. Kenapa? bagaimana kualitas mereka? 

Memang perlu dilihat kembali mengenai sistem seleksi anggota KPU Provinsi, kabupaten/kota, kriteria untuk menetapkan siapa yang layak menjadi penyelenggara pelimilhan umum (pemilu). Sebab nantinya mereka akan bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum yang tidak hanya sekedar pemilihan umum, tetapi harus yang mengacu pada prinsip-prinsip demokratis, dan itu tidak gampang mudah.

 

Menurut pandangan anda, kriteria seperti apa yang seharusnya menjadi penyelenggra pemilu? 

Jelas diperlukan orang-orang yang punya kepribadian, integritas dan jujur, tapi sekaligus punya kemampuan untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik.

 

Sekarang sudah banyak penyelenggara pemilu yang diberikan putusan oleh DKPP. Bagaimana kondisi ini bisa terjadi?

Saya kira mulai dari kurangnya pemahaman mengenai peraturan dari penyelenggara pemilu dan bimbingan dari KPU setingkat diatasnya juga sangat minim. Padahal mereka (penyelenggara pemilu) ini perlu terus dibimbing. Harusnya ada semacam bimtek (bimbingan teknis), tapi harus secara terus-menerus tidak bisa dilepas. Kalau kabupaten/kota maka provinsi yang bertanggung jawab membina mereka secara terus menerus, didampingi dan difasilitasi. Termasuk provinsi yang harus terus dibimbing oleh pusat. kalau itu dilaksanakan dengan baik saya kira itu bisa meminimalisir  pengaduan di DKPP.

 

Dari ratusan kasus yang masuk, jenis pengaduan seperti apa yang paling banyak disidangkan DKPP?\

Keberpihakan penyelenggara pemilu, dan umumnya aduan-aduan yang masuk ini melalui kompertisi Pemilukada di daerah. Terutama pada tahapan pencalonan dan syarat dukungan yang sering DKPP sidangkan.

 

Kenapa kondisi itu terjadi? 

Ini diperumit oleh kondisi kepartaian kita yang belum terkonsolidasi. Jadi konflik-konflik kepartaian yang berujung pada dualisme kepengurusan membuat rumit KPU di daerah terutama kabupaten/kota untuk melaksanakan apa yang sudah diatur dalam peraturan KPU yang berkenan dengan syarat calon itu. Kalau konflik partai itu sangat rumit, partai yang tidak punya kursi dan partai kecil yang bergabung menjadi satu juga itu mempengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. (*/Zak)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version