GATRANEWS

Switch to desktop

Forum DPRD se-Indonesia Tuntut KPU Hapus Pasal 19

Jakarta, GATRAnews - Forum DPRD se-Indonesia menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus Pasal 19 huruf (i) poin 2 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Desakan tersebut disampaikan puluhan Anggota Forum DPRD se-Indonesia pada aksi unjuk rasa di KPU, Jakarta Pusat, Jumat, (19/4).

KPU harus mencabut pasal tersebut karena, menurut mereka, bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012.

Salah seorang perwakilan anggota DPRD dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Ginidie mengatakan, KPU tidak memiliki wewenang untuk meminta anggota DPRD agar mundur dari jabatannya jika ingin kembali maju dalam pemilu legistalif.

"Sepengetahuan kami, KPU tugasnya hanya menyelenggarakan pemilu tepat jadwal," tegas Grinidie saat berorasi di depan Kantor KPU.

Pasal tersebut mewajibkan setiap anggota DPRD yang ingin kembali berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2014, harus mundur dari jabatannya saat ini. Wewenang Peraturan KPU dinilai telah memasuki ranah peraturan partai politik. Di samping itu, mereka tidak ingin mundur dari jabatannya saat ini, karena sesuai dengan surat ketetapan mereka menjabat selama lima tahun.

"KPU tidak memiliki hak untuk mengatur persoalan PAW (pengganti antar waktu) yang seharusnya menjadi ranah parpol," tegasnya.

Pasal 19 huruf i poin 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif menyatakan, "Anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB-5)." 

Sementara itu, Koordinator Tim Advokasi Forum DPRD se-Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Peraturan KPU tersebut telah melanggar ketentuan UU Pemilu. Untuk itu, dirinya akan mengajukan keberatan itu kepada KPU.

"Saya menyampaikan surat kepada KPU atas suara ribuan orang yang sudah memberikan kuasa ke saya. Saya sih mudah-mudahan KPU mau mendengar dan menyadari kekeliruannya. Tapi kan biasanya KPU ngotot. Kalau tidak ngotot bukan KPU," ujar Yusril.

Menurut Yusril, KPU tak berwenang membuat peraturan sendiri, "Tugas KPU kan menyelanggaran Pemilu, bukan mengurus anggota DPR. Kalau sudah terpilih ke anggota dpr kan itu bukan urusan KPU lagi," cetusnya.

"Jadi, karena KPU bikin peraturan seperti itu, kenapa KPU membuat peraturan sendiri. Kecuali, UU-nya itu memberikan pendelegasian kepada KPU untuk membuat peraturan, misalnya ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan KPU. Tak ada perintah seperti itu. KPU kan bukan lembaga legislatif," pungkasnya. (IS)

 

 

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version