GATRANEWS

Switch to desktop

Persetujuan Parpol Bisa Gugurkan Caleg

Jakarta, GATRAnews - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai, persyaratan kader satu partai politik harus mendapat persetujuan dari partainya jika akan mendaftar di partai lain, berpeluang menggugurkan kader tersebut menjadi calon anggota legislatif (caleg).

"Jadi DP 5 itu ditandatangani Parpol asal. Ini saya kira menjadi kesulitan juga, karena secara logika, kalau ada kader Parpol daftar di tempat lain, secara lembaga pasti ada habatan. Bahkan, kemungkinan mereka batal jadi caleg karena gugur tidak memenuhi syarat dokumentasi," kata Wakil Sekjen Partai Gerindra, Haris Bobihoe, dalam diskusi di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (22/3).

Menurutnya, ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf I itu, yang menyatakan, "...DPRD Provinsi, kabupaten dan kota harus mempunyai surat persetujuan dari Parpol asal" merupakan kans yang rentan menggugurkan seseorang menjadi caleg.

Masalah lainnya, yakni soal pengunduran diri seorang caleg yang telah diajukan partai dalam Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS). Kemudian, jika caleg meninggal dunia. Menurutnya, permasalahan dokumen yang harus ditandatangani Parpol asal dan caleg meninggal dunia, sesuai kesepakatan bisa digantikan oleh caleg separtainya.

"Kalau satu sama dua (syarat dokumen dan meninggal dunia, Red.), bisa digantikan dengan calon lain, tapi saat pengunduran diri, maka tidak boleh digantikan dengan caleg yang lain," nilainya.

Masalahnya, imbuh dia, bagaimana jika yang mengundurkan diri itu perepuan. Sesuai keterangan KPU, bahwa ini boleh digantikan oleh caleg lain separtainya. Namun, ini tidak diatur dalam peraturan, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

"Masalahnya, saya mencari-cari di mana peraturan yang mengatur itu, di sini secara umum, apabila mengundurkan diri, maka yang menggantikan yang di bawahnya," ungkapnya.

Agar tidak mengambang, imbuh dia, Gerindra berpendapat, hal ini harus diatur dalam regulasi demi memberikan kepastian hukum bagi partai politik.

"Yang ingin kami sampaikan, harus jelas regulasnya, agar ayat ditabahkan. Kalau perempuan boleh digantikan, otomatis nomor urut bawah naik ke atas," paparnya.

Kendala selanjutnya, tentang sanksi tidak terpenuhinya persentase perempuan jelang pemilhan. Sanksinya adalah, partai tersebut tidak boleh ikut Pemilu pada daerah yang bersangkutan, namun regulasi ini pun tidak tidak ada aturan sanksi.

"Ini pun tidak ada aturan dalam KPU terhadap 30 persen perempuan. Jadi, harus jelas sanksinya juga, apa sanksi jika tidak memenuhi syarat 30 persen perempuan," paparnya.

Persoalan lainnya yakni, bagaimana sanksinya apabila satu orang mendaftar pada 2 parpol atau lebih. Bagaimana sanksinya terahadap orang tersebut. Pada watu itu, jika ada, maka harus digugurkan oleh KPU. Tetapi ini jg blm ada dalam aturan nomor 7. Kemudian apakah bisa digantikan oleh nomor yang bawahnya naik ke atas. Ini belum jelas juga," tandasnya.

Sedangkan saat disinggung dengan pencalegan Gerindra, Haris menerangkan, ada 2.744 orang kandidat yang telah mendaftar dan telah diwawancarai demi menghasilkan caleg yang berkualitas.

"Soal pencalegan, sekarang memang kami sudah selesai tahap interview untuk caleg DPR RI,  Selurh peserta diinterview, yang daftr 2.744 yang akan dipilih menjadi 500 orang caleg. "Kami interview selama 10 hari dan seluruh pendaftar kami interview satu persatu," pungkasnya. (IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version