GATRANEWS

Undang-undang Penyiaran Dianggap Masih Lemah

 

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah kalangan aktivis penyiaran menilai regulasi penyiaran baik Undang-undang Nomor 32 tentang Penyiaran, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan atau peraturan yang lain belum cukup memberikan perlindungan terhadap publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan mendasar, agar dunia penyiaran di Indonesia lebih sehat.

 

Hal itu terungkap dalam Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan di kantor Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), Kamis (25/4) di Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut antara lain mantanKetua Panitia Khusus UU Penyiaran Paulus Widiyanto, aktivis penyiaran Budhi Hermanto, Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) Sinam Sutarno, Komisioner KPI Pusat Idhi, dan Hamzah Zahal perawakilan Nahdatul Ulama.

 

"Amanat UU Penyiaran adalah keberagaman isi dan keberagaman kepemilikan. Ini yang tidak tercermin oleh industri media kita," ungkap Sinam. Ditambahkan Sinam, regulasi penyiaran kedepan harus memastikan adanya keadilan regulasi yang berpihak pada kepentingan publik.

 

Sementara itu, aktivis penyiaran Budhi Hermanto, memberikan kritikan keras terkait ketidakadilan regulasi penyiaran. Ketidakadilan ini terlebih dirasakan oleh komunitas-komunitas radio di Indonesia. Dalam alokasi frekuensi misalnya, radio komunitas hanya dapat 3 kanal. Lebih tidak adil lagi dirasakan televisi berbasis komunitas yang tidak mendapatkan alokasi freekuensi bagi media non-profit itu. "Media komunitas lahir karena UU, tapi sayangnya lembaga penyiaran komunitas diperlakukan bak anak tiri," ujarnya.

 

Ketidakadilan juga dirasakan lembaga negara, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Meskipun sebagai lembaga regulasi, namun tidak memiliki legitimasi yang cukup kuat. Hal tersebut dikarenakan adanya 'pembonsaian' dari segi kewenangan akibat peraturan-peraturan yang ada saat ini. Komisioner KPI, Idhi sepakat dan berterima kasih atas banyak dorongan untuk penguatan KPI. "Saya sependapat dengan banyak pihak yang dorong penguatan bagi KPI." ujarnya.

 

Mantan Ketua Pansus UU Penyiaran, Paulus Widiyanto menegaskan bahwa sistem penyiaran nasional lebih dari soal keberagaman kepemilikan dan isi siaran. Lebih penting adalah adanya sistem kepenyiaran yang memberikan hak warga negara di depan dalam pengelolaan penyiaran. "Karena media adalah domain publik, bukan negara" tegasnya. (*/Zak) 

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?