GATRANEWS

Jokowi Resmikan Megaproyek Pertamina Terintegrasi
Sunday, 02 August 2015

Luwuk, GATRAnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai,...
Jokowi Resmikan Megaproyek Pertamina Terintegrasi (2)
Sunday, 02 August 2015

Luwuk, GATRAnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai,...
MPR: Lembaga Pengkajian Ikuti Dinamika Kenegaraan
Friday, 31 July 2015

Jakarta, GATRAnew s- Makin dekatnya gelaran Pilkada serentak, membuat suhu politik nasional...
Tinggal di Rusun Bisa Timbulkan Banyak Masalah Sosial‏
Thursday, 30 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Tidak bisa dipungkiri hadirnya rumah susun (Rusun) diperkotaan sebagai salah...
WIKA Ingin PMN Rp 7,2 Trilyun pada 2016
Thursday, 30 July 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menginginkan suntikan dana dari pemerintah melalui...
Pertagas Berhasil Lampaui Target Laba Selama Semester I
Thursday, 30 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Rapor biru kembali ditorehkan PT Pertamina Gas (Pertagas) sepanjang semester I...
Akhir 2015, Seluruh Warga DKI Memiliki e-KTP
Thursday, 30 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menargetkan warga Ibu Kota...
Usai Diperiksa Bareskrim, Ahok Diserbu Warga di Balai Kota
Wednesday, 29 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Usai Bareskrim Polri memeriksa kurang lebih enam jam, Basuki Tjahaja Purnama...
Pemerintah Tak Akan Turunkan Harga BBM Sebagai Kompensasi Kerugian Pertamina
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan PT Pertamina...
Pengemudi Go-Jek Belum Perlu Perlindungan Khusus DKI
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Basuki Tjahaja Purnama menilai pengemudi Go-Jek belum memerlukan perlindungan...
Kadin: Momentum Penaikan Bea Masuk Impor Tidak Tepat
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendesak pemerintah memastikan kesiapan...
Menghadang Penertiban, Else Lolos Dari Sanksi Fraksi
Sunday, 26 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Elizabeth CH Mailoa (Else) tidak akan mendapat sanksi dari Fraksi PDI...
Diplomasi Mi Belitung Ahok Bukan Jaminan Pembahasan APBD Lancar
Sunday, 26 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Fraksi Gerindra DPRD DKI menyambut baik 'diplomasi Mi Belitung' yang diakukan...
Paloh Persilakan Presiden Ganti Menteri Nasdem
Sunday, 26 July 2015

Surabaya, GATRAnews - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh...
Prasetio Bantah PDI Perjuangan Bekengi Penempatan Lahan
Sunday, 26 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membantah membekingi penempatan...
Tekan Angka Kekerasan Anak, Anggaran KPPPA Masih Minim
Sunday, 26 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Keberpihakan negara terhadap perlindungan anak khususnya dalam bidang...
Fahira Idris: Jokowi Harus 'Turun Tangan' Atasi Masalah Kekerasan Anak
Sunday, 26 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Meski sudah mempunyai Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak sejak 2002 lalu,...
Ahok Hidangkan Mi Belitung Tanpa Tahu Berformalin
Saturday, 25 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Memuluskan pembahasan APBD 2016, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)...
Gerindra Bakal Ditinggal Kader Jika Usung Ahok
Saturday, 25 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah politisi Partai Gerindra menolak rencana mengusung Basuki Tjahaja...
Pertalite Meluncur, Bagaimana Nasib Premium?
Friday, 24 July 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina Persero baru saja meluncurkan varian baru bahan bakar minyak...

Priyono: Semua Masalah BP Migas Warisan Pertamina

Jakarta, GATRAnews - Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Gas dan Minyak Bumi (BP Migas), R Priyono menilai, jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas atas alasan banyak kedaulatan asing di badan ini, hal itu merupakan warisan PT Pertamina. "Alasan banyak kedaulatan asing, ini bukan BP Migas yang undang, karena yang datangkan asing adalah Pertamina," kata R Priyono usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, (13/11). 

 

Selain itu, turunnya produksi minyak dan gas juga merupakan warisan Pertamina yang sudah terjadi sejak tahun 1996. "Kalau produksi turun, itu warisan Pertamina juga. Itu sudah tahun 1996. Jadi berat sekali. Yang dipermasalahkan Kurtubi, itu warisan Pertamina semua," tandasnya. Sedangkan saat dipersoalkan apakah BP Migas dibubarkan karena badan ini dituding sebagai makelar proyek, R Priyono mengaku tidak mengetahui hal tersebut. "Kalau pengawas dibilang makelar, saya enggak ngerti, pengurus kok dibilang makelar," katanya.

 

Namun saat ditanya pembubaran ini salah atau tidak, Priyono mengaku lagi-lagi tidak mengetahuinya karena dirinya bukan ahli hukum dan hanya sebagai praktisi. "Saya bukan praktisi hukum," jawabnya singkat. Menurutnya, dengan dibubarkannya BP Migas, maka tidak ada lagi pengatur dalam minyak dan gas di Indonesia. Pasalnya, organisasi pengatur, pengatur, pemain, dan wasit sudah masuk lapangan semua.

 

"Tidak ada lagi check and balance, FIFA sudah masuk ke lapangan. Artinya, pengawasan itu sudah ada yang salah. Kesalahan itu, dulu FIFA, wasit, pemain jadi satu, kemudian dengan reformasi dipisah. FIFA-nya pemerintah. Sekarang tidak ada wasit lagi. Dibubarkannya BP Migas menjadi terganggu, karena tidak beroperasi lagi," pungkasnya. 

 

Seperti diketahui, Selasa kemarin MK memutuskan  BP Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum, sementara ini kewenangan BP Migas dijalankan oleh pemerintah cq Menteri ESDM atau BUMN. 

 

Perkara judicial review ini diajukan oleh PP Muhammadiyah, beberapa lembaga keagamaan, dan beberapa aktifis atau ahli, seperti Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Adhie Massardi, M Hatta Taliwang dengan kuasa hukum Syaiful Bakhri, Umar Husin, dan saksi ahli Rizal Ramli, Kurtubi, dan lainnya.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?