GATRANEWS

Morimo Property Jepang Kelola Apartemen M Gold Bekasi
Friday, 30 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Sebentar lagi Apartemen M Gold akan beroperasi. PT Metropolitan Land (Metland)...
Eggi Sudjana: BW Seperti Tidak Mengerti Hukum‏
Friday, 30 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Kuasa hukum Komjen Pol. Budi Gunawan, Eggi Sudjana melontarkan sindiran pedas...
Target Penerimaan Pajak Jadi Rp 1,4 Trilyun Selama 2015‏
Friday, 30 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati untuk meningkatkan target...
Kompolnas: Jokowi Tak Minta Siapkan Nama Calon Kapolri Baru
Friday, 30 January 2015

Jakarta, GATRAAnews - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Kamis (29/1) sore, menemui Presiden...
DPR Bisa Mintai Keterangan Menhub Soal Cilamaya
Friday, 30 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi V DPR RI Eldie Suwandie mengatakan, komisinya bisa memanggil...
Jokowi dan Prabowo akan Bertemu di Istana Bogor Bahas Politik
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dengan...
Pemerintah Harus ''Tancap Gas'' Wujudkan Program 1 Juta Rumah
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menurunkan suku bunga Fasilitas...
Ahok Khawatir Jakarta Jadi Pasar Gelap Miras
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menemui Menteri...
Ini Dua Opsi Pemerintah, Tanggapi Usulan Kenaikan Harga LPG 3 Kg
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina (Persero) mengusulkan kepada pemerintah melalui Kementerian...
BKPM: Kisruh KPK-Polri Tak Ganggu Investasi
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani memastikan...
Fraksi Golkar Minta Penyelenggaraan Pilkada Dihentikan
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah untuk menghentikan tahapan...
DPR: Tak Ada Pejabat Negara yang Kebal Hukum
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Pimpinan DPR bereaksi keras atas usulan diberikannya hak imunitas atau...
Terlalu Dini Kecewa Terhadap Jokowi
Saturday, 24 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengacara senior Tudung Mulya Lubis mengatakan, terlalu dini untuk kecewa...
Proyek RDMP Pertamina Naikkan Daya Saing Kilang Nasional
Saturday, 24 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Lima kilang PT Pertamina (Persero) diyakini akan memiliki daya saing tinggi di...
Susi: Kebijakan Strategis Majukan Industri Perikanan Indonesia
Friday, 23 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan ingin memajukan...
Pertamina Memperkirakan Kuota BBM Bersubsidi 17,85 Juta KL
Tuesday, 20 January 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina (Persero) memperkirakan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi...
Perppu Pilkada Disahkan, Ruhut: Semua Sudah Kembali ke Jalan Yang Benar
Tuesday, 20 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Perppu‎ Pilkada disahkan menjadi Undang-Undang meskipun DPR akan segera...
Menko Sofyan: KUR Bukan Instrumen Pengentasan Kemiskinan
Tuesday, 20 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan, program...
Pemerintah Putuskan Blok Mahakam, Februari Mendatang
Monday, 19 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pemerintah...
Kisruh Kapolri, Komisi III Bakal Panggil Jokowi
Monday, 19 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Komisi III DP RI Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa pihaknya sudah...

Priyono: Semua Masalah BP Migas Warisan Pertamina

Jakarta, GATRAnews - Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Gas dan Minyak Bumi (BP Migas), R Priyono menilai, jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas atas alasan banyak kedaulatan asing di badan ini, hal itu merupakan warisan PT Pertamina. "Alasan banyak kedaulatan asing, ini bukan BP Migas yang undang, karena yang datangkan asing adalah Pertamina," kata R Priyono usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, (13/11). 

 

Selain itu, turunnya produksi minyak dan gas juga merupakan warisan Pertamina yang sudah terjadi sejak tahun 1996. "Kalau produksi turun, itu warisan Pertamina juga. Itu sudah tahun 1996. Jadi berat sekali. Yang dipermasalahkan Kurtubi, itu warisan Pertamina semua," tandasnya. Sedangkan saat dipersoalkan apakah BP Migas dibubarkan karena badan ini dituding sebagai makelar proyek, R Priyono mengaku tidak mengetahui hal tersebut. "Kalau pengawas dibilang makelar, saya enggak ngerti, pengurus kok dibilang makelar," katanya.

 

Namun saat ditanya pembubaran ini salah atau tidak, Priyono mengaku lagi-lagi tidak mengetahuinya karena dirinya bukan ahli hukum dan hanya sebagai praktisi. "Saya bukan praktisi hukum," jawabnya singkat. Menurutnya, dengan dibubarkannya BP Migas, maka tidak ada lagi pengatur dalam minyak dan gas di Indonesia. Pasalnya, organisasi pengatur, pengatur, pemain, dan wasit sudah masuk lapangan semua.

 

"Tidak ada lagi check and balance, FIFA sudah masuk ke lapangan. Artinya, pengawasan itu sudah ada yang salah. Kesalahan itu, dulu FIFA, wasit, pemain jadi satu, kemudian dengan reformasi dipisah. FIFA-nya pemerintah. Sekarang tidak ada wasit lagi. Dibubarkannya BP Migas menjadi terganggu, karena tidak beroperasi lagi," pungkasnya. 

 

Seperti diketahui, Selasa kemarin MK memutuskan  BP Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum, sementara ini kewenangan BP Migas dijalankan oleh pemerintah cq Menteri ESDM atau BUMN. 

 

Perkara judicial review ini diajukan oleh PP Muhammadiyah, beberapa lembaga keagamaan, dan beberapa aktifis atau ahli, seperti Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Adhie Massardi, M Hatta Taliwang dengan kuasa hukum Syaiful Bakhri, Umar Husin, dan saksi ahli Rizal Ramli, Kurtubi, dan lainnya.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?