GATRANEWS

Golkar Incar Kursi Ketua Komisi II, III, dan XI
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Sidang paripurna DPR yang membahas penetapan anggota fraksi dan Alat...
ICW Minta Jokowi Tunda Pengumuman Nama Menteri
Tuesday, 21 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo menunda...
Demokrat: SBY Diserang Kelompok Politis‏ Soal UU Pilkada
Thursday, 16 October 2014

Jakarta, GATRAnews- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat menjadi objek yang...
Sekretaris Demokrat: Jokowi Harus ''Dikawal''
Saturday, 11 October 2014

Jakarta, GATAnews - Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy menegaskan bahwa tidak benar jika...
Peran Teknologi Penting untuk Perkembangan Olahraga Indonesia
Friday, 10 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Menpora Roy Suryo menekankan pentingnya peran teknologi untuk pengembangan...
Evaluasi Hasil Asian Games XVII
Friday, 10 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Hari  Rabu (8/10) pagi, Menpora Roy Suryo didampingi Sesmenpora Alfitra...
Jokowi Dinilai Langgar Janji Bagi-bagi Kursi Menteri
Thursday, 09 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat...
PPP Dukung Paket Pimpinan MPR Koalisi Indonesia Hebat
Wednesday, 08 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Setelah melalui rapat konsultasi panjang dan lobi-lobi, akhirnya Koalisi...
PKS Tak Masalah dengan Sikap PPP dukung KIH
Tuesday, 07 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Abu Bakar Alhabsyi, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak...
Prabowo Legowo Tak Ada Kadernya Masuk Kandidat Ketua MPR‏
Tuesday, 07 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Koalisi Merah Putih (KMP) telah menyiapkan paket nama yang akan memperebutkan...
Kemenpora akan Lakukan Evaluasi Hasil Asian Games 2014
Monday, 06 October 2014

Incheon, GATRAnews – Jelang penutupan Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan (4/10) besok,...
Jadi Ketua DPR, Setya Novanto: DPR Harus Lebih Peka Terhadap Masalah Rakyat‏
Thursday, 02 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Setya Novanto terpilih menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam...
Jokowi Disarankan Pilih Menteri yang Bisa Mereformasi Pertamina dan ESDM
Monday, 29 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Momentum naiknya Joko Widodo- Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden...
Hindari Konflik, Jokowi-JK Harus Rangkul Kubu Prabowo‏
Friday, 26 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Sudah sebulan Pilpres berakhir dengan kepastian Jokowi-JK sebagai pemenang...
Berjalan Alot, Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Diskors‏
Thursday, 25 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Rapat paripurna DPR RI terkait pengesahan RUU Pilkada berjalan alot dan...
Ditutup, Pembekalan PSP3 Angkatan 24
Tuesday, 23 September 2014

Jakarta, GATRAnews – Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Sakhyan Asmara  hari Senin (22/9) secara...
Pengamat : Jokowi Blunder Jika Pilih Darwin Silalahi
Monday, 15 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengamat Kebijakan Publik dan Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ),...
PRD: Bongkar Sistem Ekonomi Liberal di Indonesia!
Monday, 15 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa...
Pamitan Dengan Staf Istana, SBY Minta Maaf
Friday, 12 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono...
Ayo Mengenal Tarif Premi Asuransi Kendaraan Bermotor
Thursday, 11 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Sebelumnya kita sudah membahas perlindungan kendaraan bermotor dengan Otoritas...

Priyono: Semua Masalah BP Migas Warisan Pertamina

Jakarta, GATRAnews - Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Gas dan Minyak Bumi (BP Migas), R Priyono menilai, jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas atas alasan banyak kedaulatan asing di badan ini, hal itu merupakan warisan PT Pertamina. "Alasan banyak kedaulatan asing, ini bukan BP Migas yang undang, karena yang datangkan asing adalah Pertamina," kata R Priyono usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, (13/11). 

 

Selain itu, turunnya produksi minyak dan gas juga merupakan warisan Pertamina yang sudah terjadi sejak tahun 1996. "Kalau produksi turun, itu warisan Pertamina juga. Itu sudah tahun 1996. Jadi berat sekali. Yang dipermasalahkan Kurtubi, itu warisan Pertamina semua," tandasnya. Sedangkan saat dipersoalkan apakah BP Migas dibubarkan karena badan ini dituding sebagai makelar proyek, R Priyono mengaku tidak mengetahui hal tersebut. "Kalau pengawas dibilang makelar, saya enggak ngerti, pengurus kok dibilang makelar," katanya.

 

Namun saat ditanya pembubaran ini salah atau tidak, Priyono mengaku lagi-lagi tidak mengetahuinya karena dirinya bukan ahli hukum dan hanya sebagai praktisi. "Saya bukan praktisi hukum," jawabnya singkat. Menurutnya, dengan dibubarkannya BP Migas, maka tidak ada lagi pengatur dalam minyak dan gas di Indonesia. Pasalnya, organisasi pengatur, pengatur, pemain, dan wasit sudah masuk lapangan semua.

 

"Tidak ada lagi check and balance, FIFA sudah masuk ke lapangan. Artinya, pengawasan itu sudah ada yang salah. Kesalahan itu, dulu FIFA, wasit, pemain jadi satu, kemudian dengan reformasi dipisah. FIFA-nya pemerintah. Sekarang tidak ada wasit lagi. Dibubarkannya BP Migas menjadi terganggu, karena tidak beroperasi lagi," pungkasnya. 

 

Seperti diketahui, Selasa kemarin MK memutuskan  BP Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum, sementara ini kewenangan BP Migas dijalankan oleh pemerintah cq Menteri ESDM atau BUMN. 

 

Perkara judicial review ini diajukan oleh PP Muhammadiyah, beberapa lembaga keagamaan, dan beberapa aktifis atau ahli, seperti Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Adhie Massardi, M Hatta Taliwang dengan kuasa hukum Syaiful Bakhri, Umar Husin, dan saksi ahli Rizal Ramli, Kurtubi, dan lainnya.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?