GATRANEWS

ESDM: Pertamina Bisa Kelola Blok Mahakam
Friday, 06 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan, sekitar 20%...
Politisi PKS: Jangan Cap Deny Indrayana sebagai Koruptor
Friday, 06 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsy mengingatkan semua...
Said Didu: Tak Masalah, Kepemilikan Saham BUMN oleh Investor Asing
Friday, 06 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN Said Didu menilai, kepemilikan saham...
Kemenhub: Presiden Jokowi Setuju Pelabuhan Cilamaya Digeser 2,9 Km
Thursday, 05 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Joko Widodo menggandeng pihak swasta berencana membangun Pelabuhan...
Ahok dan DPRD DKI harus Kendalikan Diri
Thursday, 05 March 2015

Jakarta, GATRAnews – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)...
Ahok Ancam Tarik Semua Fasilitas Mewah DPRD
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan mencabut semua...
Faisal Basri: RON 88 Biang Keladi Kisruh BBM di Indonesia
Wednesday, 04 March 2015

Jakarta, GATRANews - Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, kecewa karena pemerintah...
BPKP Terus Investigasi Penyelidikan Pengadaan UPS
Tuesday, 03 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta masih melakukan...
Dukung Hak Angket, Nasdem Meminta Maaf
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menarik dukungan hak angket untuk Gubernur...
Timses Hatta Mundur Dari Kepengurusan PAN
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Umum DPP Drajad Wibowo mengundurkan diri dari DPP PAN. Drajad...
Pengamat: Pengajuan Hak Angket DPRD Terlalu Terburu-Buru
Monday, 02 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktur Lingkar Madani untukIndonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai langkah...
Pertamina: Harga Gas Elpiji 12 Kilogram Naik Rp 5.000
Sunday, 01 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pertamina (Persero) mulai 1 Maret 2015 menaikkan harga elpiji nonsubsidi 12...
Ditjen Migas dan Pertamina Antisipasi Kelangkaan Elpiji 3 Kg
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Untuk mengatasi terjadinya kelangkaan LPG maupun BBM, Ditjen Migas dan PT...
Lawatan ke Malaysia, Mendag Bahas Cetak Biru MEA
Saturday, 28 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menghadiri pertemuan informal...
Pemerintah: Harga Elpiji 3 Kg Naik, Cuma Hoax
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan bahwa harga elpiji...
TNI Dukung Pemberantasan Tambang Ilegal
Friday, 27 February 2015

Jakarta, GATRAnews - TNI akan mendukung sepenuhnya pemberantasan Illegal Mining yang dilakukan para...
Pertamina Akan Jaga Ketersediaan Elpiji
Thursday, 26 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh...
Pertamina Akan Jaga Ketersediaan Elpiji
Thursday, 26 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh...
PDI Perjuangan Kompak Usung Hak Angket Goyang Ahok
Thursday, 26 February 2015

Jakarta, GATRAnews - PDI Perjuangan DKI Jakarta berbalik arah menyerang Gubernur DKI Basuki Tjahaja...
Pemerintah Terus Dorong Peningkatan Barang dan Jasa di Sektor Hulu Migas
Wednesday, 25 February 2015

Jakarta, GATRAnews - Pelaksana Tugas Dirjen Migas IGN Wiratmaja Pura, di Jakarta, Rabu (25/2),...

Priyono: Semua Masalah BP Migas Warisan Pertamina

Jakarta, GATRAnews - Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Gas dan Minyak Bumi (BP Migas), R Priyono menilai, jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas atas alasan banyak kedaulatan asing di badan ini, hal itu merupakan warisan PT Pertamina. "Alasan banyak kedaulatan asing, ini bukan BP Migas yang undang, karena yang datangkan asing adalah Pertamina," kata R Priyono usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, (13/11). 

 

Selain itu, turunnya produksi minyak dan gas juga merupakan warisan Pertamina yang sudah terjadi sejak tahun 1996. "Kalau produksi turun, itu warisan Pertamina juga. Itu sudah tahun 1996. Jadi berat sekali. Yang dipermasalahkan Kurtubi, itu warisan Pertamina semua," tandasnya. Sedangkan saat dipersoalkan apakah BP Migas dibubarkan karena badan ini dituding sebagai makelar proyek, R Priyono mengaku tidak mengetahui hal tersebut. "Kalau pengawas dibilang makelar, saya enggak ngerti, pengurus kok dibilang makelar," katanya.

 

Namun saat ditanya pembubaran ini salah atau tidak, Priyono mengaku lagi-lagi tidak mengetahuinya karena dirinya bukan ahli hukum dan hanya sebagai praktisi. "Saya bukan praktisi hukum," jawabnya singkat. Menurutnya, dengan dibubarkannya BP Migas, maka tidak ada lagi pengatur dalam minyak dan gas di Indonesia. Pasalnya, organisasi pengatur, pengatur, pemain, dan wasit sudah masuk lapangan semua.

 

"Tidak ada lagi check and balance, FIFA sudah masuk ke lapangan. Artinya, pengawasan itu sudah ada yang salah. Kesalahan itu, dulu FIFA, wasit, pemain jadi satu, kemudian dengan reformasi dipisah. FIFA-nya pemerintah. Sekarang tidak ada wasit lagi. Dibubarkannya BP Migas menjadi terganggu, karena tidak beroperasi lagi," pungkasnya. 

 

Seperti diketahui, Selasa kemarin MK memutuskan  BP Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum, sementara ini kewenangan BP Migas dijalankan oleh pemerintah cq Menteri ESDM atau BUMN. 

 

Perkara judicial review ini diajukan oleh PP Muhammadiyah, beberapa lembaga keagamaan, dan beberapa aktifis atau ahli, seperti Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Adhie Massardi, M Hatta Taliwang dengan kuasa hukum Syaiful Bakhri, Umar Husin, dan saksi ahli Rizal Ramli, Kurtubi, dan lainnya.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?