GATRANEWS

Menpora Lihat Ujian CPNS dan Tinjau RS Khusus Olahraga
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Setelah melakukan blusukan ke latihan para atet beberapa cabang olahraga,...
Menpora Akan Urai Persoalan Olahraga Indonesia
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Menpora Imam Nahrawi akan mengurai persoalan-persoalan yang akan terjadi...
Menpora : Jaga Semangat Persatuan Warisan Pemuda 86 Tahun Lalu
Thursday, 30 October 2014

Yogyakarta, GATRAnews – Rakyat telah menentukan pilihannya dalam Pemilu dan Pilpres lalu secara...
KIB Apresiasi Komposisi Menteri Kabinet Kerja
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Para relawan pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang...
Yasonna H Laoly Segera Selesaikan Masalah Lapas Kelebihan Kapasitas
Tuesday, 28 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan bahwa masalah...
Lepas dari Mensos, Salim Segaf Kembali Mengajar di Kampus
Tuesday, 28 October 2014

Jakarta, GATRAnews- Salim Segaf Al Jufri kini tak lagi menjabat Menteri Sosial. Setelah pensiun,...
PPP Ingin KPK Buka Nama Calon Menteri yang Ditandai
Tuesday, 28 October 2014

Jakarta, GATRAnews- Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah meminta...
PUSHEP: Syarat Mutlak Menteri ESDM Punya Integritas dan Kapasitas‏
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews- Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) meminta Presiden Joko Widodo...
Pengumuman Kabinet Jokowi Terkendala Rapor Merah KPK‏
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo batal mengumumkan menterinya di kawasan pelabuhan Tanjung...
Golkar Incar Kursi Ketua Komisi II, III, dan XI
Wednesday, 22 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Sidang paripurna DPR yang membahas penetapan anggota fraksi dan Alat...
ICW Minta Jokowi Tunda Pengumuman Nama Menteri
Tuesday, 21 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo menunda...
Demokrat: SBY Diserang Kelompok Politis‏ Soal UU Pilkada
Thursday, 16 October 2014

Jakarta, GATRAnews- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat menjadi objek yang...
Sekretaris Demokrat: Jokowi Harus ''Dikawal''
Saturday, 11 October 2014

Jakarta, GATAnews - Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy menegaskan bahwa tidak benar jika...
Peran Teknologi Penting untuk Perkembangan Olahraga Indonesia
Friday, 10 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Menpora Roy Suryo menekankan pentingnya peran teknologi untuk pengembangan...
Evaluasi Hasil Asian Games XVII
Friday, 10 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Hari  Rabu (8/10) pagi, Menpora Roy Suryo didampingi Sesmenpora Alfitra...
Jokowi Dinilai Langgar Janji Bagi-bagi Kursi Menteri
Thursday, 09 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat...
PPP Dukung Paket Pimpinan MPR Koalisi Indonesia Hebat
Wednesday, 08 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Setelah melalui rapat konsultasi panjang dan lobi-lobi, akhirnya Koalisi...
PKS Tak Masalah dengan Sikap PPP dukung KIH
Tuesday, 07 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Abu Bakar Alhabsyi, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak...
Prabowo Legowo Tak Ada Kadernya Masuk Kandidat Ketua MPR‏
Tuesday, 07 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Koalisi Merah Putih (KMP) telah menyiapkan paket nama yang akan memperebutkan...
Kemenpora akan Lakukan Evaluasi Hasil Asian Games 2014
Monday, 06 October 2014

Incheon, GATRAnews – Jelang penutupan Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan (4/10) besok,...

Priyono: Semua Masalah BP Migas Warisan Pertamina

Jakarta, GATRAnews - Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Gas dan Minyak Bumi (BP Migas), R Priyono menilai, jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas atas alasan banyak kedaulatan asing di badan ini, hal itu merupakan warisan PT Pertamina. "Alasan banyak kedaulatan asing, ini bukan BP Migas yang undang, karena yang datangkan asing adalah Pertamina," kata R Priyono usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, (13/11). 

 

Selain itu, turunnya produksi minyak dan gas juga merupakan warisan Pertamina yang sudah terjadi sejak tahun 1996. "Kalau produksi turun, itu warisan Pertamina juga. Itu sudah tahun 1996. Jadi berat sekali. Yang dipermasalahkan Kurtubi, itu warisan Pertamina semua," tandasnya. Sedangkan saat dipersoalkan apakah BP Migas dibubarkan karena badan ini dituding sebagai makelar proyek, R Priyono mengaku tidak mengetahui hal tersebut. "Kalau pengawas dibilang makelar, saya enggak ngerti, pengurus kok dibilang makelar," katanya.

 

Namun saat ditanya pembubaran ini salah atau tidak, Priyono mengaku lagi-lagi tidak mengetahuinya karena dirinya bukan ahli hukum dan hanya sebagai praktisi. "Saya bukan praktisi hukum," jawabnya singkat. Menurutnya, dengan dibubarkannya BP Migas, maka tidak ada lagi pengatur dalam minyak dan gas di Indonesia. Pasalnya, organisasi pengatur, pengatur, pemain, dan wasit sudah masuk lapangan semua.

 

"Tidak ada lagi check and balance, FIFA sudah masuk ke lapangan. Artinya, pengawasan itu sudah ada yang salah. Kesalahan itu, dulu FIFA, wasit, pemain jadi satu, kemudian dengan reformasi dipisah. FIFA-nya pemerintah. Sekarang tidak ada wasit lagi. Dibubarkannya BP Migas menjadi terganggu, karena tidak beroperasi lagi," pungkasnya. 

 

Seperti diketahui, Selasa kemarin MK memutuskan  BP Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum, sementara ini kewenangan BP Migas dijalankan oleh pemerintah cq Menteri ESDM atau BUMN. 

 

Perkara judicial review ini diajukan oleh PP Muhammadiyah, beberapa lembaga keagamaan, dan beberapa aktifis atau ahli, seperti Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Adhie Massardi, M Hatta Taliwang dengan kuasa hukum Syaiful Bakhri, Umar Husin, dan saksi ahli Rizal Ramli, Kurtubi, dan lainnya.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?