GATRANEWS

Pemerintah Minta Dunia Otomotif Kembangkan Industri Komponen
Wednesday, 01 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, pemerintah meminta pelaku usaha...
Pembangunan Pabrik Smelter Antam di Mempawah Belum Jelas
Tuesday, 31 March 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) menyatakan, rencana perusahaan untuk...
Kasus THR SKK Migas Dipertanyakan, Kenapa Berhenti di Sutan Bhatoegana?
Tuesday, 31 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Hingga saat ini, kasus suap SKK Migas hanya menjerat Politisi Partai Demokrat,...
10 April Pergub APBD Selesai
Tuesday, 31 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menargetkan Peraturan...
Pertamina Konsisten Tingkatkan Produksi Migas
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina (Persero) sukses tingkatkan produksi minyak dan gas bumi...
Pertamina Konsisten Tingkatkan Produksi Migas
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina (Persero) sukses tingkatkan produksi minyak dan gas bumi...
Logindo Catat Kontrak US$ 166 Juta
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Perusahaan pelayaran PT Logindo Samudramakmur Tbk mencatat kontrak berjalan...
Kenaikan Tarif Angkutan Umum di Jakarta Menunggu Usulan Organda
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyesuaian tarif angkutan umum baru di Jakarta pasca kenaikan harga BBM belum...
DPR: Kebijakan Raskin Harus Dievaluasi
Saturday, 28 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, kebijakan beras rakyat...
Harga Premium Naik Rp 500
Saturday, 28 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah menaikkan harga BBM premium di luar Jawa-Bali dan solar subsidi,...
Menteri ESDM Beri Waktu 2 Pekan Pada Pertamina-Total Buat Skema Transisi Blok Mahakam
Friday, 27 March 2015

 Jakarta, GATRANews - PT Pertamina dan Total E&P Indonesie mulai membahas skema transisi...
Tjipta Lesmana Patahkan Argumen DPRD untuk Gulingkan Ahok
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta memanggil pakar komunikasi politik Tjipta...
Undang Pakar, Ahok Nilai Hak Angket Lucu
Thursday, 26 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing...
Produsen Tinplate Diuntungkan Menguatnya Dolar
Thursday, 26 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Salah satu produsen bahan untuk pembuatan kemasan kaleng (tinplate), PT...
Pertamina: Konsumsi BBM Menurun
Wednesday, 25 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Perekonomian global yang menurun berdampak pada penurunan konsumsi BBM di...
Pertamina dan PTPN III Kembangkan PLTU di Sei Mangkei
Wednesday, 25 March 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina (Persero) dan PTPN III mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga...
PT Freeport Bangun Smelter di Paomako‏
Tuesday, 24 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang atau smelter untuk PT Freeport...
Berkata Kasar Djarot Mulai Nasihati Ahok
Tuesday, 24 March 2015

Jakarta, GATRanews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengingatkan semua pejabat...
Jonan Sidak Terminal Kampung Rambutan, 8 Bus Dilarang Berangkat
Monday, 23 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke...
Gelar Munas, Jokowi Mania Desak Perombakan Kabinet
Sunday, 22 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Relawan Jokowi Mania Nusantara (Jo-Man) menggelar Musyawarah Nasional pertama...

Priyono: Semua Masalah BP Migas Warisan Pertamina

Jakarta, GATRAnews - Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Gas dan Minyak Bumi (BP Migas), R Priyono menilai, jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas atas alasan banyak kedaulatan asing di badan ini, hal itu merupakan warisan PT Pertamina. "Alasan banyak kedaulatan asing, ini bukan BP Migas yang undang, karena yang datangkan asing adalah Pertamina," kata R Priyono usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, (13/11). 

 

Selain itu, turunnya produksi minyak dan gas juga merupakan warisan Pertamina yang sudah terjadi sejak tahun 1996. "Kalau produksi turun, itu warisan Pertamina juga. Itu sudah tahun 1996. Jadi berat sekali. Yang dipermasalahkan Kurtubi, itu warisan Pertamina semua," tandasnya. Sedangkan saat dipersoalkan apakah BP Migas dibubarkan karena badan ini dituding sebagai makelar proyek, R Priyono mengaku tidak mengetahui hal tersebut. "Kalau pengawas dibilang makelar, saya enggak ngerti, pengurus kok dibilang makelar," katanya.

 

Namun saat ditanya pembubaran ini salah atau tidak, Priyono mengaku lagi-lagi tidak mengetahuinya karena dirinya bukan ahli hukum dan hanya sebagai praktisi. "Saya bukan praktisi hukum," jawabnya singkat. Menurutnya, dengan dibubarkannya BP Migas, maka tidak ada lagi pengatur dalam minyak dan gas di Indonesia. Pasalnya, organisasi pengatur, pengatur, pemain, dan wasit sudah masuk lapangan semua.

 

"Tidak ada lagi check and balance, FIFA sudah masuk ke lapangan. Artinya, pengawasan itu sudah ada yang salah. Kesalahan itu, dulu FIFA, wasit, pemain jadi satu, kemudian dengan reformasi dipisah. FIFA-nya pemerintah. Sekarang tidak ada wasit lagi. Dibubarkannya BP Migas menjadi terganggu, karena tidak beroperasi lagi," pungkasnya. 

 

Seperti diketahui, Selasa kemarin MK memutuskan  BP Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum, sementara ini kewenangan BP Migas dijalankan oleh pemerintah cq Menteri ESDM atau BUMN. 

 

Perkara judicial review ini diajukan oleh PP Muhammadiyah, beberapa lembaga keagamaan, dan beberapa aktifis atau ahli, seperti Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Adhie Massardi, M Hatta Taliwang dengan kuasa hukum Syaiful Bakhri, Umar Husin, dan saksi ahli Rizal Ramli, Kurtubi, dan lainnya.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?