GATRANEWS

Menaker Hanif Temui Pemerintah Hong Kong Bahas Perlindungan TKI
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melakukan pertemuan bilateral dengan...
Lifting Minyak Ditargetkan 830.000 Bph dalam RAPBN 2016
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Rapat kerja Menteri ESDM Sudirman Said dengan Komisi VII DPR mengenai Asumsi...
Migas Indonesia 50% Impor, Pemerintah Harus Ciptakan Kedaulatan Energi
Friday, 28 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Indonesia memiliki banyak sumber daya energi, namun pemanfaatannya belum...
Oesman Sapta: 4 Pilar Harus Tertanam Dalam Diri Anak Bangsa
Thursday, 27 August 2015

Bandung, GATRAnews - Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta mengungkapkan akar masalah pendidikan di...
Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi Hadapi Krisis
Thursday, 27 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah dalam waktu dekat akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk...
Menpora Menerima Pengurus PDBI
Thursday, 27 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Menpora Imam Nahrawi didampingi Deputi Pembudayaan Olahraga Faisal Abdullah...
Keselamatan Migas Masih Perlu Diperbaiki
Wednesday, 26 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya...
DPD Dukung Pemekaran Kabupaten Asal Penuhi Syarat
Wednesday, 26 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI  mendukung penuh pemekaran lima kabupaten ini...
DPD Dukung Pemekaran Kabupaten Asal Penuhi Syarat
Wednesday, 26 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung penuh pemekaran lima kabupaten ini...
Permasalahan Kewenangan Pusat dan Daerah
Wednesday, 26 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah menjadi inti permasalahan...
Komite II DPD RI: Pemerintah Harus Revisi Pengadaan Listrik 35 Ribu Watt
Wednesday, 26 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah untuk merevisi...
Komite II DPD RI: Pemerintah Harus Revisi Pengadaan Listrik 35 Ribu Watt
Wednesday, 26 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah untuk merevisi...
Situasi Ekonomi Memburuk, NasDem Persilakan Jokowi Reshuffle Kabinet
Tuesday, 25 August 2015

Jakarta, GATRAnews-Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella mempersilakan Presiden...
DPD Lakukan Rapat Koordinasi di Gorontalo
Tuesday, 25 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan rapat koordinasi di Provinsi...
Hidayat Nur Wahid Minta Pemerintah Serius Sikapi Kondisi Ekonomi
Tuesday, 25 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah untuk bergerak cepat...
Ketua MPR: Sila Keempat Pancasila Punya Makna Kekeluargaan dan Gotong Royong
Tuesday, 25 August 2015

Malang, GATRAnews - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menilai saat ini pemahaman dan penghayatan...
Tak Perlu Bentuk BUMN Baru untuk Tangani Geothermal
Monday, 24 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni...
RJ Lino-Menteri Jonan Sepakati 15 Poin Tentang Pelabuhan
Monday, 24 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino mengatakan dirinya dengan...
Hadapi Krisis Ekonomi, Jokowi: Jangan Bertindak di Luar Garis!
Monday, 24 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kesamaan pemikiran untuk menghadapi...
Presiden: Antisipasi Perlambatan Ekonomi Sesuai Yang ''Digariskan''
Monday, 24 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan semua aparat pemerintah agar...

Priyono: Semua Masalah BP Migas Warisan Pertamina

Jakarta, GATRAnews - Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Gas dan Minyak Bumi (BP Migas), R Priyono menilai, jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas atas alasan banyak kedaulatan asing di badan ini, hal itu merupakan warisan PT Pertamina. "Alasan banyak kedaulatan asing, ini bukan BP Migas yang undang, karena yang datangkan asing adalah Pertamina," kata R Priyono usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, (13/11). 

 

Selain itu, turunnya produksi minyak dan gas juga merupakan warisan Pertamina yang sudah terjadi sejak tahun 1996. "Kalau produksi turun, itu warisan Pertamina juga. Itu sudah tahun 1996. Jadi berat sekali. Yang dipermasalahkan Kurtubi, itu warisan Pertamina semua," tandasnya. Sedangkan saat dipersoalkan apakah BP Migas dibubarkan karena badan ini dituding sebagai makelar proyek, R Priyono mengaku tidak mengetahui hal tersebut. "Kalau pengawas dibilang makelar, saya enggak ngerti, pengurus kok dibilang makelar," katanya.

 

Namun saat ditanya pembubaran ini salah atau tidak, Priyono mengaku lagi-lagi tidak mengetahuinya karena dirinya bukan ahli hukum dan hanya sebagai praktisi. "Saya bukan praktisi hukum," jawabnya singkat. Menurutnya, dengan dibubarkannya BP Migas, maka tidak ada lagi pengatur dalam minyak dan gas di Indonesia. Pasalnya, organisasi pengatur, pengatur, pemain, dan wasit sudah masuk lapangan semua.

 

"Tidak ada lagi check and balance, FIFA sudah masuk ke lapangan. Artinya, pengawasan itu sudah ada yang salah. Kesalahan itu, dulu FIFA, wasit, pemain jadi satu, kemudian dengan reformasi dipisah. FIFA-nya pemerintah. Sekarang tidak ada wasit lagi. Dibubarkannya BP Migas menjadi terganggu, karena tidak beroperasi lagi," pungkasnya. 

 

Seperti diketahui, Selasa kemarin MK memutuskan  BP Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum, sementara ini kewenangan BP Migas dijalankan oleh pemerintah cq Menteri ESDM atau BUMN. 

 

Perkara judicial review ini diajukan oleh PP Muhammadiyah, beberapa lembaga keagamaan, dan beberapa aktifis atau ahli, seperti Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Adhie Massardi, M Hatta Taliwang dengan kuasa hukum Syaiful Bakhri, Umar Husin, dan saksi ahli Rizal Ramli, Kurtubi, dan lainnya.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?