GATRANEWS

PKS Sambut Baik Perdamaian KMP-KIH
Tuesday, 18 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta memberikan apresiasi atas...
Sebelum Naikan Harga BBM, Pemerintah Diminta 'Bersihkan' Pertamina
Friday, 14 November 2014

Jakarta, GATRAnews- Pemerintah santer dikabarkan akan segera menaikan harga Bahan Bakar Minyak...
PDIP Tak Permasalahkan Ada Kader Yang Tak Setuju Kenaikan BBM
Wednesday, 12 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan akan mendukung kebijakan...
Jokowi Seharusnya Berantas Mafia Migas
Tuesday, 11 November 2014

Jakarta, GATRAnews-Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi...
Berantas Mafia, Jokowi Diminta Rombak Jajaran Direksi Pertamina
Saturday, 08 November 2014

Jakarta, GATRAnews- Pemberantasan mafia merupakan langkah yang harus segera dilakukan di tubuh PT...
PKS Kritik Rencana Mendagri Hapus Kolom Agama di KTP
Friday, 07 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abubakar Alhabsyi, mengkritik...
Rapat Paripurna KIH Dinilai Tak Ada Dasar Hukum
Wednesday, 05 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebutkan kekisruhan yang terjadi di DPR/MPR...
''Ada Anggota DPR yang Masih Ngambek''
Wednesday, 05 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan, pemerintah semestinya tidak turun...
Menerima Pengurus PSSI, Menpora Dilapori Banyak Hal
Tuesday, 04 November 2014

Jakarta, GATRAnews – Senin (3/11) sore Menpora Imam Nahrawi didampingi Sesmenpora Alfitra Salamm...
PDI Perjuangan Tolak Yani Dampingi Ahok
Monday, 03 November 2014

Jakarta, GATRAnews - PDI Perjuangan menolak Sarwo Handayani sebagai calon Wakil Gubernur DKI...
Demokrat: Target 100 Hari Pemerintahan Jokowi Tidak Jelas
Monday, 03 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy menilai, pemerintahan Presiden...
Romy : SDA Jadikan PPP "For Sale"
Saturday, 01 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar VII Surabaya,...
Menpora Lihat Ujian CPNS dan Tinjau RS Khusus Olahraga
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Setelah melakukan blusukan ke latihan para atet beberapa cabang olahraga,...
Menpora Akan Urai Persoalan Olahraga Indonesia
Friday, 31 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Menpora Imam Nahrawi akan mengurai persoalan-persoalan yang akan terjadi...
Menpora : Jaga Semangat Persatuan Warisan Pemuda 86 Tahun Lalu
Thursday, 30 October 2014

Yogyakarta, GATRAnews – Rakyat telah menentukan pilihannya dalam Pemilu dan Pilpres lalu secara...
KIB Apresiasi Komposisi Menteri Kabinet Kerja
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Para relawan pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang...
Yasonna H Laoly Segera Selesaikan Masalah Lapas Kelebihan Kapasitas
Tuesday, 28 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan bahwa masalah...
Lepas dari Mensos, Salim Segaf Kembali Mengajar di Kampus
Tuesday, 28 October 2014

Jakarta, GATRAnews- Salim Segaf Al Jufri kini tak lagi menjabat Menteri Sosial. Setelah pensiun,...
PPP Ingin KPK Buka Nama Calon Menteri yang Ditandai
Tuesday, 28 October 2014

Jakarta, GATRAnews- Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah meminta...
PUSHEP: Syarat Mutlak Menteri ESDM Punya Integritas dan Kapasitas‏
Thursday, 23 October 2014

Jakarta, GATRAnews- Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) meminta Presiden Joko Widodo...
Error
  • There was a problem loading image Anis%20Matta-wpa.jpg

Priyono: Semua Masalah BP Migas Warisan Pertamina

Jakarta, GATRAnews - Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Gas dan Minyak Bumi (BP Migas), R Priyono menilai, jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas atas alasan banyak kedaulatan asing di badan ini, hal itu merupakan warisan PT Pertamina. "Alasan banyak kedaulatan asing, ini bukan BP Migas yang undang, karena yang datangkan asing adalah Pertamina," kata R Priyono usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, (13/11). 

 

Selain itu, turunnya produksi minyak dan gas juga merupakan warisan Pertamina yang sudah terjadi sejak tahun 1996. "Kalau produksi turun, itu warisan Pertamina juga. Itu sudah tahun 1996. Jadi berat sekali. Yang dipermasalahkan Kurtubi, itu warisan Pertamina semua," tandasnya. Sedangkan saat dipersoalkan apakah BP Migas dibubarkan karena badan ini dituding sebagai makelar proyek, R Priyono mengaku tidak mengetahui hal tersebut. "Kalau pengawas dibilang makelar, saya enggak ngerti, pengurus kok dibilang makelar," katanya.

 

Namun saat ditanya pembubaran ini salah atau tidak, Priyono mengaku lagi-lagi tidak mengetahuinya karena dirinya bukan ahli hukum dan hanya sebagai praktisi. "Saya bukan praktisi hukum," jawabnya singkat. Menurutnya, dengan dibubarkannya BP Migas, maka tidak ada lagi pengatur dalam minyak dan gas di Indonesia. Pasalnya, organisasi pengatur, pengatur, pemain, dan wasit sudah masuk lapangan semua.

 

"Tidak ada lagi check and balance, FIFA sudah masuk ke lapangan. Artinya, pengawasan itu sudah ada yang salah. Kesalahan itu, dulu FIFA, wasit, pemain jadi satu, kemudian dengan reformasi dipisah. FIFA-nya pemerintah. Sekarang tidak ada wasit lagi. Dibubarkannya BP Migas menjadi terganggu, karena tidak beroperasi lagi," pungkasnya. 

 

Seperti diketahui, Selasa kemarin MK memutuskan  BP Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum, sementara ini kewenangan BP Migas dijalankan oleh pemerintah cq Menteri ESDM atau BUMN. 

 

Perkara judicial review ini diajukan oleh PP Muhammadiyah, beberapa lembaga keagamaan, dan beberapa aktifis atau ahli, seperti Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Adhie Massardi, M Hatta Taliwang dengan kuasa hukum Syaiful Bakhri, Umar Husin, dan saksi ahli Rizal Ramli, Kurtubi, dan lainnya.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?