GATRANEWS

Jokowi: Pemilu Ini Paling Transparan
Tuesday, 22 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, pelaksanaan pemilihan umum...
Ini Translasi Pidato Prabowo Mundur dari Proses Pilpres
Tuesday, 22 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketika proses perhitungan masih berlangsung di KPU, ketika perdebatan soal...
Akademisi: Jangan Tekan dan Politisir KPU
Sunday, 20 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Semua pihak harus memberikan kepercayaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)...
Marwan Sebut Dua Partai Ingin Merapat ke Jokowi-JK
Thursday, 17 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Anggota tim sukses Jokowi-JK dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan...
Marwan: Jokowi-JK Dicurangi di Madura dan Jakarta
Thursday, 17 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Marwan Jafar, anggota tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dari...
Jelang 22 Juli, Rais Am NU Dukung KPU Umumkan ''Suara Rakyat''
Thursday, 17 July 2014

Rembang, GATRAnews - Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Mustofa Bisri atau Gus Mus...
TNI Siapkan 35.000 Personel Amankan Pengumuman Presiden-Wakil Presiden Terpilih‏
Wednesday, 16 July 2014

Jakarta, GATRAnews- TNI menyiapkan 35.000 personelnya guna mengamankan pengumuman Presiden dan...
Din Samsudin: Kedua Pasangan capres dan cawapres Harus Legowo‏
Tuesday, 15 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin berharap dua pasangan capres dan...
Koalisi Merah Putih Tak Permanen dan Rawan Bubar
Tuesday, 15 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Poempida Hidayatulloh, Juru Bicara Cawapres Jusuf Kalla (JK) menilai penekenan...
Bima Arya: Teliti Rekam Jejak Lembaga Survei
Tuesday, 15 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Belajar dari pebedan kesimpulan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah...
Kedua Kubu Capres Diminta Tak Munculkan Konflik Akibat Quick Count
Monday, 14 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Kedua kubu dan pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden,...
Komnas HAM: Tindak Tegas Penjahat Demokrasi!
Friday, 11 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Kepolisian Republik Indonesia...
Lembaga Survei Pro Prabowo Ditantang Bongkar Jejak Forensik
Friday, 11 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Hasil hitung cepat (quick count) empat lembaga survei menyimpulkan bahwa...
Populi Center Terjunkan 2 Ribu Relawan di 2 Ribu TPS
Friday, 11 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Populi Center menyimpulkan, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan suara...
Semua Pihak Harus Patuhi Komitmen Prabowo-Jokowi
Friday, 11 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Hasil hitung cepat lembaga survei tak hanya membingungkan, tapi juga memicu...
Cyrus Siap Ladeni Puskaptis Jika Hasil Surveinya Ngaco
Thursday, 10 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Direktur Eksekutif lembaga survei Cyrus Network, Hasan Hasbi, siap menyanggupi...
Menko Polhukam: Sikapi Perolehan Suara Sementara dengan Bijak
Wednesday, 09 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko...
Presiden SBY: Semua Pihak Agar Menahan Diri
Wednesday, 09 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Dua kubu peserta pilpres, Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK, sama-sama mengklaim...
Catatan JPPR Agar Pilpres Berjalan Lancar‏
Tuesday, 08 July 2014

Jakarta, GATRAnews- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengingatkan agar para pasangan...
Panglima TNI Cek Kesiapan Pengamanan Pilpres Via Teleconference‏
Saturday, 05 July 2014

Jakarta, GATRAnews- Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko melakukan teleconference dengan seluruh...

Priyono: Semua Masalah BP Migas Warisan Pertamina

Jakarta, GATRAnews - Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Gas dan Minyak Bumi (BP Migas), R Priyono menilai, jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas atas alasan banyak kedaulatan asing di badan ini, hal itu merupakan warisan PT Pertamina. "Alasan banyak kedaulatan asing, ini bukan BP Migas yang undang, karena yang datangkan asing adalah Pertamina," kata R Priyono usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, (13/11). 

 

Selain itu, turunnya produksi minyak dan gas juga merupakan warisan Pertamina yang sudah terjadi sejak tahun 1996. "Kalau produksi turun, itu warisan Pertamina juga. Itu sudah tahun 1996. Jadi berat sekali. Yang dipermasalahkan Kurtubi, itu warisan Pertamina semua," tandasnya. Sedangkan saat dipersoalkan apakah BP Migas dibubarkan karena badan ini dituding sebagai makelar proyek, R Priyono mengaku tidak mengetahui hal tersebut. "Kalau pengawas dibilang makelar, saya enggak ngerti, pengurus kok dibilang makelar," katanya.

 

Namun saat ditanya pembubaran ini salah atau tidak, Priyono mengaku lagi-lagi tidak mengetahuinya karena dirinya bukan ahli hukum dan hanya sebagai praktisi. "Saya bukan praktisi hukum," jawabnya singkat. Menurutnya, dengan dibubarkannya BP Migas, maka tidak ada lagi pengatur dalam minyak dan gas di Indonesia. Pasalnya, organisasi pengatur, pengatur, pemain, dan wasit sudah masuk lapangan semua.

 

"Tidak ada lagi check and balance, FIFA sudah masuk ke lapangan. Artinya, pengawasan itu sudah ada yang salah. Kesalahan itu, dulu FIFA, wasit, pemain jadi satu, kemudian dengan reformasi dipisah. FIFA-nya pemerintah. Sekarang tidak ada wasit lagi. Dibubarkannya BP Migas menjadi terganggu, karena tidak beroperasi lagi," pungkasnya. 

 

Seperti diketahui, Selasa kemarin MK memutuskan  BP Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum, sementara ini kewenangan BP Migas dijalankan oleh pemerintah cq Menteri ESDM atau BUMN. 

 

Perkara judicial review ini diajukan oleh PP Muhammadiyah, beberapa lembaga keagamaan, dan beberapa aktifis atau ahli, seperti Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Adhie Massardi, M Hatta Taliwang dengan kuasa hukum Syaiful Bakhri, Umar Husin, dan saksi ahli Rizal Ramli, Kurtubi, dan lainnya.(IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?