GATRANEWS

LSI-Denny JA: Reputasi SBY 10 Tahun Menjabat Tergantung Perppu Pilkada Langsung
Tuesday, 21 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)...
Deputi II Buka Seleksi Pemuda Pelopor
Tuesday, 21 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Sakhyan Asmara hari Senin (20/10) malam...
Pemakaman M. Sarengat
Thursday, 16 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Hari Selasa (14/10) siang Menpora Roy Suryo didampingi Staf Khusus Bambang...
Demokrat Ingin Jokowi-JK Lanjutkan Program SBY
Wednesday, 15 October 2014

Jakarta, GATRAnews- Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron menyarankan presiden terpilih...
Pengamat: Penerbitan Perppu Pilkada Bisa Bikin Kacau Ketatanegaraa‏
Wednesday, 15 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Polemik mengenai Pemilihan Kepala Daerah makin panas dengan diterbitkannya...
Roy Suryo Terima Bintang Mahaputera Adipradana
Tuesday, 14 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan Tanda Kehormatan Republik...
Sekretaris Demokrat: Jokowi Harus ''Dikawal''
Saturday, 11 October 2014

Jakarta, GATAnews - Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy menegaskan bahwa tidak benar jika...
Kemenpora akan Lakukan Evaluasi Hasil Asian Games 2014
Monday, 06 October 2014

Incheon, GATRAnews – Jelang penutupan Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan (4/10) besok,...
Ketua GP NasDem : DPR Sekarang Lebih Budeg dari Firaun
Sunday, 05 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Martin Manurung, Ketua Umum Garda Pemuda Nasional Demokrat (GP NasDem) menilai...
Presiden SBY Keluarkan Dua Perppu Pilkada Langsung
Friday, 03 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani dua peraturan pemerintah...
Menpora Buka Festival Panahan Tradisional
Monday, 29 September 2014

Yogyakarta, GATRAnews – Hari Sabtu (27/9) pagi Menpora Roy Suryo didampingi Deputi Bidang...
Deputi III Lepas Lari 10K Alor
Monday, 29 September 2014

Alor, GATRAnews – Deputi Menpora Bidang Pembudayaan Olahraga Faisal Abdullah hari Sabtu (27/9)...
Deputi I Buka Pre Departure Training Program PPIK
Friday, 26 September 2014

Jakarta, GATRAnews – Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Yuni Poerwanti hari Kamis malam (25/9) di...
7 Manfaat Berinvestasi Demi Masa Depan
Friday, 26 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Di saat teman-teman kantor dan keluarga kita sudah merencanakan dan memulai...
PPP Akan Moratorium Pilkada Langsung
Thursday, 25 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengonsolidasikan pilihannya...
Komisi X DPR-RI Setujui RKA K/L Kemenpora 2015
Thursday, 25 September 2014

Jakarta, GATRAnews – Menpora Roy Suryo bersama Sesmenpora Alfitra Salamm dan seluruh jajarannya...
Ditutup, Pembekalan PSP3 Angkatan 24
Tuesday, 23 September 2014

Jakarta, GATRAnews – Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Sakhyan Asmara  hari Senin (22/9) secara...
Presiden OCA Optimis Indonesia Mampu Jadi Tuan Rumah Asian Games 2018
Tuesday, 23 September 2014

Incheon, GATRAnews – The President of the Olympic Council of Asia (OCA) Sheikh Ahmad Al Fahad...
Sidang OCA Tetapkan Indonesia Tuan Rumah Asian Games XVIII Tahun 2018
Tuesday, 23 September 2014

Incheon, GATRAnews – Sidang lengkap OCA (The Olympic Council of Asia) atau Badan Eksekutif Dewan...
PPP dan PAN Merapat, Jokowi: Tengok Saja nanti
Friday, 19 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Joko Widodo (Jokowi) dipastikan hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas)...

Peradi: Inpres No 2 Tahun 2013, Berbahaya!

Jakarta, GATRAnews - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang mengatur penanganan khusus terhadap konflik sosial sangat membahayakan situasi dalam negeri karena kembali melibatkan TNI seperti di era Orde Baru. "Keberadaan Inpres No 2 tahun 2013 merupakan pengulangan kesalahan orde baru serta pengingkaran amanat Reformasi, di mana secara pragmatis TNI kembali dilibatkan dalam pemulihan keamanan tanpa batasan yang jelas," nilai Pengurus Departemen Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Nasional Peradi, Rivai Kusumanegara di Jakarta, Selasa, (5/2).

 

Menurut Rivai, persoalan keamanan seharusnya merupakan tugas dan fungsi Polri sebagaimana di negara-negara lain. Pendidikan dan persiapan TNI sangatlah berbeda dengan Polri, sehingga bila TNI dilibatkan dalam penanggulangan keamanan akan rentan terhadap pelanggaran HAM.

 

"Kita harus membesarkan TNI sesuai tugas dan fungsinya dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, hingga menjaga perdamaian dunia. Bukan mendegradasi keberadaannya dengan melahirkan Inpres No 2 tahun 2013," tegasnya.

 

Ketidakmampuan pemerintah dan Polri dalam memelihara keamanan beberapa tahun terakhir, imbuhnya, tidak bisa ditimpakan kepada TNI untuk melakukan tugas di luar fungsinya. Keterlibatan TNI dalam persoalan keamanan cukuplah terbatas pada status keadaan konfik sebagaimana diatur UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sedang untuk persoalan keamanan lainnya, tetap menjadi tugas pokok Polri.

 

Persoalan yang ada, kiranya bisa dijawab dengan menambah personel Polri, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, membentuk satuan-satuan khusus, memilih pimpinan kesatuan yang berkarakter dan bervisi, hingga membuat SOP yang memberi kewenangan Polri untuk bertindak sesuai bentuk ancaman yang ada termasuk berbagai langkah lainnya dalam penguatan lembaga Polri. "Jadi singkatnya, kita harus mendewasakan Polri untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara utuh sebagaimana di negara-negara demokratis lainnya," pungkas Rivai.(IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?