GATRANEWS

Logindo Catat Kontrak US$ 166 Juta
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Perusahaan pelayaran PT Logindo Samudramakmur Tbk mencatat kontrak berjalan...
Bukit Asam Bagikan Dividen Rp 705,7 Milyar
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Bukit Asam (Persero) Tbk dalam Rapat Umum pemegang Saham Tahunan (RUPST)...
Kalbe Farma Raih Laba Rp 2,06 Trilyun di 2014
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Produsen produk farmasi PT Kalbe Farma Tbk menyatakan bahwa laba yang dapat...
Meski Angka Konsumsi Turun, Target Produksi Beras Tak Berubah
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Berdasarkan perhitungan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), angka konsumsi...
Grace Natalie Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia
Monday, 30 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sebentar lagi akan terbentuk akan...
Kemenhub: Pelabuhan Cilamaya Tetap Dibangun oleh Swasta
Sunday, 29 March 2015

Jakarta, GATRANews - Meski masih ada pro dan kontra, Kementerian Perhubungan memastikan proyek...
Sido Muncul Raup Laba Rp 415,19 Milyar
Saturday, 28 March 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk mencatat kenaikan laba bersih...
RS Siloam Catat Pendapatan Rp 3,34 Trilyun
Saturday, 28 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengelola rumah sakit dari grup Lippo, PT Siloam International Hospitals Tbk,...
Pemerintah Terus Dorong Industri Pupuk
Saturday, 28 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, pemerintah terus mendorong...
Agung Podomoro Raih Laba Rp 854,93 M pada 2014
Saturday, 28 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengembang properti PT Agung Podomoro Land Tbk mengalami pertumbuhan laba...
Potensi Perikanan Melimpah, Konsumsi Ikan Indonesia Masih Rendah
Saturday, 28 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) RI menilai, kesadaran masyarakat untuk...
Said: Antam Tak Pernah Merugi Seperti Sekarang
Saturday, 28 March 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Aneka Tambang (Antam) belum pernah merugi sebelum Tato Miraza menjabat...
Menteri ESDM Beri Waktu 2 Pekan Pada Pertamina-Total Buat Skema Transisi Blok Mahakam
Friday, 27 March 2015

 Jakarta, GATRANews - PT Pertamina dan Total E&P Indonesie mulai membahas skema transisi...
Telkom Konsisten Tumbuh Positif di Atas Rata-Rata Industri
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews – 18 Maret 2015 – PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) telah...
Tjipta Lesmana Patahkan Argumen DPRD untuk Gulingkan Ahok
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta memanggil pakar komunikasi politik Tjipta...
Perang di Yaman Ancam jalur Pengiriman Minyak Dunia
Friday, 27 March 2015

London, GATRANews - Meluasnya konflik di Yaman berpotensi mengganggu aktivitas pengapalan empat...
Mentan Amran Minta Bulog Serap 4 Juta Ton Beras Tahun Ini
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menginstruksikan Perum Badan Urusan Logistik...
Mentan Amran Minta Bulog Serap 4 Juta Ton Beras Tahun Ini
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menginstruksikan Perum Badan Urusan Logistik...
Kader TB Care PKPU Nuryani Raih Penghargaan dari MenKes
Friday, 27 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Kader Tubercolusis Care PKPU, Nuryani yang bertugas di wilayah Makassar...
APBN Tidak Cukup Atasi Ketersediaan Perumahan‏
Thursday, 26 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)...

Peradi: Inpres No 2 Tahun 2013, Berbahaya!

Jakarta, GATRAnews - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang mengatur penanganan khusus terhadap konflik sosial sangat membahayakan situasi dalam negeri karena kembali melibatkan TNI seperti di era Orde Baru. "Keberadaan Inpres No 2 tahun 2013 merupakan pengulangan kesalahan orde baru serta pengingkaran amanat Reformasi, di mana secara pragmatis TNI kembali dilibatkan dalam pemulihan keamanan tanpa batasan yang jelas," nilai Pengurus Departemen Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Nasional Peradi, Rivai Kusumanegara di Jakarta, Selasa, (5/2).

 

Menurut Rivai, persoalan keamanan seharusnya merupakan tugas dan fungsi Polri sebagaimana di negara-negara lain. Pendidikan dan persiapan TNI sangatlah berbeda dengan Polri, sehingga bila TNI dilibatkan dalam penanggulangan keamanan akan rentan terhadap pelanggaran HAM.

 

"Kita harus membesarkan TNI sesuai tugas dan fungsinya dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, hingga menjaga perdamaian dunia. Bukan mendegradasi keberadaannya dengan melahirkan Inpres No 2 tahun 2013," tegasnya.

 

Ketidakmampuan pemerintah dan Polri dalam memelihara keamanan beberapa tahun terakhir, imbuhnya, tidak bisa ditimpakan kepada TNI untuk melakukan tugas di luar fungsinya. Keterlibatan TNI dalam persoalan keamanan cukuplah terbatas pada status keadaan konfik sebagaimana diatur UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sedang untuk persoalan keamanan lainnya, tetap menjadi tugas pokok Polri.

 

Persoalan yang ada, kiranya bisa dijawab dengan menambah personel Polri, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, membentuk satuan-satuan khusus, memilih pimpinan kesatuan yang berkarakter dan bervisi, hingga membuat SOP yang memberi kewenangan Polri untuk bertindak sesuai bentuk ancaman yang ada termasuk berbagai langkah lainnya dalam penguatan lembaga Polri. "Jadi singkatnya, kita harus mendewasakan Polri untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara utuh sebagaimana di negara-negara demokratis lainnya," pungkas Rivai.(IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?