GATRANEWS

2014 Disebut Tahun Arogansi Politik
Thursday, 18 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate Toto...
Bamsat Nilai Putusan Menkum HAM Soal Golkar Langgar UU
Tuesday, 16 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsat) menilai, keputusan...
Masyarakat Ingin Parpol Dipimpin Tokoh Muda
Monday, 15 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Regenarsi kepemimpinan partai politik (parpol) dianggap menjadi hal yang...
Gerindra Peringkat Pertama Soal Keterbukaan Informasi Publik
Saturday, 13 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Partai Gerindra meraih penghargaan peringkat pertama 'Keterbukaan Informasi...
KMP Disebut Cuma Berumur 3 Tahun, Fadli Zon: Salah Besar!
Friday, 12 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Pendapat bahwa umur Koalisi Merah Putih (KMP) hanya bertahan 3 tahun yang...
Wasekjen PPP Tepis Pandangan Pengamat Soal Pengesahan Muktamar Surabaya
Friday, 12 December 2014

Jakarta, GATRAnews - Wakil Sekjen Bidang Hukum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi...
Penghentian Kurikulum 2013, Jokowi dan Anies Jangan Pencitraan Lagi
Monday, 08 December 2014

Jakarta, GATRAnews-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah mengusulkan agar Menteri...
Paripurna RUU MD3 Berjalan 30 Menit, Separo Anggota Dewan Mangkir
Friday, 05 December 2014

Jakarta, GATRAnews-Rapat Paripurna Rancangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,...
Ternyata Asuransi Jiwa Punya Produk Tradisional Loh!
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews – Membayangkan kata asuransi sepertinya sudah mulai pusing. Apalagi jika ada...
Ahok: Oknum DPRD Malas Baca Konstitusi
Wednesday, 26 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram karena pembahasan Kebijakan Umum Anggaran...
Tolak Masuk PDIP, Ahok: Saya Marhaenis
Thursday, 20 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku cocok dengan...
Menarik Keuntungan Dari No Claim Bonus
Tuesday, 18 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Dalam asuransi kendaraan dikenal istilah No Claim Bonus. Seperti namanya, No...
Irman : DPD Berharap DPR Tidak Terus Lakukan Contempt of Court
Wednesday, 05 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkeyakinan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat...
Diharap Tidak Ada Ego Sektoral untuk Olahraga Indonesia
Tuesday, 04 November 2014

Jakarta, GATRAnews – Menyelesaikan persoalan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan...
PDIP Jatim Lobi Cawagub untuk Ahok
Monday, 03 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Sejumlah perwakilan PDI Perjuangan Jawa Timur bertemu dengan Plt Gubernur DKI...
PKS Sindir Ketidakdewasaan Pimpinan DPR Tandingan
Saturday, 01 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Kegaduhan di Gedung DPR belum juga selesai setelah terbentuknya pimpinan...
Menpora : Jaga Semangat Persatuan Warisan Pemuda 86 Tahun Lalu
Thursday, 30 October 2014

Yogyakarta, GATRAnews – Rakyat telah menentukan pilihannya dalam Pemilu dan Pilpres lalu secara...
Tes Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Kemenpora 2014
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews – Hari Selasa (28/10) pagi Bagian Kepegawaian pada Biro Humas, Hukum dan...
Puncak Peringatan HSP di Yogya, untuk Memperkuat Ingatan Pemuda
Wednesday, 29 October 2014

Yogyakarta, GATRAnews – Puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda yang hari Selasa (28/10) sore...
Romy: Menkum HAM Sahkan Hasil Muktamar PPP Surabaya
Wednesday, 29 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) VIII Jakarta, 30...

Peradi: Inpres No 2 Tahun 2013, Berbahaya!

Jakarta, GATRAnews - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang mengatur penanganan khusus terhadap konflik sosial sangat membahayakan situasi dalam negeri karena kembali melibatkan TNI seperti di era Orde Baru. "Keberadaan Inpres No 2 tahun 2013 merupakan pengulangan kesalahan orde baru serta pengingkaran amanat Reformasi, di mana secara pragmatis TNI kembali dilibatkan dalam pemulihan keamanan tanpa batasan yang jelas," nilai Pengurus Departemen Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Nasional Peradi, Rivai Kusumanegara di Jakarta, Selasa, (5/2).

 

Menurut Rivai, persoalan keamanan seharusnya merupakan tugas dan fungsi Polri sebagaimana di negara-negara lain. Pendidikan dan persiapan TNI sangatlah berbeda dengan Polri, sehingga bila TNI dilibatkan dalam penanggulangan keamanan akan rentan terhadap pelanggaran HAM.

 

"Kita harus membesarkan TNI sesuai tugas dan fungsinya dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, hingga menjaga perdamaian dunia. Bukan mendegradasi keberadaannya dengan melahirkan Inpres No 2 tahun 2013," tegasnya.

 

Ketidakmampuan pemerintah dan Polri dalam memelihara keamanan beberapa tahun terakhir, imbuhnya, tidak bisa ditimpakan kepada TNI untuk melakukan tugas di luar fungsinya. Keterlibatan TNI dalam persoalan keamanan cukuplah terbatas pada status keadaan konfik sebagaimana diatur UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sedang untuk persoalan keamanan lainnya, tetap menjadi tugas pokok Polri.

 

Persoalan yang ada, kiranya bisa dijawab dengan menambah personel Polri, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, membentuk satuan-satuan khusus, memilih pimpinan kesatuan yang berkarakter dan bervisi, hingga membuat SOP yang memberi kewenangan Polri untuk bertindak sesuai bentuk ancaman yang ada termasuk berbagai langkah lainnya dalam penguatan lembaga Polri. "Jadi singkatnya, kita harus mendewasakan Polri untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara utuh sebagaimana di negara-negara demokratis lainnya," pungkas Rivai.(IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?