GATRANEWS

Pemerintah Klaim Realisasi BBM Subsidi Tidak Lebih Kuota
Wednesday, 02 September 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah memperkirakan realisasi volume BBM bersubsidi yaitu Minyak Tanah...
DPD RI Tagih Janji Jokowi Bangun Kawasan Mandalika
Wednesday, 02 September 2015

Jakarta, GATRAnews - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat koordinasi...
Pertamina Serap 9,7 Juta Liter Biodiesel untuk B15
Wednesday, 02 September 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina Persero telah menyerap sebanyak 9,7 juta liter biodiesel dari...
BTN Tunggu Perpres Terkait FLPP
Wednesday, 02 September 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) pada akhir Juli 2015 telah...
Wajib Belajar 12 Tahun, Bisakah Berjalan Lancar?
Wednesday, 02 September 2015

Jakarta, GATRAnews - Program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah masih akan...
Harga Minyak Dunia Jatuh
Wednesday, 02 September 2015

New York, GATRANews - Setelah naik lebih 25% selama tiga hari berturut-turut, Harga Minyak pada...
Hanif Dhakiri: Pemerintah Berupaya Optimal Cegah PHK dan Naikkan Upah Pekerja
Wednesday, 02 September 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah terus mencari...
Direktur IMF: Saya Ke Sini Bukan Untuk Meminjamkan ....
Tuesday, 01 September 2015

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko "Jokowi" Widodo hari ini bertemu dengan rombongan dari...
Indonesia Tuan Rumah Pertemuan WB-IMF 2018
Tuesday, 01 September 2015

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia akan menjadi tuan rumah...
Usung Tol Laut, 50% Lebih Proyek Transportasi Laut Tertunda
Tuesday, 01 September 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengusung konsep tol laut dalam masa...
Analis: Akhir Tahun, IHSG Diprediksi Tak Sampai 5.000
Tuesday, 01 September 2015

Jakarta, GATRAnews - Head of Debt Capital Markets Trimegah Securities Dedy Pramadya mengatakan,...
Pemerintah Janji Perbaiki Pengelolaan APBN
Tuesday, 01 September 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan memperbaiki...
Menperin: Industri Kosmetik dan Jamu Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Nasional
Tuesday, 01 September 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan prospek industri kosmetik dan...
Menperin: Industri Kosmetik dan Jamu Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Nasional
Tuesday, 01 September 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan prospek industri kosmetik dan...
BPS: Inflasi Agustus Hanya 0,39%
Tuesday, 01 September 2015

Jakarta, GATRAnews - Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Agustus ini sebesar...
Pemerintah: Harga Baru BBM, Tidak Berubah
Tuesday, 01 September 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan...
Tiongkok Yakin Menangi Tender Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Tuesday, 01 September 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Tiongkok menyatakan yakin akan memenangi tender dalam menggarap...
Tiphone dan Perusahaan Taiwan Bangun Pabrik di Cikarang
Monday, 31 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Pabrik ponsel cerdas (smartphone) asal Taiwan, Arima Communications,...
Ini Tanggapan Menaker Hanif Soal Rencana Demo Buruh/Pekerja
Monday, 31 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah telah melakukan...
BI: Kedatangan Bos IMF Tidak Ada Hubungan dengan Utang
Monday, 31 August 2015

Jakarta, GATRAnews - Director Manager International Monetary Fund (IMF), Christine Lagarde akan...

Peradi: Inpres No 2 Tahun 2013, Berbahaya!

Jakarta, GATRAnews - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang mengatur penanganan khusus terhadap konflik sosial sangat membahayakan situasi dalam negeri karena kembali melibatkan TNI seperti di era Orde Baru. "Keberadaan Inpres No 2 tahun 2013 merupakan pengulangan kesalahan orde baru serta pengingkaran amanat Reformasi, di mana secara pragmatis TNI kembali dilibatkan dalam pemulihan keamanan tanpa batasan yang jelas," nilai Pengurus Departemen Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Nasional Peradi, Rivai Kusumanegara di Jakarta, Selasa, (5/2).

 

Menurut Rivai, persoalan keamanan seharusnya merupakan tugas dan fungsi Polri sebagaimana di negara-negara lain. Pendidikan dan persiapan TNI sangatlah berbeda dengan Polri, sehingga bila TNI dilibatkan dalam penanggulangan keamanan akan rentan terhadap pelanggaran HAM.

 

"Kita harus membesarkan TNI sesuai tugas dan fungsinya dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, hingga menjaga perdamaian dunia. Bukan mendegradasi keberadaannya dengan melahirkan Inpres No 2 tahun 2013," tegasnya.

 

Ketidakmampuan pemerintah dan Polri dalam memelihara keamanan beberapa tahun terakhir, imbuhnya, tidak bisa ditimpakan kepada TNI untuk melakukan tugas di luar fungsinya. Keterlibatan TNI dalam persoalan keamanan cukuplah terbatas pada status keadaan konfik sebagaimana diatur UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sedang untuk persoalan keamanan lainnya, tetap menjadi tugas pokok Polri.

 

Persoalan yang ada, kiranya bisa dijawab dengan menambah personel Polri, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, membentuk satuan-satuan khusus, memilih pimpinan kesatuan yang berkarakter dan bervisi, hingga membuat SOP yang memberi kewenangan Polri untuk bertindak sesuai bentuk ancaman yang ada termasuk berbagai langkah lainnya dalam penguatan lembaga Polri. "Jadi singkatnya, kita harus mendewasakan Polri untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara utuh sebagaimana di negara-negara demokratis lainnya," pungkas Rivai.(IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?