GATRANEWS

DAJK Rambah Bisnis Ritel
Thursday, 29 January 2015

Tangerang, GATRAnews - Produsen kertas kemasan PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo (DAJK) Tbk. melakukan...
PKL di Jakarta Mulai Gunakan Autodebet
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - ‎Tahun 2015, pedagang kaki lima (PKL) di lima wilayah di Jakarta ditargetkan...
Tiga Proyek Investasi Pariwisata Rp 5 Triliun Masuk Indonesia Tahun Ini‏
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) mencatat dalam tahun ini terdapat...
BKPM Targetkan Investasi Rp 519,5 Trilyun pada 2015
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan investasi Rp 519,5 trilyun...
Pemerintah Siapkan 17,9 KL BBM Bersubsidi
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dalam rapat kerja...
Asuransi Sinar Mas Targetkan Premi Rp-5,15 Trilyun di 2015
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Asuransi Sinar Mas (ASM) menargetkan premi brutto sebesar Rp 5,15 trilyun...
Asuransi Sinar Mas Targetkan Buka 1.000 Kantor MPA
Thursday, 29 January 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Asuransi Sinar Mas (ASM) pada 2015 ini menargetkan pembukaan 75 kantor...
Pemerintah Siapkan Lahan 350.00 Ha untuk 10 Pabrik Gula Baru
Wednesday, 28 January 2015

Ngawi, GATRAnews - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuturkan telah meminta Menteri Perdagangan...
Trisula Incar Penjualan JOBB Tumbuh Hingga 30%
Wednesday, 28 January 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Trisula International Tbk (TRIS) kembali merilis produk teranyarnya, The...
Asumsi Produksi Minyak dalam APBN Perubahan 2015 Turun Jadi 825 Bph
Wednesday, 28 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VII bersama Kementerian Energi dan...
Anak Terserang Leukimia Akut, Bapak Rela Jual Ginjal
Wednesday, 28 January 2015

Jakarta, GATRAnews-Seorang bapak bernama Gunadi (36) yang tinggal di Kampung Parigi Rt.002/011...
Mimpi Ahok, Jakarta Memiliki Pantai dengan Pasir Putih
Wednesday, 28 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bermimpi pantai utara Ibu Kota...
PT Freeport Setor US$ 15,2 Miliar ke Indonesia Selama 20 Tahun
Wednesday, 28 January 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Freeport Indonesia (PTFI), perusahaan tambang terbesar di Indonesia, selama...
Tarik Dana WNI di Luar Negeri, Dirjen Pajak Siapkan ''Tax Amnesty''
Wednesday, 28 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan siap menerapkan tax amnesty...
PT Freeport Tidak Pernah Capai Target Produksi 300.000 Ton per Hari
Wednesday, 28 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Perusahaan tambang raksasa PT Freeport Indonesia (PTFI) saat ini menargetkan...
Rapat Hingga Dini Hari, Komisi VII DPR Kasih Banyak PR ke Menteri ESDM
Wednesday, 28 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Rapat kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Kementerian Energi...
Jokowi: Kawasan Terpadu Kuala Tanjung–Sei Mangkei Harus Beroperasi 2017
Wednesday, 28 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo memberikan target operasional bagi kawasan terpadu Kuala...
Dirjen Pajak: Tax Amnesty Siap Dilaksanakan Tahun depan
Wednesday, 28 January 2015

Jakarta, GATRANews - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan siap menerapkan "tax amnesty"...
Mentan Sebut Anggaran Pertanian 2015 Terbesar Dalam Sejarah‏
Tuesday, 27 January 2015

Sukoharjo, GATRAnews - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut anggaran untuk Kementerian...
Mentan: Kita Perluas Peran Bulog Tahun Ini‏
Tuesday, 27 January 2015

Sukoharjo, GATRAnews - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah akan memperluas...

Peradi: Inpres No 2 Tahun 2013, Berbahaya!

Jakarta, GATRAnews - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang mengatur penanganan khusus terhadap konflik sosial sangat membahayakan situasi dalam negeri karena kembali melibatkan TNI seperti di era Orde Baru. "Keberadaan Inpres No 2 tahun 2013 merupakan pengulangan kesalahan orde baru serta pengingkaran amanat Reformasi, di mana secara pragmatis TNI kembali dilibatkan dalam pemulihan keamanan tanpa batasan yang jelas," nilai Pengurus Departemen Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Nasional Peradi, Rivai Kusumanegara di Jakarta, Selasa, (5/2).

 

Menurut Rivai, persoalan keamanan seharusnya merupakan tugas dan fungsi Polri sebagaimana di negara-negara lain. Pendidikan dan persiapan TNI sangatlah berbeda dengan Polri, sehingga bila TNI dilibatkan dalam penanggulangan keamanan akan rentan terhadap pelanggaran HAM.

 

"Kita harus membesarkan TNI sesuai tugas dan fungsinya dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, hingga menjaga perdamaian dunia. Bukan mendegradasi keberadaannya dengan melahirkan Inpres No 2 tahun 2013," tegasnya.

 

Ketidakmampuan pemerintah dan Polri dalam memelihara keamanan beberapa tahun terakhir, imbuhnya, tidak bisa ditimpakan kepada TNI untuk melakukan tugas di luar fungsinya. Keterlibatan TNI dalam persoalan keamanan cukuplah terbatas pada status keadaan konfik sebagaimana diatur UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sedang untuk persoalan keamanan lainnya, tetap menjadi tugas pokok Polri.

 

Persoalan yang ada, kiranya bisa dijawab dengan menambah personel Polri, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, membentuk satuan-satuan khusus, memilih pimpinan kesatuan yang berkarakter dan bervisi, hingga membuat SOP yang memberi kewenangan Polri untuk bertindak sesuai bentuk ancaman yang ada termasuk berbagai langkah lainnya dalam penguatan lembaga Polri. "Jadi singkatnya, kita harus mendewasakan Polri untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara utuh sebagaimana di negara-negara demokratis lainnya," pungkas Rivai.(IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?