GATRANEWS

BRI Buka Kantor Cabang Pertama di Singapura
Wednesday, 29 July 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Bank Rakyat Indonesia Persero (BRI) untuk pertama kalinya membuka kantor...
Garuda Klaim Rugi Rp 2 Miliar Akibat Letusan Gunung Raung
Wednesday, 29 July 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Garuda Indonesia Persero mencatatkan kerugian hingga Rp 2 miliar akibat...
Maruf Cahyono: Reaksi Rakyat Pasca Sidang Tahunan Sangat Diharapkan
Wednesday, 29 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI 2015 tinggal menghitung hari. Rencananya...
Penurunan Harga Minyak Bantu Garuda Raup Laba US$ 29,3 Juta Selama Semester I
Wednesday, 29 July 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Garuda Indonesia Persero (GIIA) mencatatkan laba bersih selama semester I...
Zulkifli: Dengan Sidang Umum Masyarakat Bisa Menilai Kinerja Lembaga Negara
Wednesday, 29 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua MPR. RI Zulkifli Hasan didampingi wakil Ketua MPR Oesman Sapta dan...
Zulkifli: Dengan Sidang Umum Masyarakat Bisa Menilai Kinerja Lembaga Negara
Wednesday, 29 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua MPR. RI Zulkifli Hasan didampingi wakil Ketua MPR Oesman Sapta dan...
Kemendagri Beri Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Bagi Perangkat Desa
Wednesday, 29 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi pelatihan tata kelola keuangan...
Dana Perlindungan Investor Pasar Modal Terhimpun Rp 95,81 Milyar
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI)...
Red Planet Rights Issue Rp 400 Milyar untuk Bangun 20 Hotel
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Red Planet Indonesia Tbk mengincar dana segar Rp200 milyar hingga Rp400...
Sritex Akan Terbitkan Obligasi US$420 Juta
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) akan menerbitkan obligasi senilai US$420...
Semester I 2015, BSD Catat Marketing Sales Rp 3,5 Trilyun
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengembang properti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSD) hingga enam bulan pertama...
Pada 2025 Industri Lokal Harus Bisa Bangun Kapal 200.000 DWT
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan industri galangan kapal...
Menperin: Industri Perkapalan Nasional Tumbuh Signifikan
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perindustrian Saleh Husin menjelaskan, sebagai negara kepulauan...
Setjen MPR Terus Persiapkan Sidang Tahunan
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Rencana pelaksanaan sidang tahunan MPR pada 15 Agustus nanti, terus...
Kekecewaan dan Kemarahan Ahok kepada Jakarta Book & Education Fair
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama kecewa dan marah dengan pelaksanaan...
Lebaran, Pendapatan Tol MNC Naik 26%
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktur PT MNC Toll Road Syafril Nasution mengungkapkan, pendapatan proyek...
Kredit BTN Tumbuh 18,33% pada Semester I 2015
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat pertumbuhan kredit dan...
Indonesia Kurangi Impor Sapi, Australia Genjot Ekspor ke China
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Australia menggenjot ekspor sapi hidup dengan mengalihkan penjualan...
Serikat Pekerja: Perpanjangan Konsesi JICT Melanggar UU dan Merugikan Negara‏
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Nova...
Mentan Amran Klaim Selamatkan Petani dari Kerugian Rp 2 Triliun‏
Monday, 27 July 2015

Klaten, GATRAnews - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa kegagalan panen...

Peradi: Inpres No 2 Tahun 2013, Berbahaya!

Jakarta, GATRAnews - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang mengatur penanganan khusus terhadap konflik sosial sangat membahayakan situasi dalam negeri karena kembali melibatkan TNI seperti di era Orde Baru. "Keberadaan Inpres No 2 tahun 2013 merupakan pengulangan kesalahan orde baru serta pengingkaran amanat Reformasi, di mana secara pragmatis TNI kembali dilibatkan dalam pemulihan keamanan tanpa batasan yang jelas," nilai Pengurus Departemen Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Nasional Peradi, Rivai Kusumanegara di Jakarta, Selasa, (5/2).

 

Menurut Rivai, persoalan keamanan seharusnya merupakan tugas dan fungsi Polri sebagaimana di negara-negara lain. Pendidikan dan persiapan TNI sangatlah berbeda dengan Polri, sehingga bila TNI dilibatkan dalam penanggulangan keamanan akan rentan terhadap pelanggaran HAM.

 

"Kita harus membesarkan TNI sesuai tugas dan fungsinya dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, hingga menjaga perdamaian dunia. Bukan mendegradasi keberadaannya dengan melahirkan Inpres No 2 tahun 2013," tegasnya.

 

Ketidakmampuan pemerintah dan Polri dalam memelihara keamanan beberapa tahun terakhir, imbuhnya, tidak bisa ditimpakan kepada TNI untuk melakukan tugas di luar fungsinya. Keterlibatan TNI dalam persoalan keamanan cukuplah terbatas pada status keadaan konfik sebagaimana diatur UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sedang untuk persoalan keamanan lainnya, tetap menjadi tugas pokok Polri.

 

Persoalan yang ada, kiranya bisa dijawab dengan menambah personel Polri, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, membentuk satuan-satuan khusus, memilih pimpinan kesatuan yang berkarakter dan bervisi, hingga membuat SOP yang memberi kewenangan Polri untuk bertindak sesuai bentuk ancaman yang ada termasuk berbagai langkah lainnya dalam penguatan lembaga Polri. "Jadi singkatnya, kita harus mendewasakan Polri untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara utuh sebagaimana di negara-negara demokratis lainnya," pungkas Rivai.(IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?