GATRANEWS

Wiranto: Pemilu Bukan Perang, Tapi Kontes Demokrasi
Wednesday, 09 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Wiranto mengatakan bahwa pemilihan umum (pemilu) bukanlah perang, melainkan...
Cak Imin: Paling Jelek Kami di Posisi Ke-4 Lah
Wednesday, 09 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), diprediksi oleh beberapa lembaga survey...
Ribuan Prajurit Marinir Siap Amankan Pemilu
Tuesday, 08 April 2014

Surabaya, GATRAnews - Ribuan prajurit Korps Marinir Pasukan Marinir (Pasmar)-1 menyatakan siap...
Telkom Bagikan Dividen Hampir Rp 10 T
Tuesday, 08 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Perusahaan telekomunikasi pelat merah, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk...
Deklarasi Pencapresan Jokowi di Rumah Si Pitung Langgar UU Cagar Budaya‏
Monday, 07 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Pencapresan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) di Rumah Si Pitung,...
Tokoh & Ulama Betawi Ingatkan Sumpah Jokowi kepada Jakarta
Monday, 07 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Polemik pencapresan Joko Widodo (Jokowi) oleh PDI Perjuangan terus bergulir di...
Pengamat: Prabowo Terlalu Keras Serang Lawan Politiknya
Friday, 04 April 2014

Jakarta, GATRAnews-Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai kritik...
TelkomMetra Perkuat Posisi Telkom
Thursday, 03 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Upaya PTTelekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) perkuat portofolio bisnis TIMES...
Mimpikan Bung Karno, Ilham Deklarasikan Prabowo-JK Duet di Pilpres 2014‏
Tuesday, 01 April 2014

Jakarta, GATRAnews - Juru Bicara organisasi kemasyarakatan 'Suara Hati Rakyat', Ilham Ilyas...
Kuasai Kendari, PAN 'Sentil' Metode Blusukan Jokowi
Sunday, 23 March 2014

Jakarta, GATRAnews-Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan kampanye terbuka di Lapangan eks MTQ,...
Salah Satu Opsi PKB, Koalisi dengan PDIP
Saturday, 15 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mempunyai berbagai opsi untuk menyikapi...
Lindungi Popularitas Jokowi, Mantan Tim Sukses Temui Ahok
Wednesday, 12 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Michael Bimo Putranto siang tadi mendatangi ruang kerja Wakil Gubernur DKI...
Rizal Ramli Sebut SBY 'Orde Pencitraan'
Friday, 07 March 2014

Jakarta, GATRAnews - Rizal Ramli kembali mengkritik kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono...
Jokowi Tak Hanya Disadap, Tetapi Juga Diteror‏
Monday, 24 February 2014

Jakarta, GATRAnews - Joko Widodo (Jokowi) membenarkan dirinya pernah diteror selama menjabat...
Bamsat: Kredibilitas SBY Menurun Akibat Langkah Pembantunya
Monday, 17 February 2014

Jakarta, GATRAnews - Di akhir masa jabatannya, kredibilitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)...
Prof. Muladi: Putusan MK Jalan Tengah Paling Elegan
Thursday, 23 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua DPP Golkar Bidang Hukum Prof. Muladi menyatakan, keputusan Mahkamah...
SAKTI: Jokowi Pas Jadi Figur Perubahan Indonesia 2014
Monday, 20 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI), Girindra...
Soal Gugatan Yusril ke MK, Golkar Tetap 'Kalem'
Thursday, 09 January 2014

Jakarta, GATRAnews- Uji materi (judicial review) Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB)...
Jenderal Moeldoko: TNI Tidak Akan Turut Campur Bermain Politik
Wednesday, 08 January 2014

Jakarta, GATRAnews - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan jika TNI bermain-main politik...
Irman Gusman: Demokrasi Prosedural Sulit Lahirkan Pemimpin Transformatif
Friday, 20 December 2013

Jakarta, GATRAnews - Demokrasi yang prosedural tak akan mampu melahirkan pemimpin yang...

Peradi: Inpres No 2 Tahun 2013, Berbahaya!

Jakarta, GATRAnews - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang mengatur penanganan khusus terhadap konflik sosial sangat membahayakan situasi dalam negeri karena kembali melibatkan TNI seperti di era Orde Baru. "Keberadaan Inpres No 2 tahun 2013 merupakan pengulangan kesalahan orde baru serta pengingkaran amanat Reformasi, di mana secara pragmatis TNI kembali dilibatkan dalam pemulihan keamanan tanpa batasan yang jelas," nilai Pengurus Departemen Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Nasional Peradi, Rivai Kusumanegara di Jakarta, Selasa, (5/2).

 

Menurut Rivai, persoalan keamanan seharusnya merupakan tugas dan fungsi Polri sebagaimana di negara-negara lain. Pendidikan dan persiapan TNI sangatlah berbeda dengan Polri, sehingga bila TNI dilibatkan dalam penanggulangan keamanan akan rentan terhadap pelanggaran HAM.

 

"Kita harus membesarkan TNI sesuai tugas dan fungsinya dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, hingga menjaga perdamaian dunia. Bukan mendegradasi keberadaannya dengan melahirkan Inpres No 2 tahun 2013," tegasnya.

 

Ketidakmampuan pemerintah dan Polri dalam memelihara keamanan beberapa tahun terakhir, imbuhnya, tidak bisa ditimpakan kepada TNI untuk melakukan tugas di luar fungsinya. Keterlibatan TNI dalam persoalan keamanan cukuplah terbatas pada status keadaan konfik sebagaimana diatur UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sedang untuk persoalan keamanan lainnya, tetap menjadi tugas pokok Polri.

 

Persoalan yang ada, kiranya bisa dijawab dengan menambah personel Polri, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, membentuk satuan-satuan khusus, memilih pimpinan kesatuan yang berkarakter dan bervisi, hingga membuat SOP yang memberi kewenangan Polri untuk bertindak sesuai bentuk ancaman yang ada termasuk berbagai langkah lainnya dalam penguatan lembaga Polri. "Jadi singkatnya, kita harus mendewasakan Polri untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara utuh sebagaimana di negara-negara demokratis lainnya," pungkas Rivai.(IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?