GATRANEWS

Jumlah Pengangguran Terbuka Indonesia Capai 7,45 Juta Jiwa‏
Tuesday, 05 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat pengangguran terbuka Indonesia...
Inflasi April 0,36%, Sesuai Perkiraan Bank Indonesia
Tuesday, 05 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Inflasi bulan April 2015 secara bulanan tercatat sebesar 0,36% (mtm), atau...
Mayoritas Maskapai Baru Serahkan Laporan Keuangan Tahun Ini‏ Padahal Diwajibkan Sejak 2009!
Tuesday, 05 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah telah mewajibkan kepada seluruh perusahaan penerbangan untuk...
Menperin: Lembaga Pembiayaan Tingkatkan Daya Saing Industri
Tuesday, 05 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, Lembaga Pembiayaan Pembangunan...
Bank Swiss Akan Buka Ribuan Rekening yang "Tidur" 50 Tahun
Tuesday, 05 May 2015

Jenewa, GATRANews - Ribuan rekening bank yang tetap tak tersentuh selama 50 tahun dan dibuka...
KemESDM Akan Terus Tingkatkan Rasio Elektrifikasi
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian ESDM (KemESDM) berkomitmen terus meningkatkan rasio elektrifikasi...
Ini Strategi Mentan Amran Tekan Impor Jagung‏
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan tekad untuk menekan impor hingga...
BPS: Inflasi April Capai 0,36%‏
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi selama April 2015 sebesar...
Siap Dperiksa, Ahok Puji Bareskrim Setinggi Langit
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (‎Ahok) menyatakan siap...
Indonesia Bidik Malaysia Tingkatkan Ekspor Produk Makanan-Minuman
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Duta Besar RI di Malaysia Marsekal Herman Prayitno mengatakan produk makanan...
Djarot Janjikan UN Tahun Depan Menggunakan CBT
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjanjikan pelaksanaan Ujian...
Tingkatkan Investasi: 143 Bidang Usaha Dapat Tax Allowance‏
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menerbitkan peraturan pelaksanaan...
Izin Investasi Benjina Resources Dicabut‏
Sunday, 03 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut izin prinsip investasi PT...
Menaker Akomodir Usul Kenaikan Upah Lima Tahun Sekali
Friday, 01 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri akan mengakomodir kenaikan upah buruh...
Rieke Minta Jokowi Bersihkan Istana dari Menteri Anti Buruh
Friday, 01 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka meminta Jokowi membersihkan Istana...
2.500 Personel TNI/Polri Amankan Istana Merdeka
Friday, 01 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Ribuan buruh mulai berdatangan mengepung Istana Merdeka memperingati Hari...
Kuartal I-2015, Intiland Raup Pendapatan Rp 603,3 Milyar
Friday, 01 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengembang properti PT Intiland Development Tbk berhasil membukukan pendapatan...
Jokowi Ingin Tol Lampung-Palembang Kelar dalam 3 Tahun
Friday, 01 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan ruas jalan tol Lampung-Palembang...
Kuartal I-2015, Laba PGN US$109,4 Juta
Thursday, 30 April 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pada kuartal I-2015 membukukan laba bersih...
Wapres Serahkan Piala kepada Top 25 Inovasi Pelayanan Publik 2015
Thursday, 30 April 2015

Jakarta, GATRAnews – Tiga menteri, empat gubernur, sepuluh bupati, dan tujuh Walikota menerima...
Error
  • There was a problem loading image Bank%20Indonesiaaaa_GATRA_ArdiWidiYansah.jpg

Peradi: Inpres No 2 Tahun 2013, Berbahaya!

Jakarta, GATRAnews - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang mengatur penanganan khusus terhadap konflik sosial sangat membahayakan situasi dalam negeri karena kembali melibatkan TNI seperti di era Orde Baru. "Keberadaan Inpres No 2 tahun 2013 merupakan pengulangan kesalahan orde baru serta pengingkaran amanat Reformasi, di mana secara pragmatis TNI kembali dilibatkan dalam pemulihan keamanan tanpa batasan yang jelas," nilai Pengurus Departemen Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Nasional Peradi, Rivai Kusumanegara di Jakarta, Selasa, (5/2).

 

Menurut Rivai, persoalan keamanan seharusnya merupakan tugas dan fungsi Polri sebagaimana di negara-negara lain. Pendidikan dan persiapan TNI sangatlah berbeda dengan Polri, sehingga bila TNI dilibatkan dalam penanggulangan keamanan akan rentan terhadap pelanggaran HAM.

 

"Kita harus membesarkan TNI sesuai tugas dan fungsinya dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, hingga menjaga perdamaian dunia. Bukan mendegradasi keberadaannya dengan melahirkan Inpres No 2 tahun 2013," tegasnya.

 

Ketidakmampuan pemerintah dan Polri dalam memelihara keamanan beberapa tahun terakhir, imbuhnya, tidak bisa ditimpakan kepada TNI untuk melakukan tugas di luar fungsinya. Keterlibatan TNI dalam persoalan keamanan cukuplah terbatas pada status keadaan konfik sebagaimana diatur UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sedang untuk persoalan keamanan lainnya, tetap menjadi tugas pokok Polri.

 

Persoalan yang ada, kiranya bisa dijawab dengan menambah personel Polri, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, membentuk satuan-satuan khusus, memilih pimpinan kesatuan yang berkarakter dan bervisi, hingga membuat SOP yang memberi kewenangan Polri untuk bertindak sesuai bentuk ancaman yang ada termasuk berbagai langkah lainnya dalam penguatan lembaga Polri. "Jadi singkatnya, kita harus mendewasakan Polri untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara utuh sebagaimana di negara-negara demokratis lainnya," pungkas Rivai.(IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?