GATRANEWS

Jelang Lebaran, Kementerian PUPR Kejar Target Infrastruktur Jalan
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengejar target...
Target Lippo Insurance Sama dengan Tahun Lalu
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Lippo General Insurance Tbk memandang 2015 sebagai tahun yang cukup...
Peran Industri Tuna Makin Strategis
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dirjen P2HP)...
Industri Keramik Diharapkan Dapat Bersaing dalam Pasar Bebas
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian...
Jokowi Berencana Naikkan Anggaran Pertanian Hingga Rp 45 Triliun
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo memfokuskan Indonesia menjadi negara berdaulat pangan...
Ketua MPR: Pembangunan Smelter Bikin Bahan Mentah Indonesia Punya Nilai Tambah
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan...
Garuda Siapkan 1,61 juta kursi Buat Mudik Lebaran tahun ini
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRANews - Pemudik tahun ini via udara tampaknya akan meningkat, itulah sebabnya maskapai...
Asuransi Sinar Mas Gelar Literasi Keuangan bagi Siswa SD
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Merayakan hari jadi ke-30, PT Asuransi Sinar Mas (ASM) menggelar kegiatan...
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 5% Tidak Ada Artinya Jika Inflasi 12%
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara...
Jokowi Minta Pemerintah Daerah Buat Gerakan Tanam Cabai
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews- Kenaikan harga cabai turut menyubang laju inflasi secara nasional. Untuk itu...
Gubernur BI Minta Pemda Buat Anggaran Operasi Pasar
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur Bank Indonesia Agus Dermawan Winarto Martowardojo menilai peran...
Harga Emas Anjlok USD 17,1 per Ounce
Wednesday, 27 May 2015

Chicago, GATRANews - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir...
Inalum Akan Salurkan Beasiswa Sejumlah Rp 8 M Lebih
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero akan menyalurkan beasiswa...
Kementerian PUPR Tingkatkan Layanan Air Minum Melalui Hibah
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan meningkatkan...
Kementerian PUPR Tingkatkan Layanan Air Minum Melalui Hibah
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan meningkatkan...
Pertamina Bangun Fasilitas Penyedia Avtur bagi Bandara di Majalengka
Wednesday, 27 May 2015

Jakarta, GATRAnews - PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kesepakatan...
Tentara Jadi Birokrat, Ahok Klaim Didukung Jenderal Moeldoko
Tuesday, 26 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengklaim mengantongi...
Mendes PDTT Dukung Revisi PP 43 Tahun 2014
Tuesday, 26 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT),...
Kementan Mengaku Swasembada Kedelai Sulit Dicapai dalam 3 Tahun‏
Tuesday, 26 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Hasil Sembiring, mengaku bahwa...
Bulog Masih Kesulitan Serap Gabah dan Beras Petani‏
Tuesday, 26 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Hingga hari ini, pengadaan beras oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) baru...

Peradi: Inpres No 2 Tahun 2013, Berbahaya!

Jakarta, GATRAnews - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang mengatur penanganan khusus terhadap konflik sosial sangat membahayakan situasi dalam negeri karena kembali melibatkan TNI seperti di era Orde Baru. "Keberadaan Inpres No 2 tahun 2013 merupakan pengulangan kesalahan orde baru serta pengingkaran amanat Reformasi, di mana secara pragmatis TNI kembali dilibatkan dalam pemulihan keamanan tanpa batasan yang jelas," nilai Pengurus Departemen Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Nasional Peradi, Rivai Kusumanegara di Jakarta, Selasa, (5/2).

 

Menurut Rivai, persoalan keamanan seharusnya merupakan tugas dan fungsi Polri sebagaimana di negara-negara lain. Pendidikan dan persiapan TNI sangatlah berbeda dengan Polri, sehingga bila TNI dilibatkan dalam penanggulangan keamanan akan rentan terhadap pelanggaran HAM.

 

"Kita harus membesarkan TNI sesuai tugas dan fungsinya dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, hingga menjaga perdamaian dunia. Bukan mendegradasi keberadaannya dengan melahirkan Inpres No 2 tahun 2013," tegasnya.

 

Ketidakmampuan pemerintah dan Polri dalam memelihara keamanan beberapa tahun terakhir, imbuhnya, tidak bisa ditimpakan kepada TNI untuk melakukan tugas di luar fungsinya. Keterlibatan TNI dalam persoalan keamanan cukuplah terbatas pada status keadaan konfik sebagaimana diatur UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sedang untuk persoalan keamanan lainnya, tetap menjadi tugas pokok Polri.

 

Persoalan yang ada, kiranya bisa dijawab dengan menambah personel Polri, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, membentuk satuan-satuan khusus, memilih pimpinan kesatuan yang berkarakter dan bervisi, hingga membuat SOP yang memberi kewenangan Polri untuk bertindak sesuai bentuk ancaman yang ada termasuk berbagai langkah lainnya dalam penguatan lembaga Polri. "Jadi singkatnya, kita harus mendewasakan Polri untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara utuh sebagaimana di negara-negara demokratis lainnya," pungkas Rivai.(IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?