GATRANEWS

Hasyim Muzadi: Tak Puas di KPU, Tempuhlah MK
Tuesday, 22 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi...
Pengamat: Dua Manuver Politik Kubu Prabowo-Hatta Berbahaya
Monday, 21 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Ari Dwipayana, pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai kubu...
Forum Alumni Aktivis 98 Ingatkan Bahaya Kembalinya Orde Baru‏
Tuesday, 15 July 2014

Jakarta, GATRAnews- Forum Alumni Aktivis 98 mengingatkan akan bahaya kembalinya Orde Baru. Hal...
Tommy Suharto dan Robby Tjahyadi Satu TPS di Menteng
Wednesday, 09 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Menteng Kelurahan Gondangdia, Kecamatan...
Tantowi Nilai Jokowi-JK Tak Sportif
Tuesday, 08 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Juru bicara Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya,...
Hari Nyoblos 9 Juli Buruh Libur, atau Mendapat Upah Kerja Lembur
Tuesday, 08 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah menetapkan hari pemungutan suara alias pencoblosan calon...
Aktivis Korban Penculikan Berharap Pada Kemampuan JK Menyelesaikan Konflik‏
Saturday, 05 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan aktivis tahun 1998 menaruh harapan kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf...
Korban Penculikan Tahun 98 Berharap Jokowi Ungkap Kasusnya‏
Friday, 04 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Mantan aktivis tahun1998 menaruh harapan kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf...
Politisi Kebon Sirih Sesalkan Ribuan Bus Batal Dibeli DKI
Friday, 04 July 2014

Jakarta, GATRAnews -  Keputusan Pemprov DKI Jakarta membatalkan pembelian bus Transjakarta...
JK Kecapean Bukan Kondisi Umur
Wednesday, 02 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Kendati usia Jusuf Kalla cukup lanjut, yakni 72 tahun, namun fakta...
JK Harus Pandai Jaga Kondisi Fisik
Tuesday, 01 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Firman Noor, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)...
Puluhan Mahasiswa Undip Belajar Pro Bono di PBH Peradi
Thursday, 26 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Sebanyak 80 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang,...
Jokowi Bantah Lakukan Kampanye di Monas
Thursday, 26 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah telah melakukan kampanye di...
Jokowi Offside Kampanye di Monas
Tuesday, 24 June 2014

Jakarta, GATRAnews-Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai...
Ekonomi Prabowo, Enak Didengar Sulit Direalisasikan
Monday, 23 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Albert Simangunsong, Direktur Utama Poin menilai sejumlah jargon ekonomi...
Ini Isi Keppres yang Buktikan Prabowo Diberhentikan Secara Hormat‏
Friday, 20 June 2014

Jakarta, GATRAnews- Kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa merilis isi...
Jelaskan Soal Penculikan Mahasiswa, Wiranto Tak Ingin Menyerang Prabowo‏
Friday, 20 June 2014

Jakarta, GATRAnews- Mantan Pangab Jenderal Purn Wiranto mengklarifikasi beberapa hal terkait isu...
Yusril Berharap Prabowo dan Jokowi Jawab "Lelucon Konstitusi"
Sunday, 15 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengharapkan calon presiden...
Direktur Utama Telkom, Arief Yahya Raih Gelar Doktor di Universitas Padjadjaran
Friday, 13 June 2014

GATRAnews - Dr. Arief Yahya menawarkan solusi berupa metode Creativity To Commerce (C2C) Startup...
Kopel Deklarasi Pemenangan Jokowi-JK
Sunday, 08 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Komite untuk Pekerja Layak (Kopel) menyatakan dukungannya kepada pasangan...

Peradi: Inpres No 2 Tahun 2013, Berbahaya!

Jakarta, GATRAnews - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang mengatur penanganan khusus terhadap konflik sosial sangat membahayakan situasi dalam negeri karena kembali melibatkan TNI seperti di era Orde Baru. "Keberadaan Inpres No 2 tahun 2013 merupakan pengulangan kesalahan orde baru serta pengingkaran amanat Reformasi, di mana secara pragmatis TNI kembali dilibatkan dalam pemulihan keamanan tanpa batasan yang jelas," nilai Pengurus Departemen Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Nasional Peradi, Rivai Kusumanegara di Jakarta, Selasa, (5/2).

 

Menurut Rivai, persoalan keamanan seharusnya merupakan tugas dan fungsi Polri sebagaimana di negara-negara lain. Pendidikan dan persiapan TNI sangatlah berbeda dengan Polri, sehingga bila TNI dilibatkan dalam penanggulangan keamanan akan rentan terhadap pelanggaran HAM.

 

"Kita harus membesarkan TNI sesuai tugas dan fungsinya dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, hingga menjaga perdamaian dunia. Bukan mendegradasi keberadaannya dengan melahirkan Inpres No 2 tahun 2013," tegasnya.

 

Ketidakmampuan pemerintah dan Polri dalam memelihara keamanan beberapa tahun terakhir, imbuhnya, tidak bisa ditimpakan kepada TNI untuk melakukan tugas di luar fungsinya. Keterlibatan TNI dalam persoalan keamanan cukuplah terbatas pada status keadaan konfik sebagaimana diatur UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sedang untuk persoalan keamanan lainnya, tetap menjadi tugas pokok Polri.

 

Persoalan yang ada, kiranya bisa dijawab dengan menambah personel Polri, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, membentuk satuan-satuan khusus, memilih pimpinan kesatuan yang berkarakter dan bervisi, hingga membuat SOP yang memberi kewenangan Polri untuk bertindak sesuai bentuk ancaman yang ada termasuk berbagai langkah lainnya dalam penguatan lembaga Polri. "Jadi singkatnya, kita harus mendewasakan Polri untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara utuh sebagaimana di negara-negara demokratis lainnya," pungkas Rivai.(IS)

 

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?