GATRANEWS

Buat Gaduh Parpol, Wakil Ketua DPR Minta Yasonna Dicopot
Tuesday, 28 July 2015

Jakarta, GATRAnews- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta Presiden Joko...
Bamsoet Tuding KPU Bersekongkol Dengan Menkumham Soal PKPU
Monday, 27 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap pada sikapnya hanya memperbolehkan partai...
Bamsoet: Lelucon Politik Golkar Munas Ancol Berakhir
Friday, 24 July 2015

Jakarta, GATRAnews - Bendaraha Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo (Bamsoet),...
Menang di PN Jakut, Kubu Ical Anggap Berkah Lebaran
Friday, 24 July 2015

Jakarta, GATRAnews - PN Jakarta Utara dalam amar putusannya Jumat (24/7), menyatakan Kepengurusan...
Gede Pasek Sebut SBY 'Absolut' di Demokrat
Monday, 06 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin absolut di Partai Demokrat (PD)....
Reshuffle Kabinet Bukan Bagi-bagi Kekuasaan
Sunday, 05 July 2015

Jakarta,GATRAnews-Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan,...
Jokowi Jangan Takut Depak Menteri dari Partai Pendukung
Saturday, 27 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, Presiden...
DPP PAN: Sejak Awal Kabinet Jokowi Tak Menjanjikan
Saturday, 27 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Memburuknya kondisi ekonomi bukan kabar sangat mengejuktkan bagi Ketua DPP...
Indonesia Disibukkan Dengan Perebutan Kekuasaan
Sunday, 07 June 2015

Makasar, GATRAnews - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Fadholi menyebutkan Indonesia selama ini...
Lukman Edy: Penguatan Otda Menjadi Keniscayaan
Sunday, 07 June 2015

Palembang, GATRAnews - Isu tentang Otonomi Daerah muncul sejak bergulirnya reformasi. Otonomi...
Pembentukan BUMN Khusus Disinyalir untuk Bagi-bagi Kekuasaan
Monday, 01 June 2015

Jakarta, GATRAnews - Pengamat komunikasi dari Universitas Airlangga, Suko Widodo, mensinyalir...
Penyelenggara Pemilu Harus Dekat Dengan Dunia Ilmu Pengetahuan Dan Riset
Thursday, 28 May 2015

Semarang, GATRAnews – Dalam sambutan acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Bawaslu, Dewan...
Buku Republik Komedi ½ Presiden, Bamsoet Ungkap Kelucuan Pemerintahan Jokowi
Monday, 11 May 2015

Jakarta, GATRAnews - Usia pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah masuk bulan ketujuh....
Perintah Jokowi Bebaskan Novel Dianggap Bentuk Intervensi Kekuasaan
Monday, 04 May 2015

Jakarta, GATRAnews- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyayangkan komentar Presiden Joko Widodo...
Yusril: Politikus Harus Berjiwa Besar dan Taat Hukum
Monday, 06 April 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengimbau para politikus agar...
Wahh....PTUN Menangkan Permohonan Kubu Ical
Wednesday, 01 April 2015

Jakarta, GATRAnews- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan penetapan menunda...
BBM Naik Rp 7.400, Listrik Juga Naik, Yusril: Oleh-oleh Jokowi
Saturday, 28 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai kenaikan Bahan Bakar...
Pakar Tata Negara: APBD Tidak Boleh Terpusat di Satu Orang
Wednesday, 25 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum dan tata negara, Irman Putra Sidin menuturkan, penyusunan APBD...
KMP Pastikan Hak Angket Segera Digulirkan
Tuesday, 24 March 2015

Jakarta, GATRAnews- Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar rapat bersama di ruang fraksi Golkar siang...
Bambang Widjojanto: Waspadai Sistem Oligarki Kekuasaan!
Wednesday, 18 March 2015

Jakarta, GATRAnews - Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wdijojanto mengungkapkan saat ini telah lahir...

TNI-Polri Kuasai Negara, Jika Gagal Pemilu 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memperingatkan, TNI-Polri dimungkinkan memegang kekuasaan negeri ini, jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) 2014.

"Jika Pemilu gagal, maka TNI dan Polri kemungkinan besar akan pegang kendali kekuasaan," kata Yusril kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (17/2).

Menurutnya, hal itu kemungkinan terjadi, karena presiden atau wapres akan berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2014, diikuti kekosongan atau tidak aktifnya semua menteri. Selain itu, masa tugas keanggota DPR, DPD, dan MPR, berakhir tahun 2014. Akibatnya, terjadilah kevakuman kekuasaan di negeri ini.

Menurutnya, KPU merupakan penentu masa depan negara dan bangsa Indonesia yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Pemilu sebagaimna amanat UUD 1945 yang telah diamandemen.

"Sadarkah anda, bahwa nasib bangsa dan negara ini dipikulkan ke pundak Komisioner KPU?" cetus Yusril.

Ia mengaku tak mengetahui apakah para komisioner KPU itu apakah menyadari dan mengetahui hal tersebut. " Apakah semua komisioner KPU sadar? Saya tidak tahu," ungkapnya.

Dijelaskan Yusril, KPU merupakan penganggung jawab penuh Pemilu ini akibat diamandemennya UUD 1945. Jika sebelumnya KPU bertanggung jawab langsung kepada presiden, setelah amandemen, KPU bertanggung jawab penuh atas penyelenggaran pemilu tersebut.

"Saya ingat pada tahun 1999, KPU gagal mengumumkan hasil Pemilu, sehingga diambilalih oleh Presiden BJ Habibie," ungkapnya.

Dijelaskannya, pada masa Pemerintahan BJ Habibie tahun 1999 lalu, sesuai UUD 1945, penanggung jawab pelaksanaan Pemilu adalah presiden. Namun saat ini, itu tidak berlaku lagi dan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU.

"Kini tidak lagi, tanggung jawab sepenuhnya ada pada KPU. Kalau Pemilu 2014 gagal, maka bangsa dan negara ini akan menghadapi krisis konstitusional yang tidak ada jalan keluarnya, pasca amandemen UUD 1945," tambah Yusril. (IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?