GATRANEWS

Tak Ada Urgensi Revisi UU MD3
Thursday, 13 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Revisi UU MD3 tak terkait dengan permasalahan bangsa yang tengah dijajah oleh...
Kisman: Revisi UU MD3, ''Perlontean Politik''
Thursday, 13 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Direktur Eksekutif Insitute for Strategic and Indonesia Studies (ISIS), Kisman...
Politisi PDIP: DPR Seperti Kartel Kekuasaan
Saturday, 01 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon...
Yusril : Jokowi Bisa Selesaikan Kisruh DPR
Saturday, 01 November 2014

Jakarta, GATRAnews - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Joko Widodo...
Hanura: Penambahan Komisi Demi Bagi-Bagi Kekusaan
Friday, 10 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Fraksi Hanura di DPR RI mengimbau semua pihak agar menimbang dan memikirkan...
Jokowi Dukung Revisi 122 Undang-Undang Usulan Ical
Thursday, 09 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Presiden terpilih Joko Widodo mendukung revisi 122 undang-undang (UU) yang...
Jokowi Dinilai Langgar Janji Bagi-bagi Kursi Menteri
Thursday, 09 October 2014

Jakarta, GATRAnews - Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat...
Jokowi Tolak Tandatangani UU Pilkada
Tuesday, 30 September 2014

Jakarta, GATRAnews - Presiden terpilih Joko Widodo menolak menandatangani Undang-Undang Pemilihan...
Selain Lepas jabatan di Parpol, Menteri Kabinet Jokowi Harus Lepas Perusahaan
Wednesday, 17 September 2014

Jakarta, GATRAnews- Pengamat politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin...
Seruan Boikot dari PKS, Cermin Ambisi Kekuasaan Berlebihan
Sunday, 03 August 2014

Jakarta, GATRAnews - Pernyataan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal seruan boikot Sidang...
Yusril: Koalisi Permanen Merah Putih Sulit Terjadi
Wednesday, 16 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, koalisi permanen yang...
Yuddy: "Pelacuran" Lembaga Survei Coreng Demokrasi
Monday, 14 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla (Timkamnas Jokowi-JK),...
Yusril Turun Tangan Jika Negara Genting
Thursday, 10 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Perbedaan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei...
Yusril Takkan Memihak Prabowo Maupun Jokowi
Thursday, 10 July 2014

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan bersikap netral...
Yusril: Atasi Dua Masalah, Prabowo-Jokowi Sukses Jadi Presiden
Saturday, 21 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Yusril Ihza Mahendra mengatakan, jika Prabowo Subianto dan Joko Widodo...
Gerindra DKI: Jokowi Memimpin Jakarta dengan 'Topeng'
Friday, 20 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua DPD Partai Gerindra Mohammad Taufik menampik merosotnya elektabilitas...
Yusril Berharap Prabowo dan Jokowi Jawab "Lelucon Konstitusi"
Sunday, 15 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengharapkan calon presiden...
NU Tegaskan Netral pada Pilpres 2014
Monday, 02 June 2014

Jakarta, GATRAnews - Organisasi kemasyarakatan keagamaan tertua di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU),...
Yusril: Jika Jadi Presiden, Sultan HB X Harus Turun Tahta
Friday, 16 May 2014

Jakarta, GATRAnews - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Sri Sultan...
Yusril: Andai MK Bisa Batalkan Hasil Pemilu
Thursday, 01 May 2014

Jakarta, GATRAnews - Mahkamah Konstitusi (MK) hampir mustahil bisa menyidangkan pelanggaran pelimu...

TNI-Polri Kuasai Negara, Jika Gagal Pemilu 2014

Jakarta, GATRAnews - Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memperingatkan, TNI-Polri dimungkinkan memegang kekuasaan negeri ini, jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) 2014.

"Jika Pemilu gagal, maka TNI dan Polri kemungkinan besar akan pegang kendali kekuasaan," kata Yusril kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (17/2).

Menurutnya, hal itu kemungkinan terjadi, karena presiden atau wapres akan berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2014, diikuti kekosongan atau tidak aktifnya semua menteri. Selain itu, masa tugas keanggota DPR, DPD, dan MPR, berakhir tahun 2014. Akibatnya, terjadilah kevakuman kekuasaan di negeri ini.

Menurutnya, KPU merupakan penentu masa depan negara dan bangsa Indonesia yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Pemilu sebagaimna amanat UUD 1945 yang telah diamandemen.

"Sadarkah anda, bahwa nasib bangsa dan negara ini dipikulkan ke pundak Komisioner KPU?" cetus Yusril.

Ia mengaku tak mengetahui apakah para komisioner KPU itu apakah menyadari dan mengetahui hal tersebut. " Apakah semua komisioner KPU sadar? Saya tidak tahu," ungkapnya.

Dijelaskan Yusril, KPU merupakan penganggung jawab penuh Pemilu ini akibat diamandemennya UUD 1945. Jika sebelumnya KPU bertanggung jawab langsung kepada presiden, setelah amandemen, KPU bertanggung jawab penuh atas penyelenggaran pemilu tersebut.

"Saya ingat pada tahun 1999, KPU gagal mengumumkan hasil Pemilu, sehingga diambilalih oleh Presiden BJ Habibie," ungkapnya.

Dijelaskannya, pada masa Pemerintahan BJ Habibie tahun 1999 lalu, sesuai UUD 1945, penanggung jawab pelaksanaan Pemilu adalah presiden. Namun saat ini, itu tidak berlaku lagi dan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU.

"Kini tidak lagi, tanggung jawab sepenuhnya ada pada KPU. Kalau Pemilu 2014 gagal, maka bangsa dan negara ini akan menghadapi krisis konstitusional yang tidak ada jalan keluarnya, pasca amandemen UUD 1945," tambah Yusril. (IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?