GATRANEWS

Menpan Klaim Kebijakan Larangan Rapat di Hotel Hemat Rp 1,3 Triliun‏!
Tuesday, 27 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi...
Ingin Ekspor Meningkat 300%, Mendag Minta Atase Perdagangan Lebih Aktif‏
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perdagangan (Mendag), Rachmat Gobel mengatakan pejabat perwakilan...
KPK vs Polri Memanas, Jokowi Kembali Datangi Balai Kota
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Saat polemik KPK vs Polri memuncak, Presiden Joko Widodo kembali ke Balai Kota...
Kisruh KPK-Polri, Demokrat Harap Pemerintah Ambil Sikap Bijak
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews- Fraksi Partai Demokrat (PD) angkat bicara soal ketegangan antara Polri dan...
DPR: Tak Ada Pejabat Negara yang Kebal Hukum
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Pimpinan DPR bereaksi keras atas usulan diberikannya hak imunitas atau...
Ibas: Demokrat Tunggu Solusi Penyelesaian Kisruh KPK-Polri Oleh Jokowi
Monday, 26 January 2015

Jakarta, GATRAnews- Presiden Joko Widodo dinilai belum menyelesaikan kemelut yang kini terjadi...
Demokrat Minta Jokowi Bertindak Atas Penangkapan Bambang Widjojanto
Friday, 23 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditangkap...
Gara-gara Berfoto, Djarot Tegur PNS Baru Dilantik
Thursday, 22 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat geram dengan beberapa PNS DKI di acara...
Ahok Lantik 701 Pejabat DKI Tahap Dua
Thursday, 22 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama kembali melantik 701 pejabat struktural di...
PPATK Cium Rekening Gendut Pejabat DKI
Wednesday, 21 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Rekening gendut ternyata tidak hanya milik petinggi kepolisian saja. Pusat...
13 Pejabat DKI Negatif konsumsi Narkoba
Wednesday, 21 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan 13 pejabat eselon...
Anggaran Gaji Pegawai DKI Jakarta Hampir 20 Trilyun
Wednesday, 21 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Alokasi belanja langsung untuk gaji kurang lebih 72.000 pegawai Pemerintah...
Komisi II DPR: Tanpa Revisi, Perppu Pilkada Tak Sempurna
Tuesday, 20 January 2015

Jakarta, GATRAnews - DPR menggelar rapat paripurna pengesahan Perppu nomor 1 dan 2 tahun 2014...
Perppu Pilkada Disahkan, Ruhut: Semua Sudah Kembali ke Jalan Yang Benar
Tuesday, 20 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Perppu‎ Pilkada disahkan menjadi Undang-Undang meskipun DPR akan segera...
Demokrat Pertanyakan Posisi Plt Kapolri
Monday, 19 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti...
KPK Dituding Kebiri Hak Konstitusional Presiden Tentukan Kapolri
Friday, 16 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Irjen Pol Purnawirawan Sisno Adiwinoto menilai Komisi Pemberantasan Korupsi...
Ekonomi Jakarta Tidak Bisa Dikelola Omong Besar Ahok
Wednesday, 14 January 2015

Jakarta, GATRAnews - ‎Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta mengritik proyeksi ekonomi...
Jakarta Jadi Tuan Rumah Konferensi New Cities
Wednesday, 14 January 2015

Jakarta, GATRAnews - ‎Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi New Cities pertama di...
Ahok: Gaji 72 Ribu PNS Cair Hari Ini
Thursday, 08 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan gaji 72.000 pegawai...
Mimpi Ahok Kurangi Tiga Per Empat PNS Jakarta
Wednesday, 07 January 2015

Jakarta, GATRAnews - Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta sebanyak 72.000 orang dinilai...

Demokrat Tak Akan Ganti Pejabat Pendukung Anas

Jakarta, GATRAnews - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan menegaskan, partainya tidak menggagendakan rotasi pejabat tinggi partai yang dinilai sebagai loyalis Anas Urbaningrum, dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang rencananya akan dihelat sebelum 9 April mendatang.

"Kita tidak membicarakan itu (penggeseran petinggi Demokrat, Red.)," jawab Syarif usai menghadiri penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa Taufiq Kiemas di Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu, (10/3), soal apakah para loyalis Anas akan digeser atau tidak, sebagaimana isu yang beredar selama ini.

Syarif menambahkan, Demokrat akan mentaati seluruh ketentuan Undang-undang Pemilu, sehingga hampir dipastikan KLB itu digelar agar daftar calon legislatif (DCS) bisa ditandatangani ketua umum sebelum diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya, mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum dalam diskusi bertajuk "Smart Evening With Rosi", Rabu malam lalu, (6/3), mengaku belum melayangkan surat resmi penguduran dirinya setelah pernyataan lisannya, menyusul ditetapkan sebagai tersangka korupsi Hambalang.

Anas mengatakan, tidak ada satu orang pun yang berhak menerima surat tersebut, termasuk Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, yang layak menerima pengunduran dirinya adalah KLB. Pengangkatan dirinya sebagai ketua umum dilakukan melalui kongres, sehingga surat tersebut pun harus diserahkan ke kongres.

"Kalau dikirim, yang layak menerima surat pengunduran diri itu kongres, tidak ada instansi yang mempunyai mandat mencabut itu, kecuali kongres," tandasnya.

Menurutnya, ia belum mengirimkan surat pengunduran dirinya, karena mantan partai cinta pertamanya tersebut belum menentukan jadwal KLB. Selain itu, Anas menganggap, karen dirinya merupakan bayi yang tidak diinginkan, maka hampir dipastikan suratnya pun tidak dinantikan.
"Suratnya pun tidak diharapkan oleh bapaknya," seloroh Anas.

Pada kesempatan tersebut Anas juga menilai, adanya faksi-faksi di dalam partai politik merupakan hal yang wajar. Menurutnya, semakin besar satu partai, maka semakin banyak pula faksi-faksinya.

"Ada faksi di partai itu hal yang biasa. Kalau partai kecil faksinya kecil, kalau partai besar lazim faksinya besar. Partai Demokrat ini masih belajar, wajar kalau ada faksi-faksi," pungkasnya. (IS)

Design © GATRANEWS | GATRA. All rights reserved.

Top Desktop version

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?