MUI: Pernyataan Wiranto Bentuk Intervensi Pemerintah!

Jakarta, GATRAnews- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan pernyataan Menkopolhukam Wiranto agar MUI melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian RI dan Menteri Agama dalam setiap akan menetapkan fatwa. "Hal tersebut bukan saja sebagai bentuk intervensi Pemerintah terhadap MUI dalam menetapkan fatwa, juga bisa dipahami sebagai bentuk pembatasan hak MUI dalam berekspresi, menyatakan pikiran dan pendapat yang sangat jelas dan tegas dijamin oleh konstitusi," kata Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Zainut Tauhif Sa'adi lewat pesan singkat, Rabu (21/12).

Pernyataan tersebut menurutnya sebagai bentuk kemunduran dalam praktek kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Politisi PPP ini juga menilai MUI sebagai organisasi kemasyarakatan eksistensinya dijamin oleh konstitusi, hak dan kewenangannya dijamin oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada alasan oleh siapa pun dan atas nama apa pun melakukan pembatasan terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat, termasuk di dalamnya adalah tugas menetapkan fatwa. "Sepanjang tugas dan tanggung jawab tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," lanjutnya.

MUI dalam setiap menetapkan fatwa senantiasa mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Tidak hanya mempertimbangkan dari aspek keagamaan saja, tetapi juga mempertimbangkan dari aspek kebhinnekaan, toleransi, kerukunan sosial dan keutuhan NKRI.  "Tuduhan bahwa fatwa MUI dapat meresahkan masyarakat dan merusak toleransi umat beragama adalah sangat tidak beralasan. Seharusnya hadirnya fatwa MUI dimaknai sebagai bentuk kontribusi positif masyarakat dalam ikut serta membangun harmoni kehidupan umat beragama, merawat kebhinnekaan dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan UUD NRI 1945 dan Pancasila," ucapnya.

Sebelumnya, Wiranto meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan koordinasi lebih dulu dengan Pemerintah sebelum mengeluarkan sebuah fatwa. Hal tersebut disampaikan Wiranto menyikapi aksi sweeping oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) pasca diterbitkannya fatwa MUI No 56 Tahun 2016 tanggal 14 Desember tentang fatwa menggunakan atribut non-Muslim bagi umat Islam.

Fatwa tersebut dikeluarkan karena banyaknya keluhan dari masyarakat yang dipaksa menggunakan atribut keagamaan agama lain saat hari besar agama tersebut. "Tadi Menteri Agama dan Kapolri saya minta untuk melakukan koordinasi yang tetap kepada teman-teman MUI agar pada saat mengeluarkan fatwa apapun, seyogyanya melaksanakan koordinasi dulu," ujar Wiranto.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Nur Hidayat

 

 

Share this article

Tagged under