Menduga Disadap Hubungan Semakin Tak Sedap

SBY Disadap? (Istimewa)Jakarta GATRAnews - Eskalasi hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhir-akhir ini memanas. Terakhir, provokasi disundut dari ruang sidang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menghadirkan saksi KH Ma’ruf Amin, Selasa 31 Januari 2017.

 


Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, KH Ma'ruf Amin dicecar dalam persidangan berlangsung sekitar tujuh jam. Nama SBY dikait-katikan dalam sidang tersebut ketika Humphrey Jemat, pengacara Ahok menyampaikan pertanyaan.

“Saya ingin menanya apakah ada pada hari Kamis sehari sebelum anda bertemu paslon AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan Sylvi (Sylviana Murni), anda menerima telpon dari pak SBY pukul 10.16 (WIB) yang menyatakan adalah untuk mengatur agar pak Agus dan Sylvi diterima di kantor PBNU dan kedua untuk segera mengeluarkan fatwa terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh pak BTP (Ahok), ada atau tidak?” katanya.

KH Ma’ruf Amin menjawab tegas: Tidak! Pertanyaan diulang, dan KH Ma’ruf Amin tetap pada jawabannya. Kemudian hening. “Hakim, sudah ditanyakan berulang kali jawabannya sama, untuk itu kami akan berikan bukti. (Hening) Ya, majelis hakim, andai kata kami telah memberikan buktinya dan ternyata keterangan tidak sama, kami mau menyatakan bahwa saksi ini memberikan keterangan palsu dan ingin diproses sebagaimana mestinya,” kata Humphrey.

Tak hanya Humphrey, Ahok dalam sidang tersebut, juga mengancam akan memproses hukum KH Ma'ruf Amin. Termasuk ancaman Ahok yang dalam kutipan langsungnya mengatakan. "Dan saya berterima kasih, Saudara saksi ngotot di depan hakim bahwa saksi tidak berbohong. Kami akan proses saksi secara hukum saksi untuk membuktikan bahwa kami memiliki data yang sangat lengkap!"

Namun, begitu menimbulkan geger, kubu Ahok berusaha keras “membanting setir.” “Terkait pernyataan BTP (Ahok), maksudnya laporan itu disampaikan pada saksi pelapor. Jadi tidak relevan dan urgensinya kalau beliau (Ma'ruf) harus dilaporkan,” kilah Sirra Prayuna, anggota Tim Kuasa Hukum Ahok, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu. Sirra mengatakan tak ada sedikit pun niat pihaknya melaporkan Rais 'Aam PBNU itu.

Ketika kubu Ahok berusaha keras memadamkan “bara” yang menjalar dari ruang sidang, SBY melaju menyampaikan protes. Protes SBY ini kembali memanaskan hubungan SBY dengan Presiden Jokowi. GATRA mencatat tiga  “geger” SBY-Jokowi yang diduga keras terkait Pilkada Jakarta. Dan tiga lagi yang tidak terkait. Berikut catatan GATRA:

1. SBY mengeluh disadap, 1 Februari 2017, di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat.

SBY     : “Saya memohon Pak Jokowi, presiden kita, berkenan memberikan penjelasan, dari mana transkrip atau sadapan didapat. Siapa yang menyadap?”

Jokowi     : “Itu isu pengadilan kok barangnya dikirim ke saya, nggak ada hubungannya.”

2. Cuitan SBY lewat twitternya, 20 Januari 2017.

SBY        : “Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar "hoax' berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yang lemah menang?”*SBY*

Jokowi     : “Kita harus bangun budaya sopan dan santun. Jangan menghasut, jangan memfitnah, dan jangan menyebarkan kabar bohong atau hoax. Komentar Jokowi disampaikan di Bogor, Minggu, 22 Januari 2017.

3. Safari  politik Jokowi, SBY terlewati.

Akhir 2016, Jokowi melaksanakan konsolidasi kebangsaan. Jokowi menemui sejumlah tokoh, termasuk mantan presiden. Semua ditemui Jokowi, kecuali SBY.

Jokowi     : “Ya nanti semuanya akan kita atur.”

4. SBY mengkritik Jokowi, 16 Maret 2016, di Pati, Jawa Tengah.

SBY    : “Saya mengerti kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tetapi, kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal, ekonomi sedang lesu.

Jokowi     : “Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang.  Harus diselamatkan.” Lewat twitter (@Jokowi). Pada 18 Maret 2016, Jokowi mendatangi proyek pembangunan pusat olahraga seharga Rp 2,7 triliun, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

5. Jokowi Marah Laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir Hilang, 13 Oktober 2016.

Jokowi     : “Sudah saya perintahkan pada Jaksa Agung untuk mencari dan melihat bagaimana hasil dari Tim Pencari Fakta itu. Karena di Sekneg tidak ada. Kalau ada novum baru proses hukum. Gitu saja.”

SBY    : “Pihak Jaksa Agung ingin bertemu dengan saya. Ini nggak salah negara kalau saya justru dijadikan tersangka pembunuhan Munir. Nggak kebalik dunia ini! Kalau SBY dianggap terlibat konspirasi politik pembunuhan Munir. Come on. Ayo, gunakan akal sehat. Penegakan hukum menyangkut kasus meninggalnya almarhum Munir, aktivis HAM Indonesia, di era pemerintahan yang saya pimpin, utamanya yang dilaksanakan penegak hukum, sudah saya jelaskan terang benderang. Bapak Presiden Jokowi juga sudah mengetahui rekomendasi TPF Munir. Meskipun kopi pertamanya masih dicari disimpan dimana. Tetapi kopi dengan isi yang sama, sudah didapatkan dan dipasrahkan pada Mensesneg untuk dilaporkan pada presiden Jokowi. Apa rekomendasinya, dan apa pula yang sudah dilaksanakan pemerintahan yang saya pimpin. Bola ada ditangan pemerintahan Pak Jokowi.”

6.     Utang IMF, 27 April 2015.

Jokowi    : Dalam pidato di Konferensi Asia Afrika (KAA) Jokowi menyatakan kalau negara-negara Asia-Afrika tidak boleh terlalu bergantung kepada IMF dan World Bank. Apakah anti IMF? “Siapa yang bilang anti? Siapa? Kita kan masih minjem ke sana. Itu sebuah pandangan, bahwa perlu suatu tatanan keuangan global yang lebih baik. Jangan memperhatikan negara-negara miskin. Yang kurang, juga diberikan suntikan. Jangan memberatkan. Berikan rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi.”

SBY    : Keseluruhan utang Indonesia terhadap IMF adalah 9,1 miliar dolar Amerika Serikat, jika dengan nilai tukar sekarang setara dengan Rp117 triliun, dan pembayaran terakhirnya kita lunasi pada 2006, atau empat tahun lebih cepat dari jadwal yang ada. “Sejak itu kita tidak lagi jadi pasien IMF,” katanya.


Editor: Rohmat Haryadi

Share this article

Tagged under