Silaturahmi Pimpinan Pesantren NU di Banten Tegaskan Soal Memilih Pemimpin Muslim

Jakarta, GATRAnews - Silaturahmi Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan ulama di Pesantren An-Nawati Tanara, Banten, pada Rabu (8/2) menghasilkan 9 poin rekomendasi. Salah satunya tentang memilih pemimpin bagi warga NU.

 

"Tentang kaidah memilih pemimpin, NU sudah memiliki panduan, yaitu hasil Muktamar NU 1999, yang berbunyi 'Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Islam kecuali dalam keadaan darurat," kata Katib Syuriah PBNU Asrorun Ni'am Sholeh dalam keterangan tertulisnya, yang diterima GATRAnews Jumat (10/2).

 

Rekomendasi juga menyinggung perlakuan terdakwa kasus penistaan agama yakni Basuki Tjahaja Purnama terhadap Rais Aam NU, KH Ma'ruf Amin dalam persidangan.

 

"Jamaah NU belum bisa menerima perlakuan Ahok dan timnya terhadap Rais Aam meski secara pribadi Rais Aam sudah memaafkan. Direkomendasikan ada langkah hukum untuk menjamin ketertiban sosial," lanjut Niam.

 

Tidak hanya soal memilih pemimpin, rekomendasi tersebut berisi imbauan untuk menjaga suasana kondusif dalam berbangsa dan bernegara.

 

"Kepada seluruh warga NU dan masyarakat secara umum untuk menjaga kondusifitas berbangsa dan bernegara, menjaga persatuan, menghindari provokasi, dan mewaspadai setiap upaya yg memecah persatuan, seperti ancaman komunisme, liberalisme, dan juga ekstrimisme," ucapnya.

 

Berikut 9 rekomendasi PBNU di Banten:

1. NU sebagai jamiyyah perlu terus bergerak; dan yang harus menggerakkan harus Syuriyah. Syuriyah perlu mendinamisir organisasi, dan pelaksananya adalah tanfidziyyah.

2. NU harus satu komando. Komando tertinggi jamiyyah ada di Syuriyah, dan Tanfidziyyah sebagai ekskutif, sehingga perlu ada jalinan komunikasi yang intensif antara Syuriyah dan Tanfidziyyah.

3. Tentang kaedah memilih pemimpin, NU sudah memiliki panduan yaitu hasil Muktamar NU 1999. Setiap warga dan pengurus NU terikat oleh qararat jamiyyah NU.

4. Jamaah NU belum bisa menerima perlakuan Ahok dan timnya terhadap Rais Aam meski secara pribadi Rais Aam sudah memaafkan. Direkomendasikan ada langkah hukum untuk menjamin ketertiban sosial. 

5. PWNU perlu memprogramkan silaturrahim ke basis-basis yang amaliyahnya Nahdliyyin. Konsolidasi ulama kultural harus terus diintensifkan.

6. Jamiyyah NU perlu memperkuat konsolidasi organisasi dengan sering melakukan pembinaan nilai-nilai aswaja, merangkul dan mengajak serta menyapa secara bersama-sama dengan seluruh ulama, kyai dan pemimpin pondok pesantren untuj mengawal ajaran keagamaan NU, dalam dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

7. Perlu dukungan lebih kongkrit progran Kartanu agar lebih meluas, krn di dalamnya ada manfaat, baik manfaat administrasi organisasi maupun manfaat ekonomi. Pengurus NU perlu ada instruksi agar ada percepatan KartaNU.

8. Perlu ada perluasan khidmah nahdliyyah, khususnya di bidang ekonomi, dengan pemberdayaan ZIS melalui LAZIS NU, pendidikan  dengan menyiapkan berdirinya UNU di Banten, dan kesehatan dengan menyiapkan berdirinya Rumah Sakit.

9. Kepada seluruh warga NU dan masyarakat secara umum untuk menjaga kondusifitas berbangsa dan bernegara, menjaga persatuan, menghindari provokasi, dan mewaspadai setiap upaya yg memecah persatuan, seperti ancaman komunisme, liberalisme, dan juga ekstrimisme.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Dani Hamdani  

 

Share this article