Haidar Nashir: Tentukan Nasib Ahok, Presiden Minta Fatwa MA

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta sejumlah pengurus lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/2). Dalam pertemuan tersebut, sekali lagi Presiden menegaskan netralitas dirinya dalam gelaran Pilkada serentak. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam keterangannya usai pertemuan.

 

"Prinsipnya Bapak Presiden sebagai Kepala Pemerintahan itu menegaskan ulang tentang posisinya yang tetap netral dan objektif dalam Pilkada di mana saja sehingga tidak memihak calon manapun. Artinya tetap menjaga netralitas dan ini positif untuk proses demokrasi di Indonesia," ucap Haedar kepada wartawan.


Persoalan status hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa dengan Ahok tak luput dari pembicaraan kali ini. Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta pandangan dari Mahkamah Agung untuk mencari solusi dalam menyikapi perbedaan tafsir yang terjadi terkait hal tersebut.

 

"Ini kan banyak tafsir. Bahkan, Pak Presiden sendiri betul-betul memahami, menyadari banyak tafsir itu. Beliau meminta Mendagri untuk minta pandangan resmi dari MA," ujar Haedar. 


Dengan adanya pandangan resmi dari Mahkamah Agung, pemerintah kemudian akan melaksanakan putusan tersebut sebagai jalan terbaik. Haedar berpendapat bahwa apa yang ditempuh oleh Presiden merupakan langkah yang elegan.

 

"Jadi di tengah banyak tafsir tentang aktif dan non-aktif ini, maka jalan terbaik adalah meminta fatwa MA," ucapnya. 


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Nur Hidayat

 

 

Share this article