Budaya Jadi Daya Tarik Pengembangan Bahasa Indonesia

 

Kepala Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gufran Ali Ibrahim menyampaikan paparan dalam diskusi Penyegaran Keterampilan Berbahasa Indonesia bagi Insan Media Massa, Kamis (30/11). (GATRA/Birny Birdieni/AK9)

Jakarta, Gatra.com- Kepala Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gufran Ali Ibrahim mengatakan ada sebanyak 147 negara di dunia yang menjadi penyelenggara pembelajaran bahasa indonesia. Beberapa negara itu ada di wilayah ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), hingga Australia dan negara Eropa seperti Prancis.

 

"Teman-teman kita ngajar atas permintaan mereka," kata Gufran dalam diskusi Penyegaran Keterampilan Berbahasa Indonesia bagi Insan Media Massa, Kamis (30/11). Motif belajar mereka adalah dari sisi budaya, ekonomi serta politik dan lainnya. "Itu peluang kita," ia menegaskan.

 

Gufran mengatakan agar bahasa Indonesia dilirik oleh orang selain Indonesia, maka butuh dua strategi pengembangannya. Yakni melihat dari sisi kebudayaan dan kebahasaan. Bahkan perlu juga ada uji kemahiran atau seperti halnya TOEFLS maupun IELTS dalam Bahasa Inggris. 

 

Namun kondisi yang ada menurut Gufron, sikap orang indonesia itu tidak mengutamakan bahasa indonesia di ruang publik. Padahal pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor 24 tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

 

Seharusnya memang ada turunan dari UU tersebut, baik dalam bentuk Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah. Beberapa daerah sudah memiliki itu. Terakhir Sumatera Utara sudah memiliki Pergub mengenai pengunaan Bahasa dan Pelestarian Bahasa Daerah. 

 

"Tapi kan tidak bisa berhenti disini. Apa artinya Perda yang bagus kalau implementasi rendah," kata Gufran menegaskan. Contoh yang ia berikan, ketika datang ke Medan, plang sambutan Bandara Kualanamu belum mencerminkan Bahasa Indonesia tepat. 

 

Seharusnya saat datang ke Medan dan mendarat di Kualanamu, bukan tulisan "Bandara International Kualanamu" tetapi "Bandara Internasional Kualanamu." Jadi seharusnya tulisan tersebut dalam bahasa indonesia, dengan bahasa inggris dibawah miring. "Itu mengikuti UU," tandas Gufran.

 

Tidak hanya itu, alam pikir orang indonesia lebih banyak dimasuki oleh bahasa asing. “Kita tidak menyalahkan orang tidak boleh pakai bahasa inggris. Bukan anti bahasa Inggris, tapi mendorong memakai bahasa Indonesia.  Tapi kalau kenegaraan harus bahasa indonesia karena amanat UU,” ungkap Gufran.

 


Editor : Birny Birdieni

 

 

Share this article