Akademisi Apresiasi Kebijakan Jokowi Terkait Masyarakat Adat

Jakarta, GATRAnews - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof. Dr. Esmi Wiraassih Pujirahayu mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengembalikan kedudukan masyarakat adat di nusantara menjadi subyek hukum yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya. Hal itu dikatakannya dalam diskusi publik bertajuk "Implikasi Hukum Atas Pengakuan Hukum Adat oleh Pemerintah Terhadap Hak Pemegang Konsesi Perkebunan", di Jakarta, Rabu (15/3).

"Saya mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo belum lama ini yang mengembalikan marwah masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat Indonesia lainnya," kata Esmi.

Dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) ini, Esmi yang juga merupakan pengamat hukum adat ini, mendukung kebijakan tersebut karena masyarakat adat kerap dipinggirkan baik oleh negara atau kelompok yang lebih kuat.

Keberadaan masyarakat adat sudah ada jauh sebelum Indonesia meredeka, namun setelah itu mereka selalu dinafikkan. "Baru kali ini MK dan presiden mau mengembalikan keberadaannya melalui perbaikan hak-hak tanah yang sekarang dikuasainya," kata Esmi.

Menurutnya, keputusan Presiden Jokowi menyiapkan 12,7 juta hektar lahan hutan adat untuk dibagikan kepada masyarakat terasing dan kelompok masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, perlu diapresiasi. Namun, ini akan menimbulkan konflik di masyarakat dikemudian hari jika kedudukan masyarakat adat tidak jelas dan tidak dilindungi oleh undang-undang.

"Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen Pasal 18B sudah mengakui keberadaan masyarakat adat, namun peraturan lainnya justru tidak mendukungnya, hingga mereka bagaikan ayam kehilangan iduknya," ujar dia.

Esmi mencontohkan tanah-tanah adat yang dulunya dikuasai masyarakat Samin, suku terasing di Jawa Tengah, jumlahnya ratusan ribu hektar. Kini tinggal ribuan hektar saja, apa lagi pabrik semen Indonesia mulai beroperasi di wilayah kaki Gunung Kendeng, pastinya akan membutuhkan lahan tambang yang lebih luas.

Esmi menuturkan, ketika melakukan penelitian dengan sejumlah mahasiswa Undip ke masyarakat Samin di Kendeng 4 tahun lalu, awalnya mereka mempunyai 50 ribu hektar tanah adat. Namun saat ini, tak lebih dari 5 ribu hektar saja karena keberadaannya tergerus dengan perluasan pabrik, perkebunan atau usaha industri lainnya.

Hal sama juga terjadi di Mesuji, Lampung. Para petani kian terdesak dari lingkungan sekitar karena adanya perkebunan sawit yang terus melakukan ekspansi terhadap kawasan tanah milik adat.

Selain seminar, dilakukan peluncuran buku berjudul "Hukum Adat" yang ditulis oleh Dr. Laksanto Utomo, Ketua Umum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) juga mengajar di Program S2 Studi Manajemen Lingkungan Universitas Negeru Jakarta (UNJ) dan Program S2 Universitas Esa Unggul.

Seminar dan peluncuran buku ini dihadiri sejumlah guru besar di antaranya Prof. Dr. Faisal Santiago dari Universitas Borobudur Jakarta dan Prof. Dr. Hendra dari Universitas Esa Unggul.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Share this article