Pemerintah Rencanakan Buka Universitas Asing di Indonesia

Jakarta, Gatra.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah merencanakan untuk membuka universitas asing di Indonesia, guna  mendapatkan standar-standar baru dalam dunia pendidikan. Ilmu sifatnya universal. Semua itu tentu dibutuhkan keterbukaan, membutuhkan upaya dan kerjasama semua pihak. 

 

“Mana lebih baik. Kita mengirim ribuan anak dengan biaya univesitas apapun di dunia ini.  Atau kita mengijinkan pendirian universitas yang bersifat internasional di Indonesia. Tentunya kita memilih dua-duanya. Kita akan segera membuat kesempatan itu dan bekerja sama dengan universitas dalam negeri agar kita mendapat standar-standar baru,” kata Wapres JK dalam sambutannya di acara Simposium Cendekia Kelas Dunia, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).

Wapres mengatakan bahwa keberadaan universitas asing di dalam negeri tidak perlu banyak dicurigai, karena jika ada anggapan seperti itu, sama saja dengan tidak mengijinkan anak didik belajar keluar negeri. 

“Padahal kita juga ingin transpan dengan mengirim anak-anak kita belajar di universitas besar di dunia ini. Itulah kenapa kita membuka kesempatan itu segera, agar keterbukaan ilmu yang universal itu dapat kita capai. Sehingga kita mempunyai diaspora yang cukup besar, ilmu dalam negeri,” katanya.

Untuk merealisasikan itu, kata Wapres, pada akhir tahun ini akan dimulai pembangunan berdirinya Universitas Islam Internasional dengan sistem pendidikan bersifat universal, bersifat internasional dan begitu juga mahasiswanya. 

“Ini bagian dari upaya kita bagaimana agama dan ilmu itu berjalan seiring. Suatu modernisasi dari keilmuwan tentang agama pada dewasa ini,” katanya.

Wapres juga mengatakan bahwa dunia sekarang ini berkembangnya dengan teknologi, sehingga semuanya serba cepat. Perdagangan cepat dengan e-commerce. Ilmu dan teknologi dapat ditemukan dengan mudah. Sehingga apa yang ingin dicapai lebih baik dari apa yang sudah ada sebelumnya.

Wapres menyebut bahwa suatu negeri selalu diukur kemajuannya karena memiliki nilai tambah. Nilai tambah sangat tergantung kepada teknologi yang berasal dari pendidikan dan riset. 

“Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang banyak untuk memajukan ini dengan kewajiban konstitusi meningkatkan anggaran APBN-nya setiap tahun dengan mematok 20 persen dari total anggaran kita. Tidak banyak negara yang mau mematok (angka) seperti itu,” katanya. 

Wapres menyebut bahwa setiap tahun, ribuan orang di kirim dengan bea siswa, biaya negara tanpa ikatan apapun. Semua itu upaya untuk memudahkan pencapaian tingkat pendidikan yang baik untuk negeri ini. 

“Saya berterima kasih, bahwa Anda semua sebagian yang datang dari luar tentu mempunyai standar-standar yang baik untuk pendidikan,” katanya. 


Editor: Anthony Djafar

Share this article