Bandung, Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mendata, terdapat 30 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia. Hal itu terjadi pada saat pemilihan umum (pemilu) berlangsung maupun pascapemilu.

Ketua KPU Jabar, Rifqi Alimubarok mengatakan jumlah tersebut paling tinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan data KPU pusat, terdapat 54 petugas KPPS yang wafat berkaitan dengan pemilu.

"Ini rekor paling banyak. Rincinya, saya belum tahu, tapi bertambah dari kemarin sebelumnya 10 orang kemudian menjadi 12 orang. Dan sekarang mencapai 30," ujar Rifqi di Bandung, Senin (22/4).

Menurutnya, tenaga dan waktu petugas KPPS memang dikuras pada kegiatan pemilu kali ini. Terlebih, kerja mereka dimulai sejak pagi hari dan penghitungan suara seluruhnya hingga dini hari. Bahkan, ada pula penghitungan yang bisa dilakukan keesokan hari.

Kondisi ini membuat para petugas KPPS merasa kelelahan, lantaran sulit untuk beristirahat. Di sisi lain, para petugas juga mayoritas adalah mereka yang sudah berumur, sehingga rasa lelah lebih mudah dirasakan.

"Semua ini memang faktor kelelahan tadi," katanya.

Saat ini, dia sampaikan, pihaknya berencana menyiapkan anggaran khusus sebagai bentuk santunan yang akan diberikan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal. Selain itu, KPU juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar agar ada santunan juga dari pihak pemerintah daerah.

"Karena memang dari awal tidak ada anggaran proteksi, maka akan ada kebijakan baru mengingat banyak sekali yang meninggal dunia. Ini sejarah tragedi kita dalam pemilu," ungkapnya.

Kata Rifqi, jumlah petugas KPPS di Jabar merupakan yang terbanyak. Sebab, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Jabar pun mencapai 138 ribu, dengan jumlah pemilih terdaftar yang mencapai 33,2 juta. Artinya, dengan petugas KPPS tujuh orang setiap TPS, sedikitnya terdapat 950 ribu petugas di Jabar.

Rifqi mengimbau, para petugas yang tengah mendata hasil pemilihan di tingkat kecamatan agar menjaga kesehatan. Pasalnya, waktu kerja dari petugas tingkat kecamatan tidak akan berbeda dengan petugas KPPS. Hal ini dilakukan guna meminimalisir kejadian serupa.

Selain menjaga kesehatan secara pribadi, KPU Jabar juga meminta agar KPU kabupaten/kota bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menyiapkan petugas kesehatan di tempat pendataan baik tingkat kecamatan maupun KPU kabupaten/kota.

"Jadi petugas bisa dicek sama petugas kesehatan sebelum melakukan pendataan atau pada saat istirahat gitu. Kalau pas kerja merasa lelah juga bisa di cek heula (dulu)," pungkasnya.

Reporter: Risyad Nuradi
Editor Putri Kartika Utami