Jakarta, Gatra.com - Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djohan Utama Perbatasari mengatakan definisi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari hutan termasuk kelompok getah, kulit kayu, akar, tanaman obat dan sebagainya. Djohan menuturkan HHBK sudah lama direncanakan namun baru digiatkan kembali di era pemerintahan saat ini.

“HHBK ini sebenarnya sudah lama direncanakan namun pemerintah baru concern di era pemerintahan Joko Widodo dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar. Oleh sebab itu, pemerintah melihat segala macam kayu hutan dan pengelolaannya diperbaiki dan dipermudah regulasinya sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan sebagai salah usaha untuk meningkatkan taraf hidup,” ujar Djohan saat ditemui di Gedung Manggala Wanabakti, Selasa (10/6).

Djohan mengatakan seluruh stakeholder diajak bekerja sama dalam pengembangan HHBK sebab harus terintergrasi dari sektor hulu hingga hilir. Ia menuturkan KLHK RI nantinya akan banyak terlibat dengan pihak pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Pariwisata RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Kementerian Dalam Negeri RI karena semuanya saling memiliki keterikatan.

“Untuk membangun HHBK, kita harus merapatkan barisan dan berangkulan untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kegiatan-kegiatan yang masih kurang optimal. Selain itu, pihak unit usaha masyarakat dan LSM juga dilibatkan karena pendekatan masyarakat diperlukan dari sisi meningkatkan pendidikan dan taraf hidup bagi masyarakat,” tuturnya.