Ambon, Gatra.com- Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dianiaya di Malaysia. Tapi kata dia, wartawan di sana tidak memberitakannya. Karena itu, dia meminta pers di Maluku meniru wartawan Malaysia.

Pernyataan mantan Komandan Korps Brimob Polri ini disampaikan usai menerima kunjungan Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Senin (24/6/2019).

"Kita harus bisa memposisikan diri seperti wartawan di Malaysia. Tenaga kerja kita di Malaysia dianiaya dengan luar biasa. Tapi tidak pernah wartawan Malaysia menulis yang jelek tentang orang Malaysia," ujar Murad, yang didampingi Ahmad Taufan.

Murad berharap, wartawan di daerah ini bisa memberitakan berbagai kebaikan tentang Maluku. Sehingga Provinsi Raja-Raja ini memiliki nilai jual di tingkat pusat.

"Ini saya minta kepada kalian semua (wartawan) tolong beritakan hal-hal yang baik tentang Maluku. Biar nilai jual kita ke pusat lebih besar," harapnya.

Di sisi lain, kehadiran Ketua Komnas HAM di Maluku untuk bertemu Gubernur, bagi Murad merupakan sesuatu yang luar biasa. Berbagai persoalan khususnya di Maluku dibicarakan dan didiskusikan.

"Terutama menyangkut kejadian HAM. Ada hal-hal yang perlu di tingkatkan dari informal menjadi formal," terangnya.

Murad mengaku, banyak persoalan mengenai Hak Asasi Manusia terjadi di Maluku. Umumnya permasalahan yang banyak terjadi adalah persoalan tanah.

"Ada beberapa kasus yang perlu kita bicarakan kemudian. Di Maluku ini kan banyak kasus tanah dan apa segala macam," jelasnya.

Selain membicarakan berbagai permasalahan HAM, Kedatangan Komnas HAM RI juga untuk bersilaturahmi dengan Pemerintah Daerah Maluku.

"Tetapi pada intinya Komnas HAM bersilaturahmi dengan Provinsi Maluku adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bagus untuk kita kerja sama ke depan," jelasnya.

Maluku saat ini, tambah Jenderal Bintang Dua Purnawiran Polri itu, sudah tidak sama lagi dengan kondisi beberapa tahun lalu.

"Karena apapun alasanya Maluku sudah berbedah jauh dari tiga, empat tahun lalu dengan sekarang itu sudah berbedah sangat jauh," jelasnya.

Sejak kerusuhan yang melanda Maluku hingga tahun 2014 lalu, wilayah ini masih dianggap rawan setiap berlangsungnya perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu). Tapi kini, kata dia, wilayah rawan itu satu, dua dan tiga itu sudah berpindah ke daerah lain di Indonesia.

"Pokoknya kalau ada pemilu, Pilkada itu daerah rawan satu Maluku, tetapi sekarang tidak ada lagi rawan. Nomor tiga dari tempat lain. Olehnya, itu saya minta kepada kalian (pers) semua tolong jaga hal-hal seperti ini dan memberitakan hal-hal yang baik," tandasnya.