Medan, Gatra.com – Kondisi tanah di Sumatera Utara (Sumut) sangat banyak bermasalah. Pelaksanaan reform agraria diharapkan mampu mendorong penyelesaian masalah pertanahan tersebut.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan bahwa menyelesaikan permasalahan tanah, merupakan salah satu bagian dari program membangun desa menata kota. Hal itu bisa dimulai dengan melaksanakan reforma agraria. Dengan begitu ekonomi rakyat juga bisa maju.

Baca Juga: BPN Sumut Proses Pengadaan Tanah Tol Tebing Tinggi-Siantar-Parapat Sepanjang 45KM

Untuk melakukan reforma agraria tersebut, menurut Edy Rahmayadi, dibutuhkan rekan yang bisa bekerja samanya, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Saya perlu partner, ini Sumut kita mau sampai kapan seperti ini,” katanya membuka rapat koordinasi penyelenggaraan gugus tugas reforma agraria Provinsi Sumut, Rabu (26/6).

Rapat koordinasi tersebut, menurut Edy tidak hanya sekadar rutinitas. Harus mampu menghasilkan sesuatu yang dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam upaya mempercepat pelaksanaan reforma agraria. “Ini merupakan satu koordinasi yang harus kita kerjakan ke depan dalam rangka reforma agraria, sehingga di sini didapatkan data yang pasti mengenai tanah yang masih menjadi masalah di Sumut,” katanya.

Baca Juga: Sofyan Djalil Pamer Program Dana Desa saat Resmikan Kantor BPN Sumut

Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono mengatakan tugas melaksanakan reforma agraria tidaklah mudah. Namun, paling tidak, dengan dukungan Gubernur pelaksanaan reforma agraria dapat terbantu. “Dukungan Gubernur adalah kunci membuka banyak pintu, dalam hal reforma agraria,” kata Bambang.

Reporter: Baringin Lumban Gaol