Jakarta, Gatra.com - Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang diperkirakan akan bertahan hingga tiga tahun mendatang. Hal tersebut dikarenakan setiap harinya, masyarakat Jabodetabek menghasilkan sampah sebanyak 7.500 ton dan berakhir di TPST Bantargebang.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), Rosa Vivien Ratnawati mengatakan dalam penanganan masalah tersebut,  pemerintah pusat memiliki kebijakan strategis nasional. Ia menyampaikan pihaknya terus melakukan konsultasi dengan berbagai pihak untuk upaya pengurangan sampah di DKI Jakarta.

"Kalau dari pemerintah pusat, sudah ada yang namanya kebijakan strategi nasional. Berdasarkan Perpres Nomor 97/2017 dikatakan bahwa setiap kabupaten/kota dan provinsi memiliki mandat untuk penanganan dan pengelolaan sampah," ujarnya saat ditemui di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Jumat (5/7).

Selain kebijakan strategis nasional, perlu adanya pengurangan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, Vivien menyampaikan pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pemberian penghargaan Adipura yang merujuk kepada Perpres No. 97/2017, harus menjawab target-target yang menjadi komitmen daerah dalam pengelolaan sampah. 

"Untuk pemberian Adipura, tidak diberikan kepada yang memiliki TPA dengan jenis open dumping. Kemudian kami berkoordinasi dan melakukan asistensi dengan pemerintah daerah untuk membuat Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada). Tujuan akhirnya adalah untuk upaya pengurangan sampah di berbagai daerah," ujarnya.