Jakarta, Gatra.com - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyarankan dalam demokrasi di Indonesia harus ada oposisi sebagai penyeimbang pemerintah dan bagi partai yang berada di luar koalisi Jokowi, akan lebih elegan tetap berada di luar pemerintahan.
"Ya kalo saya menyarankan seperti itu. Kalau yang dilihat dari pak Prabowo, pak Prabowo pun menyampaikan ketika bertemu pak Jokowi bahwa 'kami akan melakukan prinsip-prinsip konstruktif terhadap pemerintah'," ujar Andreas di Nusantara II Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).
Artinya, omongan Prabowo menurut Andreas sebagai sinyal bahwa ada keinginan Partai Gerindra untuk berada di luar pemerintahan.
Anggota Komisi I DPR itu juga menjelaskan, apa yang dipaparkan Presiden Jokowi dalam pidatonya sudah jelas dan tegas bahwa pemerintahan juga butuh penyeimbang, yaitu oposisi.
"Kita membutuhkan partai penyeimbang yang ada di luar pemerintahan dan partai yang ada di luar pemerintahan itu adalah suatu kehormatan," katanya.
Namun lanjut Andreas, bukan berarti koalisi pemerintahan menutup mata untuk melihat partai lain untuk diajak berkoalisi atau diajak iktu dalam kebinet.
Ia menegaskan bahwa soal koalisi itu merupakan wilayah antar partai dan juga hak prerogatif presiden dalam memilih pendampingnya di pemerintahan.
"Ya soal terbuka atau tertutup, saya kira ya itu wilayah di dalam antar partai. Tapi yang pasti bahwa menjadi partai di luar pemerintahan ya, partai pengimbang itu suatu kebutuhan juga," kata Andreas.
