Jambi, Gatra.com - Gubernur Jambi, Fachrori Umar mengatakan Tim Satgas Karhutla terus memaksimalkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi.

Hal tersebut disampaikannya usai menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8). Rakornas dipimpin Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Fachrori didampingi Danrem 042/Garuda Putih yang juga merupakan Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi Kolonel Arh Elphis Rudy, Kapolda Jambi Irjen Pol. Muchlis AS, Bupati Batanghari Syahirsah, Bupati Muaro Jambi Masnah Busro, Bupati Sarolangun Cek Endra, Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Hariyanto, Bupati Tanjung Jabung Barat Safrial, Wakil Bupati Tebo Syahlan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Bastari.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jambi, Johansyah menyebutkan dalam arahannya Presiden Jokowi memerintahkan seluruh pangdam, gubernur, danrem, kapolda, dan bupati untuk terus berkolaborasi bekerja sama dalam pemberantasan kebakaran hutan dan lahan.

“Kita masih ingat pada tahun 2015 yang lalu, kebakaran hutan dan lahan hampir merata di seluruh provinsi di Indonesia yang mengakibatkan terganggunya kesehatan, dan kerugian mencapai Rp221 triliun. Lahan yang terbakar 2,6 juta hektar. Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di seluruh Indonesia. Ke depan tidak ada lagi yang namanya status siaga darurat karhutla. Sekecil apa pun api yang membakar segera diselesaikan. Padamkan secepatnya," katanya.

Dalam penanganan karhutla, lanjut Johansyah, Jokowi menekankan upaya pencegahan. Jokowi tak ingin kejadian saat 2015 terulang. Dibanding 2015, tahun ini memang titik api menurun. Tapi dibandingkan 2018, naik lagi. Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun dan yang paling penting pencegahan. Jangan sampai api sudah membesar kemudian kebingungan.

Johansyah bilang kawasan hutan Provinsi Jambi berdasarkan SK Menhut No.863/MENHUT-II/2014 sebagai berikut: 2.098.535 hektar atau 42,98 persen dari luas daratan seluas 4.882.857 hektar, terdiri dari kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam 685,471 hektar, hutan lindung 179,588 hektar, kawasan hutan produksi terbatas 258.285 hektar, kawasan hutan produksi tetap 963.792 hektar, dan kawasan Hutan produksi konversi 11.399 hektar dengan jumlah keseluruhannya 2.098.535 hektar. Potensi lahan gambut di Provinsi Jambi lebih kurang 617.562 hektar.

"Potensi gambut Kabupaten Muaro Jambi 266.054 hektar, lahan gambut Tanjung Jabung Timur 181,237 hektar, lahan gambut Tanjung Jabung Barat 141.219 hektar, Sarolangun 26.583 hektar, Merangin 2.109 hektar, dan Kota Jambi 360 hektar," ujarnya.

Selain itu, daerah yang rawan Karhutla, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Sarolangun.

"Luas lahan yang terbakar per kabupaten di Provinsi Jambi pada Januari sampai 4 Agustus 2019 terdata: di Kabupaten Muaro Jambi 110,70 hektar, Kabupaten Sarolangun 90,82 hektar. Batanghari 47,70 hektar, Tanjung Jabung Timur 29,87 hektar, Merangin 27,70 hektar, Bungo 24,00 hektar, Tebo 16,00 hektar, dan Tanjung Jabung Barat 10,22 hektar. Total lahan yang terbakar 357,01 hektar," katanya.

Dalam upaya penanganan Karhutla di Provinsi Jambi, Pemprov Jambi telah membuat Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pergub Nomor 31 Tahun 2016 tentang Juknis Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2016, membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi SK. Gubernur Nomor 358 Tahun 2016, membuat maklumat Forkopimda tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan, membentuk posko satgas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi, dan melaksanakan rapat koordinasi pencegahan karhutla Provinsi Jambi secara rutin.

"Akhir-akhir ini, jumlah hotspot pantauan Satelit NOAA, Jambi 56 hotspot, luas terbakar 247,9 hektar, APL 238,42 hektar (96,17) persen, kawasan hutan 9,5 hektar (3,83) persen," ujarnya.

Upaya yang telah dilakukan berupa penetapan status Siaga Karhutla, koordinasi, pemantauan hotspot, sosialisasi, pelatihan PLTB, pembentukan MPA, patroli, ground check hotspot, pemadaman darat dan udara, Gakkum satu orang TSK pembakar hutan dilakukan proses yustisi oleh PPNS Dishut di-back up Polda Jambi akan melaksanakan apel siaga darurat pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 8 Agustus 2019 di lapangan Mendalo Unja yang diikuti lebih kurang 1.500 orang yang melibatkan TNI/Polri, BPBD Provinsi Jambi, kabupaten/kota, kehutanan, perkebunan, dunia usaha, dan masyarakat.

"Seluruh masyarakat di Provinsi Jambi yang ingin membuka lahan untuk tidak melakukan pembukaan dengan cara membakar," ucapnya.