Jakarta, Gatra.com - Ketua Komite Sekretariat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), R. Azis Hidayat mengungkapkan sertifikat ISPO yang diterbitkan hingga 5 Agustus 2019 mencapai 502. Terdiri dari 459 perusahaan swasta, 34 PT Perkebunan Nusantara (PTPN), 5 koperasi pekebun plasma dan swadaya.

Azia menjekaskan, persentase capaian perusahaan swasta, PTPN, dan koperasi pekebun masing-masing sebesar 50,66%, 28,80%, dan 0,10% dari total area.

"Saya mohon agar ada fasilitasi dari pra kondisi, fasilitasi, dan pembiayaan sertifikasi" ujarnya dalam Forum Group Discussion (FGD) Sawit Berkelanjutan di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu (7/8).

Azis menyayangkan, capaian PTPN yang masih rendah terkait sertifikais ISPO. "Sudah berulang kali ke Kementerian BUMN melalui deputinya agar PTPN menjadi contoh ISPO-nya 100%," ucap Azis.

Menurutnya, permasalahan yang terjadi saat sertifikasi ISPO karena adanya laporan hasil audit yang belum sesuai prinsip ISPO, minimnya peran pemerintah daerah dalam mendukung ISPO, dan penyelesaian penundaan sertifikasi yang berlangsung lama. Penundaan tersebut erat kaitannya dengan legalitas lahan, lingkungan, dan upah pekerja yang belum sesuai standar ISPO.

"Ada 7 sertifikat yang kami cabut karena tidak mampu mempertahankan prinsip dan kriteria yang diraih pada saat dilakukan surveyor," ungkapnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, pengelolaan sawit berkelanjutan merupakan kebutuhan bagi Indonesia.

"Sustainability kita sudah lakukan ISPO, memperbaiki tata kelola kita. Ternyata bukan itu juga. Kita semakin memperbaiki diri, semakin banyak pula serangan-serangan terhadap kelapa sawit," jelasnya.