Seoul, Gatra.com - Korea Selatan memutuskan mengeluarkan Jepang dari daftar mitra dagang tepercayanya. Hal tersebut dilakukan seiring perang dagang antara kedua negara itu yang semakin memanas.
"Jepang akan diturunkan peringkatnya dari status paling tepercaya ke kategori baru. Karena Tokyo telah melanggar prinsip-prinsip dasar rezim kontrol ekspor internasional," kata Menteri Perdagangan Korea Selatan, Sung Yun-mo seperti dilansir CNN, Senin (12/8).
Lebih lanjut, Sung menjelaskan, dengan diturunkannya peringkat Jepang itu, maka nantinya perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang melakukan ekspor ke Jepang diharuskan untuk mengurus lebih banyak dokumen. Sehingga, berdampak pada penyelesaian proses ekspor yang lebih lama. Pun sebaliknya dengan Jepang jika ingin mengekspor barangnya ke Korea Selatan.
Meski aturan yang baru ditetapkan itu telah berlaku, namun menurut Sung, tidak menutup kemungkinan jika Tokyo ingin secara terbuka membicarakan masalah perekonomian yang sedang berlangsung di antara mereka.
"Korea Selatan terbuka untuk berdiskusi dengan Jepang jika pemerintah Jepang meminta mereka," tutur Sung.
Sementara itu, konflik perdagangan antara Jepang dan Korea Selatan telah berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu. Salah satu penyebabnya adalah ketika Tokyo memberlakukan peraturan ketat pada ekspor tiga bahan kimia ke Korea Selatan, yang mana bahan-bahan tersebut merupakan bahan utama untuk membuat chip komputer.
Sebab lainnya, diyakini berasal dari permasalahan sejarah, saat pemerintah kolonial Jepang berkuasa atas Semenanjung Korea, di awal abad 20-an.Dari permasalahan-permasalahan itu, baru-baru ini Pengadilan Tinggi Korea Selatan pun telah menerbitkan aturan, yang mengizinkan rakyatnya untuk menuntut perusahaan-perusahaan Jepang, yang telah menggunakan secara paksa tenaga keluarga mereka pada Perang Dunia II.
"Sebagai korban dari penderitaan besar dari imperialisme Jepang di masa lalu, kami, untuk bagian kami, tidak dapat tidak melakukan tindakan serius terhadap pembalasan ekonomi berkelanjutan Jepang," kata Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Senin (12/8).
