Jakarta, Gatra.com - Program Dana Desa terus bergulir, dan memberikan banyak manfaat khususnya bagi masyarakat desa. Jumlahnya pun makin bertambah dari tahun ke tahun. Pada 2015 ketika Program Dana Desa mulai bergulir, anggaran dana desa yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp20,67 triliun, dengan penyerapan hanya sebesar 82,72%.
Namun pada tahun berikutnya yaitu 2016, dana desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dan penyerapannya juga meningkat secara signifikan mencapai 97,65%.
Selanjutnya, pada tahun 2017 dana desa yang dikucurkan sebanyak Rp60 triliun dan penyerapannya juga meningkat menjadi 98,41% di 2017. Tahun 2018 jumlahnya naik lagi dan penyerapannya juga meningkat menjadi 99,03%. Tahun ini, dana desa yang akan diberikan sebesar Rp70 triliun untuk 74.957 desa. Itu artinya tiap desa akan mendapatkan dana sebesar Rp933,9 juta.
Program Dana Desa sangat terasa manfaatnya karena masyarakat desa kini diberikan modal untuk melakukan pembangunan menurut kebutuhannya sendiri. Mereka telah memanfaatkan dana desa itu untuk berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur desa sampai membangun perusahaan atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Keberhasilan Program Dana Desa ini kemudian dicatat dalam sebuah buku berjudul Manfaat Dana Desa, yang diterbitkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Menteri Desa PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, keberhasilan pemanfaatan dana desa tersebut memang layak dituangkan dalam sebuah buku.
"Buku ini memaparkan 4,5 tahun perjalanan dana desa, berisi kendala serta keberhasilannnya. Saya harapkan bisa dibaca dan ditiru apa yang sudah bagus, dan dilanjutkan keberhasilannya," jelas Eko. Ia berharap, buku Manfaat Dana Desa itu bisa menjadi dokumen tertulis yang bisa dipelajari oleh semua pemerintahan desa terutama bagi desa yang masih memiliki kendala dalam memanfaatkan dana desa.
Buku ini disusun Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan dan Informasi (Balitbangdiklatfo) Kemendes PDTT bekerjasama dengan 33 perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides).
Mereka telah meneliti dan mendokumentasikan manfaat dana desa secara kualitatif di Indonesia. Buku Manfaat Dana Desa ini merupakan buku seri yang terdiri dari 35 jilid, terbagi dalam 33 buku yang ditulis oleh Pertides dan 2 buku yang merupakan kompilasi yang bersifat nasional yang disusun oleh Kemendes PDTT.
Tujuan penyusunan buku serial Manfaat Dana Desa ini, yang pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan penggunaan dana desa terhadap status Indeks Desa Membangun (IDM) desa. Kedua, untuk mengetahui sejauh mana praktik pengelolaan dana desa sejak tahun 2014 hingga 2018. Ketiga, untuk mencoba mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) dapat meningkatkan kualitas belanja dana desa.
Eko menjelaskan, hingga tahun 2014, Indonesia masih memiliki 20.167 desa tertinggal. Pada saat itu, masih ada desa-desa yang sejak Indonesia merdeka belum pernah menerima anggaran pembangunan dari pemerintah pusat.
Hal itu terjadi, karena dana pembangunan dari pusat hanya disalurkan melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, yang diharapkan mengucur secara merata ke desa-desa. "Namun, ternyata tidak semua desa mendapat dana pembangunan dari pusat," tuturnya.
Sejak tahun 2015 pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mulai menyalurkan dana desa. Jumlah dana desa yang telah diberikan hingga tahun 2019 mencapai lebih dari Rp257 triliun.
Dana desa diberikan ke seluruh desa di Indonesia dengan formula 72% dibagi rata ke seluruh desa, kemudian 25% dialokasikan untuk tambahan secara proporsional kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah. Kemudian, 3% dialokasikan untuk tambahan kepada desa-desa yang berstatus tertinggal.
Selama hampir empat tahun sejak dana desa disalurkan, desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan juga untuk membantu kegiatan ekonomi di desa.
Hasilnya, Eko menyatakan dalam empat tahun pemerintah telah melampaui target dalam mengentas desa tertinggal di seluruh Tanah Air. Menurutnya, dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ditargetkan pengentasan 5 ribu desa tertinggal menjadi desa berkembang.
"Pada tahun 2018, terpenuhi 6.518 desa tertinggal terentaskan menjadi desa berkembang," kata Eko. Selain itu, pencapaian pemerintah dalam meningkatkan desa berkembang menjadi desa mandiri juga telah melampaui target dari 2 ribu desa ditargetkan, tetapi mampu direalisasikan sebanyak 2.665 desa pada tahun lalu. Eko menjelaskan, pencapaian ini seiring penyaluran dana desa yang digulirkan pemerintah tepat sasaran dalam membangun perekonomian di pedesaan.
Untuk lima tahun mendatang, salah satu strategi utama Kemendes PDTT ialah digitalisasi desa. Pada saat ini masih 13.577 desa yang belum terjangkau internet, namun segera tersambung sejalan dengan selesainya Palapa Ring Indonesia. Inilah titik masuk digitalisasi perekonomian pedesaan.
Untuk itu, Eko mengatakan, perlu sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM. Oleh karenanya, Kemendes PDTT dan Pertides bekerja sama dengan salah satu start up di Indonesia yaitu Tokopedia. Start up unicorn asal Indonesia tersebut memiliki tujuan yang sejalan dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat desa dan daerah tertinggal serta kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia melalui Perguruan Tinggi.
Eko menuturkan, kerjasama dengan Tokopedia sebagai langkah untuk mencari pasar terlebih dahulu agar produk yang dihasilkan dapat terserap dengan maksimal. Menurut Eko, adanya kerjasama ini membuat biaya produksi yang dikerjakan oleh masyarakat di pedesaan dapat lebih murah dan memiliki risiko lebih kecil dalam kerugian.
"Sehingga masyarakat desa tidak sulit untuk mendapatkan akses dari perbankan karena resikonya kecil," papar Eko. Produk-produk yang dihasilkan masyarakat pedesaan tertampung dalam BUMDes, bukan hanya dapat dipasarkan melalui Tokopedia saja, tetapi juga ke toko online lainnya.
Di sisi lain, Eko menilai dalam membangun desa, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Namun, harus melibatkan peran serta pihak swasta agar pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat terwujud. Menurut Eko, sebagian besar ekonomi Indonesia dijalankan oleh swasta. Karena itu, swasta harus libatkan untuk ikut membangun desa, sehingga pertumbuhan ekonomi di desa bisa lebih cepat.
