Jakarta, Gatra.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menargetkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait Ibu Kota baru di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) akan rampung dalam 2 bulan kedepan.

"Namanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sudah diatur dalam PP no 46 tahun 2016 bahwa terhadap program-program yang berpengaruh harus dibuat KLHS. Target kapan? Tidak perlu lama-lama, maksimal dua bulan, paling tidak November sudah jadi," ungkap Siti Nurbaya kepada wartawan saat ditemui disela Rakor Menteri di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (28/8).

Siti menekankan visi Presiden Joko Widodo dalam pemindahan Ibu Kota baru juga dalam rangka menata lingkungan di Kaltim.

"Apakah itu bukit Suharto, apakah hutan produksi, bukit Suharto kan Taman Hutan Raya berarti konservasi, apakah hutan lindung dan sebagainya, termasuk ekosistem khusus seperti teluk Balikpapan. Jadi pada dasarnya pemindahan ibu Kota itu sekaligus memperbaiki lingkungan," ungkap Siti Nurbaya.

Dalam 2 hari ini, Siti Nurbaya menyebut KLHK tengah menyusun kerangka acuan KLHS yang akan dilaporkan ke Presiden melalui Kantor Staf Presiden (KSP) serta ditembuskan juga ke Bappenas.

Adapun terkait potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Ibu Kota baru, Siti Nurbaya mengaku Kalimantan Timur termasuk provinsi yang hotspot-nya tidak besar dan masih dapat diantisipasi.

"Kaltim tidak termasuk yang hotspotnya besar dan kalau sistemnya baik, sekarang sudah baik dalam monitoring hotspot, firespot, dalam hal patroli terpadu, mengendalikan gambut, memang menurut saya harus lebih kencang lagi di penegakan hukum," ujarnya.

Dalam pengelolaan lahan gambut sendiri, Siti Nurbaya mengaku telah menyiapkan tata kelola dan berbagai upaya antisipasi jika muncul hotspot.