Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nur Hidayati atau Yaya, pesimis dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Menurutnya, KLHS cenderung kejar tayang dan tidak melibatkan partisipasi publik. 

"Kami sangat berharap KLHS harus diselenggarakan. Sebaiknya prosesnya benar-benar mendalam dan komprehensif. Meski, kalau dibilang dua bulan selesai, kami tidak yakin dua bulan bisa menghasikan kajian yang baik dan mendalam," ujar Yaya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Eksekutif WALHI, Jakarta Selatan, Rabu (4/9).

Selain itu, Yaya menilai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai penyusun KLHS maupun kementerian lain yang menyusun kajian pemindahan Ibu Kota, belum transparan.

"Kami lebih banyak melihat rencana ini dari proses, apakah sudah benar, melibatkan masyarakat berdasarkan kajian objektif. Menurut kami, ini belum transparan," ujarnya.

Yaya menuturkan, WALHI pernah diundang oleh KLHK dan diberi informasi terkait pemindahan Ibu Kota. Namun ia menyebut, tidak ada pembahasan terkait KLHS. Hingga hari ini, menurut Yaya, pembahasan KLHS belum melibatkan WALHI ataupun organisasi masyarakat sipil lain.

"Proses kajian ini harus terbuka ke masyarakat, terutama masyarakat yang akan terdampak. Bukan hanya melihat dampak langsung tapi tapak-tapak ekologis akan kena kemana saja. Ini bukan proyek kecil. Proyek besar butuh bahan baku, mau diambil darimana, apa rencana mereka untuk mendapat bahan baku tersebut," ujar Yaya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menargetkan, KLHS Ibu Kota selesai pada dua bulan ke depan atau sekitar November.