Jakarta, Gatra.com - Dentuman bom di pelataran Gereja Eben Haezer Mojokerto, Desember 2000 silam membuat heboh warga sekitar. Jamaah Misa Natal berhasil selamat, namun nahas bagi Riyanto, aktivis Nahdlatul Ulama (NU) berusia 25 tahun itu tewas. Pemuda itu berlari menggondol bom ke luar gereja namun keburu meledak di pelukannya. Seragam Barisan Anshor Serbaguna (Banser) yang dikenakannya robek, jasadnya gosong penuh luka.

Kontras dengan situasi di gereja, berulangkali Banser memprotes pengajian “umat Islam”. Di Jakarta 26 Juni 2019 misalnya, ratusan laskar Gerakan Pemuda Anshor itu berunjukrasa di depan Balai Kota. Nahdliyin berseragam loreng itu memprotes pengajian yang digelar di Masjid Fatahillah Balai Kota lantaran nama Felix Siauw masuk dalam jadwal ceramah keagamaan. Felix adalah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sikap NU dituding “mendua”. Prinsip tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), dan tasamuh (toleran) yang diusung para kyai NU hanya berlaku bagi non-muslim, namun tidak demikian dengan umat Islam yang tak sehaluan. Nada sumbang tersebut terus diulang setiap kali Banser tersandung blunder. Gempuran narasi negatif secara masif diarahkan ke jantung NU, berupaya memisahkan jam’iyah (organisasi) dengan jama’ah-nya.

Tudingan miring terhadap NU bukan serangan anyar bagi nahdliyin. Dengan menggunakan analisis sejarah, akan terungkap silang sengkarut jejaring yang acap kali berhadapan dengan NU. Tulisan ini tidak untuk mempertajam koflik, namun mencoba membuka peristiwa sejarah yang melatarbelakangi ketegangan NU dengan kelompok –meminjam istilah Gus Dur– “Islam Marah”.

Episode Pertama

Ada empat episode sejarah yang melatarbelakangi sikap keras NU. Diproklamirkannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo pada 1949 merupakan episode pertama. (Lihat buku Al Chaidar, “Pemikiran Politik Proklamator NII S.M. Kartosoewirjo). Bagi NU, azas Pancasila adalah hasil ijtihad terbaik bagi Indonesia lantaran penduduk Indonesia tidak hanya muslim. Pandangan ini membuat NU dituding sebagai “pengkhianat Islam” lantaran membantu “Republik Indonesia Kafir”. Narasi itu disebarkan ke umat Islam di basis-basis gerilya NII.

Episode berdarah ini diwarnai teror. Ketua 1 Pengurus Besar NU (PBNU) KH Idham Chalid dua kali nyaris kena tembak gerombolan Darul Islam-Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Kiai yang menjabat Wakil Perdana Menteri merangkap Kepala Badan Keamanan itu tidak tinggal diam. Para kyai NU diorganisir dalam wadah KPK (Kiai-Kiai Pembantu Keamanan) yang diketuai KH Muslich dari Jakarta. Tujuannya untuk menghalau propaganda DI/TII yang mengatasnamakan Islam.

DI/TII berhasil ditumpas. Kartosuwiryo dieksekusi di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu pada 5 September 1962. Sembilan tahun kemudian, veteran DI/TII dihimpun kembali oleh Ali Murtopo, Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Tujuannya untuk memenangkan Golkar pada Pemilu 1971. (Lihat dari NII ke Salafi Jihadi). Peran Ali Murtopo pada kemenangan Golkar di tahun tersebut diakui Akbar Tanjung dalam “The Golkar Way; survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi”.

Episode Kedua

Gesekan NU dengan Masyumi adalah episode berikutnya. Semula, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dibentuk tahun 1943 setelah Jepang membubarkan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Sebagaimana MIAI, Masyumi memayungi berbagai gerakan Islam. Pendiri NU KH. Hasyim Asy’ari didapuk menjadi pemimpin tertinggi.

Pasca Kemerdekaan, Masyumi “diperbarui” dan menjadi Partai Politik. Friksi di tubuh Masyumi meruncing. Sejumlah anasir berupaya melokalisir NU agar tidak mencampuri urusan politik. Itu terungkap dalam Kongres Masyumi di Yogyakarta 1949. Posisi NU dipreteli. Greg Fealy dalam bukunya “Ijtihad Politik Ulama ; Sejarah NU 1952-1967” menyebut situasi ini penyebab utama ketegangan antara NU dengan kubu Mohammad Natsir, salah satu tokoh Masyumi. Menyikapi hal itu, pada 1952 NU menyatakan mundur dari Partai Masyumi dan membentuk Partai NU. Belakangan di tahun 1960, Partai Masyumi dibubarkan Presiden Soekarno lantaran terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta.

Simpul dari episode hubungan NU dengan NII dan Masyumi adalah Abdullah Sungkar. Semasa muda, partner sekaligus senior Abu Bakar Ba’asyir ini mengagumi Masyumi. Saat tokoh senior Masyumi Mohammad Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Sungkar menjabat Ketua Pembantu Perwakilan DDII Surakarta. Resepsi perkawinan anasir Masyumi dengan faksi NII ditandai dengan di-bai’at-nya Sungkar oleh Wakil Kepala Panglima Wilayah NII Jawa-Madura Haji Ismail Pranoto (Hispran) pada 1976.

Perkawinan ini juga membuka jalan Sungkar “besanan” dengan anasir Ikhwanul Muslimin (IM) dan membentuk gerakan usroh di sejumlah kota. Kasus Talangsari dan pembajakan pesawat Woyla DC-9 pada 28 Maret 1981 adalah karya jejaring ini.

Karir Sungkar di NII gemilang. Ia menjadi Wakil Menteri Luar Negeri NII yang bertanggungjawab mengirim mujahidin ke Afghanistan. Saat konflik dengan kubu NII Ajengan Masduki mengemuka, Sungkar dan Ba’asyir mendirikan Jamaah Islamiyah (JI), membawa separoh gerbong NII yang berjihad di Afghanistan. (Lihat buku mantan Ketua Mantiqi III JI berjudul “Membongkar Jamaah Islamiyah”).

Sepeninggal Sungkar, kendali dipegang partnernya; Abu Bakar Ba’asyir. Sesepuh pesantren Ngruki itu membidani kelahiran Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Ketika Al-Qaeda di Iraq dan Syria terpecah menjadi kubu ISIS dan Jabhah Nushrah (JN), JAT turut mengalami friksi. Gerbong Ba’asyir dan Amman Abdurrahman mendukung ISIS bergabung dalam Jamaah Ansharud Daulah (JAD), sementara yang mendukung JN membentuk Jamaah Ansharus Syari’ah (JAS). (lihat tulisan Ade Faizal di Majalah Gatra dengan judul “Pecah Kongsi Faksi Ngruki”)

Episode Ketiga

Lahirnya Partai Keadilan (PK) sebagai konsekuensi era reformasi 1998 tidak bisa diabaikan. Inisiatornya adalah Hilmi Aminudin, alumni Fakultas Syariah Universitas Islam di Madinah. Pada tahun 2002 PK berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hilmi didapuk menjadi Ketua Dewan Syuro PKS. Yusuf Supendi, rekannya yang pernah kuliah di Riyadh, turut membidani partai berlambang kotak dengan bulan sabit ganda itu.

Gerakan Hilmi Aminudin dan rekan-rekannya bukan muncul tiba-tiba. Sejak tahun 1980-an ia rajin menggelar pengajian dengan ”brand” harakah tarbiyah melalui gerakan liqo (pertemuan terbatas) di masjid-masjid. Mafhum amaliyah (praktik keagamaan) pengurus inti PKS berbeda dengan umumnya nahdliyin. Pangkal masalah sikap NU terhadap PKS bukan amaliyah, namun fikrah (pemikiran) dan harakah (gerakan).

Bagi para kyai “khos” NU, PKS bukan sekedar gerakan politik. Pasalnya, Hilmi Aminudin adalah aktivis Ikhwanul Muslimin (IM). Lebih dari itu, tokoh senior PKS ini adalah anak kandung dari Danu Muhammad Hasan, Panglima DI/TII Wilayah Pantura. Menurut (alm) Yusuf Supendi, di rumah Danu Muhammad Hasan lah Ali Murtopo mengumpulkan veteran NII di tahun 1971 untuk memenangkan Golkar. Biayanya, dari Presiden Soeharto melalui Ali Murtopo. Singkat kata, Hilmi Aminudin ditengarai menjadi simpul IM-PKS-NII.

Episode Keempat

Pembentukan Front Pembela Islam (FPI) di tahun 1998 tidak bisa diabaikan kendati lahir dari rahim yang berbeda dengan NII. Habib Rizieq Shihab membidani gerakan ini dengan mengumpulkan 20 mubaligh, di antaranya KH Fathoni, KH Misbahul Anam, KH Cecep Bustomi, dan Habib Idrus Jamalullail. Mereka dikenal sebagai penceramah yang keras pada masa Orde Baru dan menentang Pancasila. Namun Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean dalam “Politik Syari’at Islam: Dari Indonesia ke Nigeria” (2004) mencatat FPI justeru dekat dengan orang-orang di sekitar Soeharto.

Berbeda dengan IM, sejatinya amaliyah FPI sama persis dengan NU. Terlebih pimpinannya adalah dzurriyah Nabi. Bagi nahdliyin, keturunan Nabi adalah sosok yang harus dihormati. Di lingkaran NU sendiri banyak tokoh habaib (jamak dari habib).

Meski demikian NU menarik garis demarkasi dengan FPI. Bagi nahdliyin, ormas ini tergolong “Islam marah”. Aksi sweeping atas dasar nahi munkar (mencegah kemunkaran) dinilai bertentangan dengan Undang-Undang sebagai konsesus kebangsaan. Represifitas FPI terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di tahun 2008 membuat jurang pemisah FPI-NU semakin lebar.

Benang Merah

Benang merang seluruh episode ini adalah adalah situasi nasional yang kompleks pasca pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Sebagaimana pemaparan dalam tulisan sebelumnya (Membunuh Masa Depan NU), Kontroversi ucapan Ahok (2017) dan puncaknya pilpres 2019 membuat bias latarbelakang sejarah. Kekuatan “Islam marah” berkelindan dengan kepentingan politik.

Dalam sebuah parade, kelompok turunan NII berhasil beraliansi dengan ormas Islam yang dalam hal amaliyah sama dengan nahdlliyin. HTI sebagai organisasi trans-nasional yang telah dibubarkan negara turut mendompleng. Anasir ini ditengarai sebagai penunggang gelap dalam kontestasi pilpres. Blunder Banser sebagai laskar NU menjadi “kejutan”, diolah menjadi bahan bakar narasi negatif untuk menghantam NU. Butuh kajian akademis lebih lanjut untuk mengurai sengkarut benang merah ini.

NU sebagai titik penyeimbang kebangsaan diserang dari berbagai sisi. Narasi yang kerap diarahkan ke jantung NU adalah (minimum) “tukang bubarkan pengajian”. NU dituding menerapkan standar ganda; toleran kepada no-muslim tetapi keras terhadap saudara sesama muslim. Padahal sejatinya Banser membendung kelompok “Islam marah” yang merongrong NKRI. Karena itulah Riyanto, anggota Banser PCNU Mojokerto, syahid dalam mengamankan saudara umat kristiani atas dasar persaudaraan sesama manusia (ukhuwah basyariyah).

NU teruji dalam sejarah, terlalu kuat untuk digempur. “Jika diibaratkan, kekuatan NU itu ibarat meriam, betul-betul meriam!” pekik Kyai Wahab Chasbullah pada pidato pertamanya sebagai Rais Aam pada tahun 1950. Kini tantangan NU adalah rekonsiliasi sejarah mengajak “Islam marah” menjadi “Islam ramah”. Merangkul, bukan memukul.

Ade Faizal A
Mahasiswa Magister Sejarah Kebudayaan Islam - UIN Jakarta