Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional, Nur Hidayati, menyebut pemerintah Indonesia takut pada perusahaan yang menjadi tersangka pembakar huta
"Pemerintah saat ini tidak ada kekuatan dan otoritas pada perusahaan. Lebih bertindak cepat pada masyarakat sementara perusahaan yang jadi tersangka, tidak ada keberdayaan pemerintah untuk menghukum perusahaan," kata Yaya, panggilan Nur Hidayati, dalam konferensi pers di kantor WALHI, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).
Tak hanya berdaya, Yaya juga menyampaikan pemerintah masih berikan pendanaan investasi untuk perusahaan tersebut. Menurutnya, seharusnya mereka jangan lagi diberikan pendanaan karena justru semakin berkembang di Indonesia.
"Pemerintah ini sangat baik sekali pada perusahaan dan kebaikannya tersebut malah mengorbankan kehidupan masyarakat di sekitaran wilayah konsensi perusahaan. Perusahaan yang jadi tersangka harus masuk daftar hitam dan tak lagi diberikan pinjaman dana," katanya.
Ia juga mengkritik bahwa pemerintah tak perlu lagi gunakan inisial nama perusahaan yang jadi tersangka. Sebab, menurutnya untuk apa ditutupi dari masyarakat dan bila perlu disebutkan saja induk perusahaan dari tersangka karhutla.
"Seluruh pihak yang dijadikan tersangka karhutla dan ditemukan di lapangan adalah anak perusahaan. Anak perusahaan ini masih menggunakan inisial dimana semestinya umumkan saja nama induk perusahaan," jelasnya.
