2_thumb.png "Istri Lettu Agam Disebut Sejak Awal Umbar Masalah Keluarga ke Media Sosial")
1_thumb.png "TNI AU Terjunkan Paket Bantuan BAZNAS untuk Palestina dari Udara")
_thumb.jpg "Ini Cerita Sekjen PDIP, Beberkan Curhatan Mensos Risma soal Bantuan Beras")
_thumb.jpg "Sirekap Diklaim Sudah Diaudit BRIN-BSSN, Roy Suryo: Bohong!")
Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan (TuK) Edi Sutrisno mengatakan bahwa upaya DPR untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah upaya pelemahan KPK yang dilakukan secara sengaja dan telanjang.
"Setiap proses politik di bangsa ini merupakan dampak dari dukungan para taipan. Saya kira ini rahasia umum. Nah, dugaan kami, ini adalah ajang konsolidasi para partai untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan pendanaan dari korporasi," ujar Edi saat dikonfirmasi pada Rabu (11/9).
Edi melanjutkan bahwa yang duduk dan terpilih di kabinet periode selanjutnya, juga tidak bisa dilepaskan dari perselingkuhan mereka dengan para taipan. "Jadi di saat korporasi mendukung baik Pileg maupun Pilpres, mereka juga minta apa yang bisa mereka dapatkan. Saat ini, menurut kami, korporasi sudah mulai menagih," jelas Edi.
"Tidak ada makan siang yang gratis," singkat Edi.
"Kenapa KPK perlu dilemahkan? Karena ini yang terus memantau," tegasnya. Sedangkan, lanjutnya, KPK memiliki posisi sentral. KPK dengan dukungan publik yang besar, menurut Edi, berbahaya bagi korporasi. Karena salah satu yang mau diretas KPK adalah ketidaktransparansian.
"Selain memutus mata rantai pendanaan, semua korporasi harus terbuka menyampaikan aset-asetnya. KPK memaksa orang harus benar cara bayar pajaknya. KPK getol ngomong tentang ini," tambahnya.
Edi mengungkapkan bahwa selama ini penerimaan negara dari sektor sumber daya alam terbilang rendah. Jauh dari seharusnya yang dibayarkan.
