Pekanbaru, Gatra.com -- Keinginan Gubernur Riau, Syamsuar, mengerahkan alat berat untuk desa - desa yang rentan karhutla bukan isapan jempol. Nantinya, kehadiran mesin tersebut diharapkan dapat mengurangi pembukaan lahan dengan cara dibakar di desa-desa.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau, Ervin Rizaldi, mengungkapkan pengadaan alat berat tersebut akan dimulai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.
"Itu langkah awal Pak Gubernur untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," ungkapnya kepada Gatra.com, Selasa (8/10).
Menurut penuturannya, pengadaan alat berat itu dilakukan secara bertahap mengingat mahalnya biaya pembelian alat berat, yang ditaksir mencapai Rp2 m pernnitnya. Selama ini membakar lahan menjadi pilihan para petani di desa - desa ketika ingin membuka lahan (land clearing). Cara tersebut menjadi pilihan untuk menyikapi biaya yang ditimbulkan dengan membuka lahan melalui sewa alat berat.
Kata Ervin, pengerahan alat berat selain dapat meminimalisir kebakaran hutan dan lahan, juga dapat membantu upaya perlindungan lahan gambut. Riau sendiri termasuk kawasan yang memiliki lahan gambut di Tanah Air. Provinsi ini merupakan salah satu area kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) Indonesia, dimana lebih kurang terdapat 900 ribu hektare lahan gambut yang menunggu pemulihan.
Adapun pemulihan lahan gambut di provinsi setempat, sangat bergantung dengan uluran dana APBN melalui BRG. Oleh sebab itu pengerahan alat berat melalui APBD sedikit banyak turut membantu otoritas setempat dalam melindungi lahan gambut.
Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung, mengungkapkan jika alat berat itu diperuntukan bagi desa - desa sentra Sawit, maka hal itu terkesan menuduh petani sebagai pembakar lahan.
"Kalau itu alasanya untuk membantu petani membuka lahan, itu sama dengan menuduh petani Sawit membuka lahan dengan cara dibakar. Banyak hal lain yang membutuhkan anggaran ketimbang mencoba melakukan pengadaan alat berat. Kalau pun alat berat jadi dibeli, siapa yang menjamin perawatannya, bukan tidak mungkin komponenya dipreteli," katanya.
