Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengumumkan, potensi pengelolaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp800 triliun untuk program perubahan iklim dan pemulihan lingkungan yang dikelola kementerian serta lembaga. 

"Dalam penggunaannya nanti, akan direkrut tenaga profesional yang telah memahami persoalan lingkungan, untuk memaksimalkan penggunaan dana BPDLH tersebut,"  katanya dalam Launching BPDLH di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Ruandha Agung Sugardiman mengatakan, sumber pendanaan sebesar Rp800 triliun berasal dari donor dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti ganti rugi perusahaan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

"Seperti yang dibilang ibu Menteri Keuangan (Menkeu), potensi pengelolaan dana BPDLH adalah Rp800 triliun untuk sumber pendanaan, berasal dari donor, ganti rugi kerusakan lingkungan seperti karhutla, jaminan reklamasi (jamrek), dan dana reboisasi," ucap Ruandha saat dijumpai dalam acara yang sama, Rabu (9/10).

Namun, peraturan secara rinci mengenai skema sumber pendanaan dan penyalurannya, Ruandha menyatakan masih perlu disusun. "Pada dasarnya, memang dibutuhkan seorang tenaga profesional untuk mengatur dan memaksimalkan penggunaan dana BPDLH tersebut," ujarnya.